Page 37 - MAJALAH 205
P. 37

KUNKER
                                                                                      K OMISI II





                                                                               BPN Jawa Timur beserta jajarannya di
                                                                               Surabaya, Jatim.
                                                                                 Luqman mendorong BPN Jatim
                                                                               untuk terus menggencarkan program
                                                                               strategis nasional, khususnya  terkait
                                                                               Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
                                                                               (PTSL). Mengingat PTSL adalah program
                                                                               yang mampu memberikan manfaat bagi
                                                                               masyarakat banyak. “Ini perlu terus
                                                                               dilakukan karena pentingnya legalitas
                                                                               bagi masyarakat yang ekonominya
                                                                               menengah ke bawah agar tidak menjadi
                                                                               sasaran empuk mafia tanah,” katanya.
                                                                                 Disampaikan Luqman, dalam
                                                                               percepatan PTSL, pemerintah
                                                                               berpegang pada Instruksi Presiden
                                                                               Nomor 2 Tahun 2018 dan SKB 3 Menteri
                                                                               (ATR/BPN, Kemendagri, Kementerian
                                                                               Desa) Tahun 2017. “Dua aturan ini
            Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang usai pertemuan Tim Kunker Komisi II DPR RI dengan Wakil Gubernur Sumut, di   menginstruksi pemerintah pusat kepada
            Kantor Gubernur Sumut. Foto: Runi/Man                              bupati/wali kota agar membantu
                                                                               mensukseskan percepatan PTSL
                                                                               dengan cara membantu biaya pra PTSL
              “Dengan demikian saya menilai   Kantor Wilayah Badan Pertanahan   agar tidak membebani masyarakat, dan
            positif program yang diterapkan   Nasional (BPN Kanwil) Jatim yang   membantu dalam hal pengurangan atau
            Pemerintah Provinsi Sumut, dengan   capaiannya 90 persen di setiap Program   pembebasan BPHTB,” terangnya.
            menggaungkan sistem digitalisasi   Strategis Nasional.               “Saya berharap selama regulasi
            berbasis e-government. Melalui sistem   “(Program) ini secara umum sudah   belum dicabut para kepala kantor
            e-government, masyarakat bisa ikut   dilaksanakan dengan baik, bahkan   bekerjasama dengan Anggota DPR
            mengontrol pekerjaan pemerintah,” kata   Kanwil Provinsi Jawa Timur capaian   untuk komunikasi ke pemda setempat
            Junimart usai memimpin pertemuan   tertinggi se-Indonesia, saya apresiasi   agar manfaatnya bisa dirasakan
            Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI   sebesar-besarnya,” ungkap Luqman   oleh rakyat,” sambung Luqman.
            dengan Wakil Gubernur Sumut beserta   usai pertemuan dengan Kepala Kanwil   l man,rni,rnm/es
            jajaran, di Kantor Gubernur Sumut baru-
            baru ini.
              Junimart berharap dengan adanya
            sistem digitalisasi di Sumut, seluruh
            program dan kinerja tingkat provinsi,
            kabupaten/kota, bisa terintegrasi secara
            baik dan terkontrol. Sehingga tidak
            membuat hambatan yang lebih besar
            dalam pelayanan kepada masyarakat.
            Diakui Junimart, penerapan sistem
            digitalisasi akan mengeluarkan
            anggaran yang cukup besar, karena
            menggunakan perangkat canggih pada
            sistem tersebut.

            APRESIASI CAPAIAN KANWIL BPN
            JATIM
              Saat memimpin Tim Kunjungan Kerja
            di Jawa Timur, Wakil Ketua Komisi II DPR   Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim saat memimpin pertemuan dengan Kakanwil BPN Jawa Timur di Surabaya,
            RI Luqman Hakim mengapresiasi kinerja   Jatim. Foto: Ria/Man



                                                                        TH. 2022      EDISI 205      PARLEMENTARIA        37
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42