Page 5 - MAJALAH 90

PESAN PIMPINAN

1998, kita menegaskan kembali pa- (BPKP), juga meyimpulkan bahwa as- kan dalam berbagai bentuk, seperti
ham demokrasi, baik sebagai sistem, pek-aspek pendorong korupsi di Indo- kolusi atau nepotisme. Permasalahan-
budaya, ataupun perilaku demokra- nesia adalah pertama, aspek perilaku nya adalah, apakah semakin demokra-
tis. Hanya saja, proses ber-demokrasi individu, yaitu faktor-faktor internal tis bangsa kita, perilaku korupsi kita
kita, belum sesuai harapan. Di “alam yang mendorong seseorang melaku- juga akan makin surut?. Artinya, jika
demokrasi” kita sekarang ini, kita jus- kan korupsi seperti adanya sifat rakus, kita membahas sistem pemerintahan,
tru mendapati bahwa perilaku korup- moral yang kurang kuat menghadapi akankah perilaku korupsi para pe-
si, kolusi dan nepotisme (kkn), belum godaan, penghasilan yang tidak men- mimpin kita berkorelasi dengan sistem
surut. Sebagaimana kekuasaan yang cukupi kebutuhan hidup yang wajar, demokrasi yang kita terapkan? Jawa-
ingin didapatkan oleh banyak orang, kebutuhan hidup yang mendesak, bannya tentu tidak didapatkan hanya
korupsi juga dilakukan oleh banyak gaya hidup konsumtif, malas atau ti- dalam sebuah himbauan atau ajakan
orang. dak mau bekerja keras, serta tidak semata. Namun memerlukan upaya
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang diamalkannya ajaran-ajaran agama yang kuat dengan niat baik (political
dilakukan oleh Transparency Interna- secara benar. Kedua, aspek organisasi, will) untuk memahami demokrasi se-
tional, pada tahun 2010 survei yang yaitu kurang adanya keteladanan dari cara benar, dan menolak segala ben-
mencakup 178 negara, Indonesia pimpinan, kultur organisasi yang tidak tuk korupsi.
berada pada peringkat 110 dengan benar, sistem akuntabilitas yang tidak Mensiasati sebuah sistem de-
nilai indeks 2,8. Tahun 2011 pada pe- memadai, kelemahan sistem pengen- mokrasi yang kita praktekkan selama
ringkat 100 dari 182 negara, dengan dalian manajemen, manajemen cen- ini, seringkali diartikan sebagai “cara
3
nilai index 3,0. Sementara, Indeks derung menutupi perbuatan korupsi untuk memperoleh kekuasaan”. Dan
Demokrasi Indonesia (IDI) yang di- yang terjadi dalam organisasi. kekuasaan dipandang sebagai se-
lakukan oleh Bappenas pada tahun Ketiga, aspek masyarakat, yaitu buah tujuan, bukan sebagai amanat
2009, menunjukkan bahwa tingkat berkaitan dengan lingkungan ma- dari rakyat (atau demos). Para “pelaku
demokrasi kita sebenarnya juga ma- syarakat di mana individu dan organi- demokrasi” secara dangkal mengarti-
4
sih lemah, 63,30%. Puskapol UI men- sasi tersebut berada, seperti nilai-nilai kan bahwa tujuan demokrasi adalah
survei bahwa Indeks Demokrasi Indo- yang berlaku yang kondusif untuk ter- kekuasaan itu sendiri, bukan keadilan
nesia hanya berada pada kisaran 4,99 jadinya korupsi, kurangnya kesadaran dan kesejahteraan rakyat, sehingga
dari skala 0-10. 5 bahwa yang paling dirugikan dari ter- yang nampak adalah korupsi ada, aki-
Ada beberapa faktor penyebab jadinya praktik korupsi adalah masyara- bat demokrasi. Seorang bangsawan
korupsi, antara lain yaitu lemahnya kat dan mereka sendiri terlibat dalam Inggris Abad ke-19 Lord Acton me-
penegakan hukum, mentalitas apara- praktik korupsi, serta pencegahan dan ngatakan: “power tends to corrupt;
tur negara, rendahnya kesadaran pemberantasan korupsi hanya akan absolute power tends to corrupt ab-
masyarakat, dan tidak adanya po- berhasil bila masyarakat ikut berperan solutely”. Kekuasaan memiliki korelasi
litical will yang kuat dari Pemerintah, aktif. Selain itu adanya penyalahartian positif dengan perilaku korupsi. Ko-
politisi maupun pelaku bisnis untuk pengertian pengertian dalam budaya rupsi biasanya dilakukan oleh orang
membangun Indonesia tanpa korupsi. bangsa Indonesia. Dan keempat, as- yang memiliki kuasa, sedangkan cara
Tingginya kasus korupsi di negeri ini pek peraturan perundang-undangan, berkuasa bisa dilakukan dalam sistem
diantaranya juga disebabkan oleh be- yaitu terbitnya peraturan perundang politik apapun, baik sistem demokra-
berapa hal seperti: kurang ketelada- undanganyang bersifat monopolistik si, komunis, monarkhi, atau bahkan
nan dan kepemimpinan elite bangsa; yang hanya menguntungkan kerabat teokrasi yang berdasarkan pada hu-
lemahnya komitmen dan konsistensi dan atau kroni penguasa negara, kua- kum agama.
penegakan hukum dan peraturan litas peraturan perundang-undangan Dengan demikian, praktek korup-
perundangan; rendahnya integritas yang kurang memadai, judicial review si sebenarnya dapat dilakukan oleh
dan profesionalisme, belum mapan- yang kurang efektif, penjatuhan sanksi siapapun, dalam sistem dan paham
nya mekanisme pengawasan internal yang terlalu ringan, penerapan sanksi apapun termasuk didalam sistem de-
di semua lembaga perbankan, keua- tidak konsisten dan pandang bulu, ser- mokrasi. Yang pasti korupsi itu sangat
ngan, dan birokrasi; kondisi lingku- ta lemahnya bidang evaluasi dan revisi erat korelasinya dengan kekuasaan,
ngan kerja, tugas jabatan, dan lingku- peraturan perundang-undangan. baik sebelum memiliki kekuasaan
ngan masyarakat; maupun lemahnya ataupun saat berkuasa. Dari keseluru-
keimanan, kejujuran, rasa malu, moral Penutup han faktor penyebab lahirnya korupsi
dan etika. Hasil penelitian Badan Pe- Perilaku atau mental korup, se- di atas, kita tidak menemukan bahwa
ngawas Keuangan dan Pembangunan benarnya bisa dimiliki oleh siapapun, “budaya demokrasi” merupakan faktor
3Transparency International diakses pada 7 November 2006.
(sumber: wikipedia.co.id) mulai dari rakyat kecil sampai para penyebab lahirnya mental pemimpin
www.bappenas.go.id pemimpin. Korupsi juga bisa dilaku- yang korup.*
5www.demosindonesia.org

| PARLEMENTARIA | Edisi 90 TH. XLII, 2012 |
ARIA |
TH. XLII, 2012 |
| PARLEMENTARIA | Edisi 90 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA | Edisi 90 TH. XLII, 2012 |
|
ARLEMENT
Edisi 90
P