Page 33 - MAJALAH 69
P. 33
LEGISLASI
RUU Jaminan Produk Halal
Untuk Ketenangan Masyarakat
Belakangan ini kita dikagetkan dengan temuan permen
berformalin yang diimpor dari Cina da terjadinya “pageblug”
penyakit misterius yang terjadi di dusun Beran Desa Kanigoro,
Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Belum selesai
pemerintah mengatasi dua persoalan tersebut, di Pasuruan
Jawa Timur muncul lagi anak-anak keracunan makanan.
eberadaan permen dalam Gabungan Pengusaha Makanan
berformalin ini boleh dan Minuman Indonesia (GAPMMI),
jadi telah berlangsung karena peraturan tersebut tidak mengikat
K cukup lama, namun baru dan hanya sebagai anjuran bagi produsen Zulkarnaen Djabar, Anggota Komisi VIII DPR
ketahuan. Padahal makanan berformalin saja. Ditambah lagi, bagi produsen yang
sangat membahayakan tubuh manusia. telah mendapatkan sertifikat halal akan
Karena itulah, Majelis Ulama Indonesia diwajibkan mencantumkan hologram Peternakan, dan lain sebagainya.
(MUI) telah mengeluarkan fatwa bahwa logo halal dari pemerintah pada setiap Zulkarnaen mengakui ada tarik
makanan berformalin, borak dan zat produknya. Dimana rencananya setiap menarik antara peran dan kopetensi
lainnya yang membahayakan tubuh satu produk akan dikenakan biaya Rp. pemerintah dan masyarakat yang dalam
manusia haram untuk dikonsumsi. 10. hal ini direpresentasikan oleh MUI.
Formalin secara awam dikenal DPR melihat dari segi pendekatan
DPR TTerer erima Masukanima Masukan
DPR TTererima Masukanima Masukan
DPR
DPR
masyarakat sebagai zat pengawet DPR T ima Masukan Syar’i, jelas hal tersebut bukan
jenazah, agar tidak cepat membusuk. Zulkarnaen Djabar, Anggota Komisi kewenangan Pemerintah karena yang
Untuk mengantisipasi meluasnya VIII DPR yang juga sebagai Anggota mengerti hukum agama adalah
permasalahan tersebut, Pemerintah telah Panja RUU Jaminan Produk Halal Lembaga Keagamaan yang
menyusun draft RUU Jaminan Produk mengatakan, berdasarkan masukan dari representasinya di sini adalah MUI.
Halal. Rancangan Undang-Undang masyarakat tentang perlunya dilahirkan Tetapi dalam proses untuk sampai
(RUU) Jaminan Produk Halal kini RUU Jaminan Produk Halal, DPR kepada keputusan syar’i tersebut perlu
tengah dibahas oleh DPR RI, dan menyampaikan kepada Pemerintah adanya tenaga ahli yang ditunjuk
secepatnya akan segera diterbitkan melalui Menteri terkait untuk disiapkan pemerintah. Kemudian juga ada
menjadi Undang- Undang akhir tahun RUU yang berkaitan dengan jaminan kaitannya nanti dengan pengawasan
ini. produk halal tersebut. bahka sanksi. Dalam hal ini DPR
Dalam UU tersebut, akan diatur Akhirnya, melalui Surat Presiden melihat yang berhak menjatuhkan sanksi
sistem penjaminan halal untuk tertanggal 23 Juni 2009, Presiden tersebut adalah pemerintah. “Tidak
produsen-produsen yang ingin menugaskan kepada menteri terkait mungkin MUI memfonis suatu
memasuki pasar Indonesia, dimana untuk menyampaikan kepada DPR draft perusahaan, karena itu,” tegas
setiap produsen halal yang ingin RUU Jaminan Produk Halal pada Zulkarnaen.
memasuki pasar Indonesia dianjurkan pertengahan September 2008 yang lalu DPR sedang mempelajari dengan
untuk mendapat sertifikasi halal oleh yang diwakili oleh Menteri Perindustrian seksama dimana domain pemerintah,
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat- RI. dan dimana domain MUI. Sampai pada
Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Untuk meneruskan draft RUU akhirnya siapa yang berhak
Indonesia (LP POM MUI). Selain itu, Jaminan Produk Halal tersebut, DPR mengeluarkan sertifikasi halal tersebut.
di dalam UU ini sendiri juga akan diatur telah mengadakan Rapat Kerja dengan Ada juga pemikiran untuk membuat
sangsi dan hukuman bagi yang Pemerintah, RDP dengan berbagai suatu institusi yang merupakan
memalsukan logo jaminan halal komponen masyarakat yang terkait gabungan dari unsur MUI dan unsur
tersebut. dengan Jaminan Produk Halal seperti pemerintah. “Hal ini masih menjadi
Walau belum diresmikan, UU MUI, NU, Muhammadiyah, Gabungan perbincangan,” jelasnya.
jaminan halal ini banyak disayangkan Pengusaha Makanan dan Minuman Intinya menurut Zulkarnaen,
oleh para pengusaha yang tergabung Indonesia (Gapmi), Distributor, mengapa DPR sangat merespon
PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 69 33
