Page 37 - MAJALAH 69

LEGISLASI

pelayanan publik tidak bisa dengan mematuhi aturan, yang penting sendiri tidak seluruh fasilitas friendly
alasan pelaksana tidak ada penyelenggara pelayanan komit terhadap penyandang cacat misalnya
penyelenggaraannya kemudian tidak menyelesaikan pelayanan dalam waktu fasilitas untuk orang memakai kursi
ada penggantinya jadi ditentukan harus selesai. Didalam roda, dan buta
penyelenggaraan pelayanan publik maklumat diatur apabila tidak Jika kita lihat dikantor-kantor
sekali ditetapkan dengan maklumat menetapi maklumat pelayanan itu sudah berusaha meningkatkan
tidak berhenti dengan alasan apapun maka akan ada sanksi, seperti pelayanannya seperti kita lihat di
keringanan pembiayaan atau bebas Samsat tidak boleh lagi lewat calo
Kapan target selesai RUU ini? sama sekali dengan dilanggarnya Karena ada mekanisme yang
Harus selesai sebelum masa maklumat pelayanan tersebut. diperbaiki melalui maklumat
anggota selesai, karena itu kita harus pelayanan yang timely jadi mereka
segera menyelesaikan RUU pelayanan Dibeberapa daerah ada dapat berhitung apabila mendaftar
publik jangan sampai ada tuduhan dari pelayanan satu atap apakah maka dalam beberapa jam
masyarakat kita berlama-lama karena ada kaitannya dengan RUU mendapatkan apa yang mereka
ini adalah UU yang bersentuhan Pelayanan Publik ? inginkan
langsung dengan kepentingan Ini sangat jelas ada kaitannya,
masyarakat luas jadi harus ada prinsip. sebagai satu contoh di Kabupaten Bagaimana UU ini merubah
Nanti masyarakat bertanya kenapa Sragen dengan tertibnya pelayanan kultur di birokrasi
membahas RUU pemilu, parpol lebih satu atap itu akan meningkatkan PAD pemerintahan seperti pungli di
cepat dibandingkan RUU pelayanan dari kabupaten Sragen. Kabupatan Kelurahan, dan pelayanan di
publik. Sragen merupakan pelayanan pilot Kepolisian?
Hal ini merupakan hak dasar projek di situ menjadi inti pelayanan Ini masih agak sulit dirubah karena
masyarakat untuk menerima publik tersebut. Pelayanan satu atap masyarakat inginnya cepat intinya di
pelayanan yang baik sebagai bagian menjadi bagian dari kelancaran maklumat pelayanan yang tadi itu
dari good governance karena itu harus pelayanan terhadap publik urusan kecamatan kelurahan itu membuat
jadi prioritas sementara UU yang administrasi kependudukan maklumat pelayanan kemudian
sifatnya pemekaran yang berbau politis perusahaan dan lain-lain. Ini sangat disampaikan kepada masyarakat
dan tuduhannya untuk kepentingan memudahkan bagi masyarakat berapa lama waktu pengurusan, biaya
elit tertentu lebih cepat. sekian jika Undang-Undang ada law
Saya kira ini sangat konstruktif Beberapa daerah ada Perda enforcement sedikit demi sedikit
untuk DPR sendiri dan sudah menjadi pelayanan publik apakah akan paradigma masyarakat bisa dirubah
komitmen saat rapat kemarin guna bertentangan dengan UU ini memang yang paling susah merubah
menyelesaikan RUU ini segera nantinya? paradigma di masyarakat.
mungkin. Pelayanan publik bagi saya Nantinya Perda akan disesuaikan Warga banyak mengurus
harus segera diselesaikan. Saat ini dengan UU yang ada. Dimasing- dikelurahan dan kecamatan karena
Timus sudah berjalan dan mudah- masing instansi juga sudah ada tidak nyaman, waste time. Termasuk
mudahan akhir masa persidangan ke semacam maklumat dan masih juga yang harus diperbaiki yaitu sarana
depan sudah ada hasil semoga saat sendiri-sendiri tidak seragam, dengan prasarana pelayanan publik seperti
pergantian parlemen, UU Pelayanan adanya UU semua akan environment friendly, confortable,
Publik sudah sampai ditangan rakyat mengikutinya. convenience orang-orang yang
mengurus itu.
Melalui RUU pelayanan publik, Bagaimana menurut Ibu, Jika sudah jadi mengikuti UU
apakah pungli akan semakin kualitas Pelayanan publik di sedikit demi sedikit bisa dirubah
berkurang? Indonesia saat ini? memang berat tantangannya tetapi itu
Melalui maklumat pelayanan itu Saat ini masih jauh dari yang kita bisa sebagaimana tadi dijelaskan di
akan ditempel secara terbuka termasuk inginkan karena belum memenuhi Kabupaten Sragen sendiri sudah
juga complain (pengaduan). Saya lihat hak-hak dasar dari masyarakat sangat luar biasa dan akhirnya setiap
di pusat pelayanan administrasi walaupun dari hari-hari kehari orang sadar administrasi
kependudukan masyarakat, perijinan penyelenggara pelayanan publik mulai kependududukan. Pengurusan ijin
kantor imigrasi, samsat sudah jelas memperbaiki diri karena tidak ada perusahaan yang satu pintu dan cepat
walaupun masih ditemukan juga payung hukum masih banyak dan semua perusahaan-perusahaan
upaya orang yang mau jalan pintas atau pelayanan yang asal-asalan termasuk tergerak meregister dan ada ongkos
cepat. juga bagi mereka yang disable sebagai administarasi yang masuk ke kas
Kita menghimbau masyarakat suatu contoh digedung parlemen Kabupaten Sragen. (si)

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 69 37