Page 3 - MAJALAH 90

PESAN PIMPINAN

Budaya Demokrasi Dan Mental Korupsi

Demokrasi dan korupsi, dua hal yang sangat mengemuka akhir-akhir ini, bahkan memuncul-
kan keprihatinan mendalam, setelah melihat fakta maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh
aparat Pemerintah/birokrat, para politisi, bahkan oknum penegak hukum.
Banyaknya kasus korupsi di tengah-tengah proses demokrasi yang sedang dibangun
bersama ini, memicu satu pertanyaan, “apakah demokrasi yang tengah kita
tumbuhkembangkan itu menghasilkan mental yang korup?”

Pimpinan DPR RI
alam khasanah ilmu politik, de- acuan seluruh penduduk, yaitu : per- warganegara Indonesia seharusnya
2
Dmokrasi, baik dalam bentuk tama, kesadaran akan kemajemukan memandang kemajemukan negeri
sistem, budaya, sampai kepada perika- (pluralitas). Kesadaran akan kemaje- ini sebagai rahmat yang harus tetap
lu, diyakini sebagai sebuah nilai yang mukan tidak sekedar pengakuan pasif dipelihara dan dilestarikan. Memak-
baik meskipun bukan yang terbaik. akan kenyataan masyarakat yang ma- sakan keinginan individu dan kelom-
Kata mantan Perdana Menteri Inggris jemuk. Kesadaran akan kemajemukan pok, baik bernuansa agama maupun
Winston Churchill, sistem demokrasi menghendaki tanggapan dan sikap budaya, pada dasarnya merupakan
memang bukanlah sistem yang ter- positif terhadap kemejemukan itu sikap yang berlawanan dengan takdir
baik, namun saat ini belum ada sistem sendiri secara aktif. Pengakuan akan kemajemukan tersebut. Dengan kata
yang lebih baik dari demokrasi. Arti- kenyataan perbedaan harus diwujud- lain, kenyataan alamiah kemajemukan
nya, kita masih dalam taraf menjalan- kan dalam sikap dan perilaku meng- Indonesia dapat dijadikan modal po-
kan sekaligus mengkoreksi nilai-nilai hargai dan mengakomodasi beragam tensial bagi masa depan demokrasi
demokrasi tersebut. Namun, sebagai pandangan dan sikap orang dan ke- Indonesia. Bukan sebaliknya, menjadi
sistem sosial dan politik yang ideal, lompok lain, sebagai bagian dari ancaman bagi eksistensi NKRI dan
demokrasi menyediakan ruang bagi kewajiban warganegara dan negara dasar negara Pancasila.
kita untuk menciptakan: (1) kebaikan untuk menjaga dan melindungi hak Kedua, musyawarah. Makna dan
bersama, (2) identitas bersama, (3) orang lain untuk diakui keberadaan- semangat musyawarah ialah meng-
hubungan kekuasaan, (4) legitimasi nya. haruskan adanya keinsafan dan kede-
kewenangan yang diatur dalam kon- Jika norma ini dijalankan diharap- wasaan warganegara untuk secara
stitusi, (5) hubungan politik dengan kan dapat mencegah meunculnya tulus menerima kemungkinan untuk
ekonomi. 1 sikap dan pandangan hegemoni melakukan negosiasi dan kompromi-
Dalam kehidupan masyarakat yang mayoritas dan tirani minoritas. Se- kompromi sosial-politik secara damai
demokratis juga ditanamkan norma bagai bangsa yang majemuk, seluruh dan bebas dalam setiap keputusan
dan nilai pokok yang harus menjadi 2. Ubaedillah dan Abdul Rozak (penyunting), Demokrasi, Hak bersama. Semangat musyawarah
Asasi Manusia dan masyarakat madani (Jakarta: ICCE dan UIN
Syarif Hidayatullah, 2006), hal. Nurcholish Madjid, Cita-Cita menuntut agar setiap orang menerima
Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: Grasindo, Politik Islam Era Reformasi (Jakarta: Paramadina, 999), hal. kemungkinan terjadinya, “partial func-
20 0), hal. 290-295. 05- 3 dan 83- 99.

| PARLEMENTARIA | Edisi 90 TH. XLII, 2012 |
ARIA |
TH. XLII, 2012 |
|
| PARLEMENTARIA | Edisi 90 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA | Edisi 90 TH. XLII, 2012 |
Edisi 90

ARLEMENT
P