Page 8 - MAJALAH 90

DPR Minta Pemerintah Tegas Dalam

Mensikapi Penegakkan Hukum

Ketua DPR RI Marzuki Alie saat joint press statement pada acara pertemuan pimpinan lembaga negara di Gedung DPR RI
emerintah dan perangkat lem- Atas UU No.10 Tahun 2008 tentang kekisruhan yang mengurangi kualitas
baga negara dituntut untuk ber- Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD pelaksanaan pemilu atau menjamin
Psikap tegas bersama menegak- dimana masih ada beberapa hal yang hak-hak politik pemilu. Kedua: menja-
kan hukum, bukan memberikan ruang harus disepakati dalam forum Panja min sosialisasi pemilu yang lebih baik.
aksi kekerasan atau anarkisme melan- (Panitia Kerja). Yaitu: ketentuan ten- Berdasarkan identifikasi umum
da masyarakat atas nama kebebasan tang parliamentary threshold, ketentu- permasalahan dalam demokrasi dan
dan demokrasi. an konversi suara menjadi kursi, sistem pelaksanaan pemilu tersebut, inti
Hal ini diungkapkan Ketua DPR RI, pemilu yang hendak digunakan, dan yang harus diperhatikan untuk dibe-
Marzuki Alie dalam joint press state- terkait dengan daerah pemilihan dan nahi adalah regulasi, aktor, dan kelem-
ment pertemuan pimpinan lembaga alokasi kursi untuk DPR RI. bagaan partai politik, kata Marzuki se-
negara, di Gedung Nusantara IV DPR, Menurutnya, hal ini harus menjadi raya menambahkan ketiganya harus
Senin (20/2). perhatian segenap para petinggi par- menjadi landasan pemikiran dalam
Marzuki menilai, pengalaman tai politik agar dapat mendorong ter- memperbaiki demokrasi.
menuju konsolidasi demokrasi yang capainya kesepakatan atas hal penting Dalam kaitan ini Marzuki meng-
berkualitas masih diwarnai adanya tersebut, sehingga hal-hal itu dapat harapkan di dalam penyusunan
paradoks demokrasi dari nilai de- segera terselesaikan selambat-lam- undang-undang pemilu perlu di-
mokrasi konstitusional yang kita batnya akhir Maret 2012 dan cukup perhatikan tentang time line untuk
dambakan. “Sejumlah realitas menun- waktu untuk dilakukan sosialisasi. menghindari dan memastikan proses
jukkan masih ada kelemahan dalam Marzuki berharap RUU tentang Pe- penyelesaian sengketa hukum yang
berdemokrasi, salah satunya yakni milu yang sedang dibahas di DPR RI terjadi pasca pemilu. Begitu juga
masih adanya praktek kekerasan di mempunyai kelebihan dibandingkan dalam membangun demokrasi yang
masyarakat, pragmatisme-transak- aturan main politik Pemilu 2009. Be- baik, selain perangkat undang-un-
sional terutama pada pelaksanaan pe- gitu juga dari segi kesiapan pelaksana dang yang baik juga didukung oleh
milu dan pemilukada,” ujarnya. pemilu diharapkan menutup celah- etika agar menghasilkan demokrasi
Oleh karena itu, lanjut Marzuki, celah kekurangan praktik Pemilu 2009. yang lebih bermartabat dan menga-
untuk memperbaiki implementasi de- Yakni pertama: memperbaiki sistem rah kepada terciptanya konsolidasi
mokrasi di Indonesia, DPR RI tengah kependudukan dan pendaftaran pe- demokrasi.(iw)/foto:iwan armanias/
membahas RUU tentang perubahan milu (DPT), sehingga tidak ada lagi parle.

| PARLEMENTARIA | Edisi 90 TH. XLII, 2012 |
ARIA |
TH. XLII, 2012 |
|
| PARLEMENTARIA | Edisi 90 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA | Edisi 90 TH. XLII, 2012 |
Edisi 90

ARLEMENT
P