Page 38 - MAJALAH 205

KUNKER
K OMISI III

Usulkan Napi Narkoba khusus narkotika,” ungkap Pangeran.
Sementara itu, Kepala Kanwil
Dibina Terpisah Kemenkumham Sultra Silvester Sili Laba
merasa bangga atas perhatian Komisi
III DPR RI untuk jajarannya. Ia berharap
kehadiran Komisi III DPR RI membawa
perubahan positif pada jajarannya
di Kanwil Kemenkumham Sultra.
Komisi III DPR RI sangat konsen dalam memberantas peredaran “Kami sangat bangga karena telah
narkoba. Terutama di lembaga pemasyarakatan. Dalam rangkaian memberikan solusi dan penguatan-
Kunjungan Kerja di Kendari Sulawesi Tenggara, Komisi III DPR penguatan terkait dengan tugas dan
fungsi kami,” ujar Silvester.
RI mengusulkan agar narapidana kasus narkoba dibina terpisah Sebelumnya, Kepala Divisi
dengan narapidana lainnya. Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham
Sultra Muslim menyebutkan setidaknya
dua lapas untuk mengatasi kelebihan
kapasitas daya tampung narapidana
akil Ketua Komisi III di Kendari, Sultra, belum lama ini. yang jumlahnya terus mengalami
DPR RI Pangeran Selain itu, Pangeran juga peningkatan setiap tahunnya.
Khairul Saleh memberikan perhatian khusus “Sekarang ini jumlah narapidana di
mengungkapkan, masalah over kapasitas di lapas. Dirinya lapas dan rutan sebanyak 2.882 orang,
W salah satu alasan merespon positif rencana pembangunan sementara daya tampung sekitar 900
pentingnya pemisahan warga binaan lembaga pemasyarakatan (lapas) khusus orang," kata Muslim.
kasus narkoba adalah untuk memutus kasus narkoba di Sulawesi Tenggara
rantai pengguna. sehingga tidak bergabung dengan APRESIASI SINERGI DITNARKOBA
“Saya kira penting untuk memisahkan perkara lainnya. “Pada prinsipnya, POLDA BANTEN DENGAN BNN
napi narkotika. Ini penting bagi kami (permasalahan) di Kemenkumham Di tempat terpisah, Wakil Ketua
Komisi III DPR RI untuk memperhatikan yang sudah klasik terjadi Komisi III DPR RI Desmond Mahesa
dan mendalami lagi,” tegas Politisi adalah over kapasitas lapas. Begitu pula mengapresiasi sinergi yang ditunjukkan
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini di Sultra, selayaknya dibuatkan lapas Ditnarkoba Polda Banten dan Badan
Narkotika Nasional (BNN) dalam Tim Kunker Komisi IV DPR RI saat meninjau food estate di Dadahup, Kapuas, Kalimantan Tengah. Foto: Ayu/nvl
menanganani kasus penyalagunaan
narkoba. Menurutnya, langkah preventif
sangat dibutuhkan untuk menekan
kasus penyalahgunaan narkoba, yang
berujung pada permasalahan over
kapasitas di lembaga permasyarakatan
(lapas).
Hal itu disampaikan Desmond saat
memimpin pertemuan Tim Kunjungan
Kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolda
Banten Rudy Heriyanto beserta jajaran,
dan Kepala Badan Narkotika Nasional
(BNN) Banten Hendri Marpaung beserta
jajaran, di Aula Serbaguna Polda
Banten, Kota Serang, Banten.
“Saya mengapresiasi kinerja
Ditnarkoba Polda Banten yang
mengutamakan pencegahan daripada
penindakan. Namun, kami juga
mengingatkan agar Ditnarkoba dan
BNN aktif mencari tahu sumber barang
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh di Kantor Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara. Foto: Eko/nvl haram tersebut berasal dari luar atau

38 PARLEMENTARIA EDISI 205 TH. 2022