Page 36 - MAJALAH 69

LEGISLASI

akan kita selesaikan karena UU ini
sangat penting ditunggu masyarakat
karena belum ada UU yang mengatur
soal itu.
Untuk DPR sendiri seharusnya
selesai pada sidang yang akan datang
kemudian didalam perjalanannya kita
tidak ingin UU ini direvisi tetapi saya
kira apa yang kita bahas sudah cukup
komprehensif yang menyebabkan
lama karena hal itu tadi, pembahasan
terus berkembang masalah yang
dibicarakan awalnya simple
berdasarkan masukan dari RDPU,
kemudian diserahkan pemerintah
RUU Pelayanan Publik, untuk diperbaiki kembali ke DPR
masih ditemukan peraturan yang
belum sesuai karena itu masih harus
disesuaikan kedepan.
Pijakan Reformasi Sistem Birokrasi
Selain ruang lingkup apa soal
krusial lainnya?
eskipun masih sulit awalnya penyelenggara di ajukan Disini ada juga perdebatan
merubah kultur pemerintah adalah penyelenggara keterlibatan partisipasi masyarakat
M birokrasi di pelayanan yang dilakukan oleh yang monitor pelayanan publik
pemerintahan baik pusat maupun pemerintah (aparat) kemudian dalam termasuk perdebatannya apakah
daerah setidaknya RUU Pelayanan perkembangan masuk usulan atau cukup dengan maklumat pelayanan
Publik dapat dijadikan pijakan dasar pelayanan publik seperti korporasi, atau dengan piagam warga. Maklumat
dalam memberikan pelayanan prima lembaga independen yang dibentuk pelayanan sangat penting karena itu
bagi masyarakat. Pelayanan yang UU, organisasi kemasyarakatan dan sebagai komitmen sebagai
prima menuntut adanya partisipasi badan hukum lainnya, jadi semakin penyelenggara pelayanan publik untuk
masyarakat luas dengan mengikuti meluas, karena pelayanan publik yang memenuhi ketentuan itu. Keinginan
peraturan atau mekanisme peraturan mengalami perubahan kita meminta kita juga sebelum melakukan
pelayanan yang ada sehingga dapat pemerintah untuk menyesuaikan. pelayanan itu masyarakat dilibatkan
meminimalisir tindak suap dan KKN Mandeknya disitu karena ruang merumuskan piagam warga jadi sama
di lingkup birokrasi kita. lingkupnya makin luas maka isinya dengan maklumat pelayanan.
Berikut Petikan wawancara harus disesuaikan dengan ruang Maklumat pelayanan disusun
Penulis dengan anggota RUU Pansus lingkup ketentuan umum berdasarkan masukan dari masyarakat
RUU Pelayanan Publik Lena menentukan lain sementara sedangkan piagam warga adanya
Maryana Mukti (F-PPP) membahas dinormanya tidak diatur. keterlibatan masyarakat disitu.
perkembangan RUU Pelayanan Saya kira meskipun kita tidak Kemudian hal penting lain adalah
Publik. masuk ke Timus, maka tinggal pemberian sanksi bagi penyelenggara
dirumuskan hasil panja DPR mulai yang malservice termasuk di
Sejauhmana pembahasan RUU dari raker, Panja kemudian timus pembahasan di pelayanan publik.
Pelayanan Publik karena ini ditingkat komisi.
Kita sekarang sedang berada di tim Dirumuskan di Timus karena banyak Pemberian sanksi apakah
perumus masuk pada pembahasan aturan yang belum sesuai yang menjadi termasuk administratif atau
pelaksana pelayanan publik kesepakatan kita kemudian kita sanksi tegas lainnya?
kembalikan ke Panja soal Ada sanksi administratif juga
Apa saja point krusial dari RUU pengaturannya pidana tergantung si penyelenggara
pelayanan Publik? Saya bisa katakan bahwa RUU ini namun kita masih belum sampai disitu
Naskah ini dari pemerintah, hampir selesai tinggal disesuaikan saja kita masih terbatas bagi pelaksana,
perjalanan pembahasan paling lama normanya diruang lingkup tadi. Masa mereka tidak bisa sembarangan
berada pada saat pembahasan point sidang saat ini belum memungkinkan meninggalkan posnya tanpa memberi
penyelenggara pelayanan publik, kemudian masa sidang mendatang tahu atasannya penyelenggara

36 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 69