Page 27 - MAJALAH 69
P. 27

PENGAWASAN


                                                                             kawasan perbatasan. Nantinya di kawasan
                                                                             itu akan dibangun kawasan pertokoan,
                                                                             penginapan, juga instansi pemerintah.
                                                                             Untuk Kabupaten Entikong, sudah dua
                                                                             kali dikunjungi Presiden Susilo Bambang
                                                                             Yudhoyono. Dalam kunjungannya,
                                                                             Presiden meminta masyarakat membuat
                                                                             konsep untuk dipresentasikan pada
                                                                             Agustus 2007.
                                                                               Namun kenyataannya, setelah
                                                                             dokumen-dokumen disiapkan, tidak ada
                                                                             jawaban dari Presiden. Padahal
            ketidakberdayaan yang dialami   barang serupa di Malaysia, juga setiap  sebelumnya, telah berjanji akan segera
            masyarakat Indonesia, sehingga begitu  orang yang berjualan harus membayar  dibentuk Inpres, tapi faktanya juga tidak.
            sulit untuk mendapatkan keuntungan  sewa lapak.                    Hingga akhirnya masyarakat di
            guna mengentaskan kemiskinan.      Tidak hanya itu, mereka juga  wilayah perbatasan Kabupaten Entikong
               Mulai dari sarana dan prasarana  memperoleh keuntungan. Karena para  sudah hampir putus asa. “Dengan pasrah
            termasuk infrastruktur dan fasilitas umum  pedagang kerap kali menitipkan barang  mereka mengatakan, hanya Tuhan yang
            yang minim, hingga modal yang sangat  dagangannya yang belum laku di rumah-  belum datang dan memberikan janji
            terbatas juga bantuan dan perlindungan  rumah penduduk Malaysia, sebab jika  kesini. Mulai dari DPR hingga Presiden
            dari Pemerintah masih jauh dari yang  memilih membawa pulang, ongkos  semua sudah datang, tapi tidak ada
            diharapkan.                     angkutnya juga mahal.            realisasi. Jadi tinggal Tuhan yang belum
               Ifan menceritakan saat Pansus   Parahnya lagi, semua perdagangan  datang. Sudahlah semua itu bulset-lah.
            melakukan kunjungan kerja ke Provinsi  disini menggunakan ringgit. Mulai dari  Bohong itu semua,” kata ifan menirukan
            Kalbar tepatnya di daerah perbatasan,  jual mangga sampai dagang kasur,  ungkapan kekesalan masyarakat
            Pansus mengetahui ternyata di kawasan  kerajinan semua dengan ringgit. Sehingga  perbatasan.
            itu, belum tersentuh aliran listrik. Begitu  dapat dibayangkan berapa banyak dana  Tapi Ifan optimis, komitmen
            juga untuk belanja, mereka lebih dekat ke  yang berputar selama Sabtu-Minggu di  masyarakat tersebut terhadap NKRI
            Malaysia, sehingga sudah pasti lebih  kawasan itu.               masih bisa diharapkan dengan catatan
            mudah dan murah.                   Kondisi ini sangat memprihatinkan,  Pemerintah segera memberikan perhatian
               Selain itu, setiap Sabtu-Minggu di  karena pedagang Indonesia betul-betul  serius. Terlebih  dengan adanya UU ini,
            kawasan perbatasan namanya Sirikin,  dibuat tidak berdaya. Untuk itu sangat  bisa dikatakan ada setitik pencerahan.
            kawasan   Bengkayang,   Pansus  diharapkan Badan Pengelola yang akan  Semoga UU ini akan menjadi awal yang
            menyaksikan ada ratusan mobil dari  dibentuk Pemerintah Indonesia mampu  indah bagi mereka karena mampu
            Malaysia datang ke daerah ini untuk  mengatasinya dengan membalikkan  menjadikan daerah perbatasan lebih layak
            belanja, karena disini terdapat lebih dari  kondisi tersebut,  sehingga Malaysia  bahkan mampu menjadi pilar terdepan
            300-400 lapak. Yang berjualan semua  ditarik untuk belanja di wilayah Indonesia.  bagi Indonesia.
            orang Indonesia. Mulai dari kasur khas  Dengan demikian dana itu dapat  Pemerintah Indonesia harusnya dapat
            Palembang, kerajinan wayang kulit dari  masuk ke PAD Kabupaten. Misalnya,  berkaca dari Malaysia yang telah
            Jogja, hiasan-hiasan dinding dan masih  Pemerintah membangun lapak yang  mempunyai konsep sangat jelas. Mereka
            banyak lagi. “Ragamnya sangat lengkap  layak, dengan menyediakan area parkir.  akan membuat pusat pengembangan
            serta banyak pilihan,” ungkapnya.  Ifan meyakini sekalipun dana APBD  tehnologi di daerah perbatasan, juga
               Sementara itu, orang Indonesia yang  tidak mencukupi, namun jika pemerintah  membuat Pantai Internasional di kawasan
            berjualan disana sewa dengan Malaysia.  serius, banyak pihak ketiga yang mau  Ujungnya Pulau Kalimantan.
            Disinyalir, Mereka menggeser pintu  bekerjasama.                   Ifan yakin, Indonesia juga mampu
            perbatasan untuk tempat berjualan, jadi                          melakukan pembangunan di kawasan
            pedagang Indonesia sudah masuk  F F F F File-project             perbatasan. Asal ada keseriusan dari semua
                                             ile
                                             ile-pr-projecojectt
                                                      t
                                              ile
                                              ile-project
                                                -pr
                                                  ojec
            kawasan Malaysia tapi belum masuk pintu  Bicara tentang  file project, dia  pihak terkait, karena APBN ataupun
            perbatasan. “Mereka  hebat,  hanya  menyarankan pemerintah hendaknya  APBD bukan satu-satunya sumber
            patoknya saja yang digeser, dan transaksi  memilih Provinsi Kalbar. Bukan semata  pendanaan. Pemerintah cukup
            dilakukan disana,” katanya.     karena ia dari dapil provinsi itu, namun ia  mensosialisasikan untuk mencari pihak
               Namun pemerintah mereka      menilai daerah inilah yang paling siap.  ketiga seperti pembangunan jalan tol, 30
            menjadikan kawasan itu sebagai tempat  Kalimantan Barat mempunyai lima  tahun dimiliki swasta setelah itu
            lapak-lapak untuk para pedagang. Selain  kabupaten yakni Entikong, Sambas,  dikembalikan ke Negara. (sw)
            harga yang dijual jauh lebih murah  Bengkayang, Sintang dan Lubuk Ayu.
            ketimbang bila orang Malaysia membeli  Jadi ada 5 tempat yang akan di bangun
                                                                             PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 69  27
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32