Page 35 - MAJALAH 69

LEGISLASI

Reformasi Pelayanan Publik :

Agenda Reformasi yang Belum Usai

Reformasi pelayanan publik merupakan salah satu agenda kondisi kepegawaian dan kebijakan
reformasi yang digulirkan namun selalu tertinggal gaji secara tertulis memang kelihatan
transparan namun terdapat banyak
dibandingkan reformasi di bidang lainnya yaitu reformasi
celah dalam sistem penerimaan
bidang hukum, politik, seperti Undang-undang Pemilihan kepegawaian. Bahkan kita tahu untuk
Umum yang baru, Undang-undang Desentralisasi, Undang- diterima menjadi PNS dapat
undang Independensi Hukum, serta Undang-undang Anti menyogok dan memperoleh promosi
Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi. jabatan.
Sistem penggajian kita saat ini,
belum memiliki tolak ukur yang jelas
eformasi dibidang Memburuknya sistem pelayanan dari sisi kinerja. Bahkan tidak terdapat
hukum sedikit demi publik menyebabkan rendahnya iklim hukuman atas korupsi dan mutu
sedikit sudah investasi, kesehatan maupun sebagian kinerja yang rendah sehingga
R memperoleh kemajuan pendidikan, bahkan ketidakpastian menjadi PNS selalu menjadi pilihan
berarti minimal memberikan shock hukum seperti pengadilan yang menarik sebagian besar masyarakat
terapy bagi aparat penyelenggara
pemerintahan agar tidak
melakukan tindakan korupsi dan
memberikan pijakan bagi
pemberantasan korupsi di
Indonesia yang merajalela.
Meskipun perundangan
pelayanan publik yang baru UU
43/99 dan desentralisasi lebih dari
dua pertiga pegawai negeri tingkat
pusat ke tingkat daerah telah
dijalankan namun struktur dan
nilai yang dianut sebagian besar
masih tidak berubah. Seperti kita
ketahui sistem dan filsafat
terhadap pelayanan publik di
Indonesia tidak hanya ketinggalan
jaman tetapi juga menghasilkan
kinerja dibawah standar dalam
masyarakat yang semakin dinamis
di jaman globalisasi ini.
Negara dituntut untuk berlarut-larut, praktek KKN Indonesia.
meningkatkan pelayanannya kepada membuat para investor berpaling. Berita-berita di media tentang
masyarakat jika pertumbuhan dan Pegawai pemerintah memiliki sedikit maraknya pegawai negeri yang
kesejahteraan tetap terus insentif untuk memperbaiki menerima suap menyebabkan
dipertahankan dalam lingkungan pelayanan ditambah dengan masyarakat meminta reformasi
global saat ini. Seperti kita tahu, pelayanan yang berbelit-belit dan pelayanan publik yang jauh lebih
Indonesia ketinggalan dibandingkan ketinggalan jaman semakin dalam lagi. Namun sejauh ini hanya
Negara Asia Tenggara lainnya seperti menambah ketidakpuasan masyarakat sedikit indikasi bahwa reformasi yang
Filipina, Malaysia, Thailand dalam berurusan dengan aparat birokrasi. diinginkan ini menjadi prioritas.
penyelenggaraan pemerintahan Wacana kecilnya gaji PNS sebagai
dimana penilaiannya mencakup bagian reformasi pelayanan publik
beberapa aspek seperti kualitas selalu didengung-dengungkan oleh
birokrasi, korupsi dan kondisi sosial sebagian besar orang, jika dilihat
ekonomi.

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 69 35