Page 34 - MAJALAH 69

LEGISLASI

MUI S
keinginan dari masyarakat ini adalah minuman, dan kosmetika. MUI Sambut Bambut Baikaik
MUI Sambut Baik
MUI Sambut Baik
ambut B
MUI S
aik
karena DPR memiliki berbagai landasan Zulkarnaen menilai tujuan lembaga- Sementara itu, Ketua Komisi Fatwa
diantaranya landasan syar’i, mengingat lembaga tersebut mengintrodusir adanya Majelis Ulama Indonesia Pusat KH.
sebagian besar penduduk Indonesia pedoman halal bukan hanya sekedar Anwar Ibrahim mengatakan, MUI
dalah umat Islam yang memerlukan memberikan perlindungan terhadap sangat menyambut baik atas rencana
ketenangan batin tentang hal yang umat Islam, tetapi akses pasar. Karena pembuatan undang-undang jaminan
berhubungan dengan makanan, mereka melihat dengan adanya sertifikasi produk halal tersebut, tetapi ada beberapa
minumah, obat, kosmetika, dan lain produk halal, maka seluruh umat Islam hal yang menurut MUI memerlukan
sebagainya. yang ada di Indonesia akan menjadi pasar revisi.
Zulkarnaen menambahkan, dari segi yang sangat bagus bagi produk mereka. Hal-hal yang perlu dilakukan revisi
landasan ideologis yang terdapat dalam “Pengusaha kita juga harus melihat hal tersebut adalah, MUI memandang
Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi ini,” ujarnya. antara Komisi Fatwa dan LB POM
“Melindungi segenap bangsa Indonesia Jika pengusaha Indonesia masih MUI merupakan satu kesatuan yang
dan seluruh tumpah darah Indonesai”. keberatan dengan sertifikasi halal, maka tidak bisa dipisahkan sehingga
Kemudian dalam Pasal 29 UUD 1945 akan dikhawatirkan produk dalam negeri mempunyai memiliki kewenangan
yang isinya, “Setiap warga Negara Indonesia akan kalah bersaing dengan dalam menetapkan standar, norma,
diberikan kewenangan memeluk agama produk dari luar negeri untuk pasar prosedur, dan tata pemeriksaan bahan
sesuai dengan keyakinannya masing- Indonesia sendiri. baku dan proses pengolahan produksi
masing”. Untuk itu Zulkarnaen menghimbau halal.
Dalam permasalahan ini DPR akan agar para pengusaha Indonesia jangan Selain itu MUI dapat melakukan
melihat peran Majelis Ulama Indonesia hanya pengujian dan pemeriksaan laboratorium
(MUI) yang selama 17 tahun telah produk halal, mempublikasikan produk
menangani masalah ini, baru sekitar halal, melakukan pengangkatan,
3800 produk yang bisa penetapan, pembinaan, dan
mendapatkan sertifikasi halal pemberhentian auditor halal,
dari sekitar 2,5 juta produk menetapkan fatwa,
makanan, minuman, obat menerbitkan sertifikat
dan kosmetika. “Artinya halal, melakukan
tidak sampai 0.5 persen,” pengawasan produk halal
jelas Zulkarnaen. di tingkat perusahaan,
Dengan demikian restoran, dan rumah
ketenangan batin potong hewan, serta hak
masyarakat belum terjawab. melakukan kerjasama
Karena itu DPR mencoba internasional di bidang
mengkombinasikan sehingga jaminan produk halal. “Inilah
dengan demikian dari 2,5 juta yang sangat diharapkan oleh
produk-produk tadi yang selama ini Majelis Ulama Indonesia, kita
ditangani oleh MUI akan lebih berfikir mengharapkan poin-poin tersebut tetap
ditingkatkan lagi sehingga ketenangan mengenai beratnya biaya sertifikasi halal, berada di MUI,” jelas Anwar.
batin masyarakat khususnya umat Islam karena jaminan produk halal ini akan Anwar Ibrahim mengakui sampai
dapat lebih meningkat. menambah tingginya akses pasar bagi saat ini MUI belum mengadakan
pengusaha Indonesia. “Ini yang perlu kita penelitian mengenai tanggapan
erlu Plu Pencencererahan ahan TTererhadaphadap
hadap
ahan
T
er
er
enc
P P P P Per erer erlu Pencerahan Terhadap introdusir sehingga para pengusaha masyarakat secara umum mengenai
lu Pencerahan Terhadap
lu P
engusaha
engusaha
P P P P Pengusaha dapat memahami masalah ini,” RUU jaminan produk halal ini. Tetapi
engusaha
engusaha
Lebih lanjut Zulkarnaen himbaunya. MUI melihat perhatian masyarakat
menjelaskan, perlu ada pencerahan Yang dikhawatirkan oleh para terhadap produk halal itu semakin tinggi.
terhadap para pengusaha Indonesia pengusaha Indonesia adalah prosedur Hal tersebut dapat terlihat dari perilaku
karena masih adanya pro dan kontra yang terlalu berbelit-belit dalam masyarakat yang terlebih dahulu melihat
terhadap RUU jaminan produk halal ini pengurusan sertifikasi halal. Kemudian label halal dalam suatu suatu kemasan
di kalangan pengusaha. juga masalah biaya sertifikasi halal yang produk makanan.
Saat ini merupakan era perdagangan dinilai sangat tinggi. “Kalau nanti ada MUI merasa khawatir pengurusan
bebas dimana terdapat lembaga-lembaga lembaga formal yang terdiri dari sertifikasi halal dilaksanakan oleh pihak
dunia seperti AFTA, WTO, NAFTA. pemerintah dan MUI akan ada sistem lain karena hal ini menyangkut
Lembaga-lembaga tersebut sekarang ini satu pintu dalam proses sertifikasi halal,” kepentingan keagamaan. “Mudah-
mengintrodusir adanya pedoman halal katanya. mudahan tidak berbelok-belok,” ujar
bagi produk-produk obat, makanan, Anwar.(ol)
34 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 69