Page 47 - MAJALAH 205

KUNKER
K OMISI VII

vaksin menjadi kunci pemulihan yang
riil untuk memutus rantai penyebaran
Covid-19. Untuk itu, politisi Partai
Demokrat tersebut menekankan agar
PT Bio Farma harus bekerja lebih
maksimal dalam melakukan proses
produksi, uji klinis serta memastikan
ketersediaan dan distribusi ke seluruh
penjuru negeri.
“Proses produksi, uji klinis, hingga
ketersediaan dan distribusi ke seluruh
pelosok Indonesia hendaknya dilakukan
semaksimal mungkin oleh Bio Farma
dengan bersinergi dan berkolaborasi
dengan lembaga pemerintah lainnya
dalam mendukung capaian program
vaksinasi pemerintah,” tutur Sartono di
Bandung, Jawa Barat.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman saat memimpin Tim Kunker Reses Komisi VII DPR RI. Foto: Sofyan/nvl
Pada kesempatan yang sama,
Anggota Komisi VII DPR RI Lamhot
tambang kepada masyarakat daerah, KETERSEDIAAN VAKSIN, KUNCI Sinaga mengatakan, saat ini Industri
pengusaha lokal, perusahaan swasta, PEMUTUSAN RANTAI SEBARAN Farmasi Indonesia khususnya
BUMD hingga BUMN, sepanjang COVID-19 BUMN Farmasi sudah jauh tertinggal
pihak yang ditunjuk oleh pemerintah Di penghujung tahun 2021, pandemi dibandingkan dengan farmasi swasta,
berkomitmen untuk bekerja secara Covid-19 masih menjadi permasalahan apalagi dengan industri farmasi
benar dan dapat memberikan di berbagai belahan dunia tak global. Politisi Partai Golkar ini
kemanfaatan. terkecuali di Indonesia. Pemerintah mengungkapkan, ada dua hal yang
Anggota Komisi VII DPR RI Mercy mengupayakan berbagai macam cara harus dilakukan oleh Bio Farma untuk
Chriesty Barends menilai terdapat untuk menghentikan pandemi, termasuk mengejar ketertinggalannya. Pertama,
beberapa persoalan yang cukup mengantisipasi munculnya varian-varian Bio Farma perlu mengembangkan
serius terkait pertambangan di Kukar. baru seperti Omicron yang baru-baru ini industri farmasi berbasis herbal.
Pertama berkaitan dengan Izin Usaha mulai terdeteksi masuk ke Indonesia. Selanjutnya, yang perlu didorong
Pertambangan (IUP) yang sudah Anggota Komisi VII DPR RI Sartono kepada Bio Farma agar bisa mengurangi
dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi mengungkapkan, ketersediaan dosis importasi bahan baku obat. l ica,sf,es/es
kemudian izin tersebut tidak digunakan
oleh perusahaan yang mendapatkan
IUP. Bahkan pelaku-pelaku usaha
pertambangan ilegal malah
memanfaatkan izin yang dikeluarkan ini.
“Saya istilahkan ini izin bodong.
Sesungguhnya maksudnya ada
izin yang tidak dimanfaatkan atau
(pemerintah) mengeluarkan izin (IUP),
tetapi tidak ada batu baranya di situ.
Kan lucu sekali. Mestinya ada riset-
riset awal untuk memastikan dari
ketersediaan kandungan batu baranya
berapa banyak, baru kemudian izin
dikeluarkan. Jadi terhadap situasi itu,
kami menganggap bahwa ini memang
kegiatan-kegiatan pertambangan ilegal
yang mestinya tidak boleh terjadi,” kata
politisi PDI-Perjuangan itu. Tim Kunker Komisi VII DPR RI foto bersama di depan laboratorium PT Bio Farma di Bandung, Jabar. Foto: Erman/nvl

TH. 2022 EDISI 205 PARLEMENTARIA 47