Page 46 - MAJALAH 205

KUNKER
K OMISI VII

Dukung Pembangunan Smelter

dan Pemberantasan Illegal Mining

Komisi VII DPR RI mengirimkan tiga tim Kunjungan Kerja ke REKOMENDASIKAN PEMBENTUKAN
Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Jawa Barat guna menjalankan NOMENKLATUR BARU UNTUK
fungsi pengawasan terhadap mitra kerjanya di penghujung tahun BERANTAS ‘ILLEGAL MINING’
Maraknya illegal
2021. mining (pertambangan illegal) di
sejumlah daerah, tak terkecuali
di Kabupaten Kutai Kartanegara
(Kukar), Provinsi Kalimantan Timur,
i Gresik, Jawa Bambang Haryadi ketika memimpin membutuhkan tindakan untuk mengatur,
Timur, Komisi VII Komisi VII DPR meninjau progres bahkan menindaknya. Pasalnya, selain
DPR RI mendukung pembangunan smelter PTFI. membuat negara kehilangan potensi
pembangunan smelter PT Bambang meminta kepada penerimaan negara, juga merugikan
D Freeport Indonesia (PTFI) Pemerintah Kabupaten Gresik agar fasilitas umum di sekitarnya, lantaran tak
di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). memberikan fasilitas pendukung sesuai dengan aturan. Bahkan, akibat
Dari hasil peninjauan dan penjelasan pembangunan smelter PTFI. "Seperti aktivitas pertambangan ilegal tersebut,
dari Direktur Utama, diketahui progres kita lihat akses jalan menuju lokasi ini turut berimplikasi kerugian terhadap
pembangunan smelter PTFI saat ini sangat crowded, karena salah satu daerah, baik pendapatan daerah
sudah mencapai 12 persen. penunjang pembangunan kawasan maupun kesempatan masyarakat
“Kami melihat keseriusan industri adalah infrastruktur jalannya. setempat.
pembangunan PTFI untuk membangun Harapan kami juga, pembangun smelter “Salah satu rekomendasi kami,
smelter sudah terbukti. Apalagi PTFI ini dapat menyerap tenaga kerja mengusulkan untuk nanti dari
kita juga tahu beberapa waktu lokal, sebagaimana amanat undang- Kementerian ESDM ke depan itu
lalu groundbreaking dilakukan undang bahwa kekayaan alam harus membentuk sebuah nomenklatur baru,
langsung oleh Presiden Republik dikelola di negeri kita sendiri, yang yaitu Dirjen Penegakan Hukum, khusus
Indonesia Bapak Joko Widodo,” mana itu akan terlaksana,” pungkas di pertambangan mineral dan batu bara
papar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI politisi Partai Gerindra itu. kita. Artinya apa? Ada sebuah institusi
negara yang bisa melakukan langkah-
langkah memindahkan terhadap
praktek-praktek penambangan ilegal
yang ada di negara kita, dalam upaya
mendorong percepatan peningkatan
pendapatan negara,” jelas Wakil
Ketua Komisi VII DPR RI Maman
Abdurrahman.
Maman mendapati informasi, terkait
aktivitas pertambangan dan energi
khusus di wilayah Kukar, ada beberapa
isu praktek illegal mining yang tidak
sesuai dengan aturan terjadi di Kukar
yang akhirnya menyebabkan kerugian
negara. Untuk itu, politisi Partai
Golkar itu mendorong peningkatan
pendapatan negara dari sektor
tambang, dimana dengan pemberian
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi ketika meninjau progres pembangunan smelter PTFI di KEK Gresik. Foto: Ica/nvl kesempatan pengelolaan potensi

46 PARLEMENTARIA EDISI 205 TH. 2022