Page 30 - MAJALAH 69

ANGGARAN

dihilangkan, ke tiga, jumlah pemilih per Departemen Keuangan sebesar Rp 3347/15/XI/2008 tanggal 19 November
TPS diperbesar, misalnya menjadi 600 3.766.947.306.000,- yang sebagian besar 2008 untuk memohon ijin kontrak tahun
orang per TPS, ke empat, dengan untuk pembiayaan pengadaan dan jamak dan dispensasi pencairan anggaran
memanfaatkan semaksimal mungkin sisa distribusi perlengkapan Pemilu 2009 bagi penyelenggraan Pemilu 2009.
logistik Pemilu 2004, ke lima, anggota DPR, DPD dan DPRD. Dari Dalam kesempatan tersebut, Hafiz
memperoleh bantuan dan fasilitas dari pagu anggaran sebesar Rp menambahkan, apabila KPU tidak
Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. 3.766.947.306.000,- telah terbit DIPA diberikan dispensasi anggaran, maka
Yang perlu digarisbawahi, sangat KPU, KPU Provinsi dan KPU anggaran Tahun 2008 terutama kegiatan
terbuka peluang untuk efisiensi biaya Kabupaten/Kota nomor 0140.4/069- logistik Pemilu 2009, dapat direlokasi pada
Pemilu 2009 apabila Undang-Undang 03.0/-/2008 tanggal 21 November 2008 tahun 2009.
Bidang Politik juga mempunyai perspektif sebesar Rp 3.689.413.200.000,- dan Menjelaskan tentang Rencana
yang sama. masih diblokir sebesar Rp Anggaran Tahun 2009, Hafiz
Sementara pada Rapat Dengar 77.534.105.000,-. mengatakan, berdasarkan Surat KPU
Pendapat Komisi II dengan KPU dan Hafiz menambahkan, terlambatnya kepada Menteri Negara PPN/Kepala
Bawaslu awal Desember lalu, Hafiz pencairan anggaran KPU Tahap ke 2 yang Bappenas RI, Komisi II DPR RI dan
menjelaskan anggaran pembiayaan baru diterbitkan pada tanggal 21 Menteri Keuangan RI Nomor 785/15/
tahapan Pemilu 2009. November 2008, mengakibatkan X/2007 tanggal 11 Oktober 2007 perihal
Berpedoman ketentuan Pasal 114 dan penyerapan anggaran (kegiatan logistik usul penyampaian Renja KL KPU, KPU
Pasal 115 anggaran Pemilu didanai oleh Pemilu) tidak dapat dilaksanakan pada Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada
APBN. Berdasarkan Pasal 115 biaya tahun 2008, mengingat keterbatasan bagian anggaran 069 untuk KPU, 33 KPU
pelaksanaan Pemilu 2009 wajib dicairkan waktu untuk pertanggungjawaban pada Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
sesuai dengan tahapan, program dan akhir bulan Desember 2008. Tahun 2009 pada Bagian Anggaran 069
jadual penyelenggaraan Pemilu. Sehubungan dengan hal tersebut, kata diusulkan sebesar Rp
Berdasarkan Surat Menteri Hafiz, untuk mengantisipasi KPU telah 14.110.083.760.954,-.
Keuangan RI Nomor S-3926/AG/2007 mengirimkan surat kepada Menteri Setelah beberapa kali dibahas dalam
tanggal 13 Desember 2007 pada bagian Keuangan Nomor 2215/15/VI/2008 Rapat Dengar pendapat dengan Komisi
anggaran 69, dari usulan KPU tahun 2008 tanggal 19 Juni 2008 dan surat kepada II DPR RI dan terakhir dengan Panitia
sebesar Rp 8.284.306.314.747,- telah Ketua DPR RI melalui Ketua Komisi II Anggaran DPR RI tanggal 24 Oktober
disetujui sebesar Rp 6.667.635.736.000,- DPR RI Nomor 2841/15/X/2008 2008 disetujui sebesar Rp
Dari pagu difinitif sebesar Rp tanggal 17 Oktober 2008 tentang 13.500.000.000.000,- (Tiga belas
6.667.635.736.000,- telah terbit DIPA permohonan dispensasi penggunaan setengah triliun).
KPU, KPU Provinsi, dan KPU DIPA KPU Tahun 2008 Bagian Dari persetujuan sebesar Rp 13,5
Kabupaten/Kota nomor 0140.1/069- Anggaran 069 sampai dengan bulan April triliun didapat dari pengurangan alokasi
03.0/-/2008 tanggal 25 Juni 2009 sebesar 2008. kegiatan-kegiatan penunjang/pendukung
Rp 3.059.925.647.000,-, untuk Mengingat jumlah DPT dan DCT Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD
membiayai tahapan penyelenggaraan Anggota DPR, DPD dan DPRD baru (perjalanan dinas, jumlah personel, masa
Pemilu 2009 tahun 2008 di KPU, 33 KPU ditetapkan pada akhir bulan Oktober kerja Tim/Pokja dan kegiatan pendukung
Provinsi dan 465 KPU Kabupaten/Kota 2008 dan revisi DIPA yang menampung lainnya). (tt)
(6.524 PPK, 117 PPLN, 76.632 PPS, biaya pengadaan logistik Pemilu 2009
522.904 PPDP, 189 PPDPLN). baru ditetapkan tanggal 21 November
Dari total alokasi anggaran tersebut 2008, maka KPU telah mengirimkan
di atas, terdapat anggaran yang diblokir surat kepada Menteri Keuangan Nomor

30 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 69