Page 25 - MAJALAH 69
P. 25

PENGAWASAN

                                            RUU Wilayah Negara :



                                            Meminimalisir Sengketa


                                            Perbatasan Antar Negara






            Fanshurullah Asa                laut antara suatu Negara dengan Negara  perbatasan, berarti ada di barisan paling
            (Partai Amanat Nasional)        tetangganya.                     depan dan bahkan berhubungan langsung
                                               Selain itu, juga diharapkan dapat  dengan Negara tetangga,” katanya
                                            menjaga kelangsungan atau eksistensi  Kondisi ini sangat berbeda jauh
                                            suatu Negara, termasuk didalamnya  dengan kondisi  masyarakat Malaysia
                                            kedaulatan suatu Negara atas teritorialnya  yang senantiasa mendapat perhatian lebih
                                            akan menjadi lebih pasti karena dinaungi  dari pemerintahnya. Pemerintah Malaysia
                        asalah perbatasan hingga  oleh hukum positif.        menjadikan sepanjang kawasan itu
                         kini masih saja menjadi  UU ini merupakan usul inisiatif DPR  sesuatu yang bernilai lebih, dapat menjadi
                         persoalan serius dan  yang memang sebagai penyambung lidah  sumber kehidupan bagi masyarakatnya.
            M membutuhkan                   bagi rakyat yang diwakilinya. Sebagai  Seperti pembangunan infrastruktur,
            perhatian khusus dari berbagai pihak.  Negara Kesatuan Republik Indonesia  sehingga masyarakat yang menetap di
            Meskipun Undang-Undang Wilayah  yang merupakan Negara kepulauan,  perbatasan tersebut dapat hidup sejahtera.
            Negara, yang dapat menjadi payung  dengan jumlah pulau sebesar 17.504,  Memang ia mengakui kemampuan
            hukum masalah perbatasan sudah dibahas  selain berbatasan dengan tiga Negara yaitu  ekonomi Pemerintah Malaysia jauh
            di DPR bersama Pemerintah serta telah  Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste,  dibandingkan pemerintah Indonesia,
            disahkan dalam rapat Paripurna DPR  dan di laut berbatasan dengan 10 Negara  karenanya dapat dipastikan, secara
            pada 28 Oktober 2008, namun bukan  diantaranya Singapura, Malaysia,  ideologi, Malaysia kokoh dan tidak
            berarti permasalahan ini  juga selesai.  Philipina maupun Thailand, sehingga  tergoyahkan  dalam  menjaga
            Masih banyak pekerjaan rumah yang telah  sangatlah penting untuk menetapkan  perbatasannya.
            menanti untuk dituntaskan.      batas-batas wilayah tersebut dengan UU.  Menurut Anggota DPR yang akrab
            Batas Negara, dapat dianalogikan sebagai  Salah satu Wakil Rakyat yang punya  dipanggil Ifan ini, berdasarkan UU
            batas kepemilikan tanah antara dua atau  kepedulian terhadap permasalahan ini  tersebut, masalah perbatasan akan
            lebih tetangga, yang seharusnya  tidak lain politisi dari Partai Amanat  diselesaikan melalui tiga cara, yakni
            ditentukan dan disetujui para pihak, juga  Nasional Fanshurullah Asa. Dia mengaku  dengan pendekatan kesejahteraan,
            tidak dapat bila batas kepemilikan tanah  sangat bahagia dengan hadirnya UU  keamanan, serta pendekatan lingkungan.
            hanya ditentukan sepihak. Demikian pula  tentang Wilayah Negara sebagai payung  Ia menyadari kebenaran adanya
            batas Negara, hendaknya ditentukan dan  hukum masalah perbatasan. Ia berharap  patok-patok (tanda batas) yang bergeser.
            ditetapkan secara multilateral.  dengan adanya UU ini mendatangkan  namun ketiga pendekatan tersebut
               Persoalan pada permasalahan proses  paradigma baru bagi masyarakat.  layaknya segi tiga sama sisi. Masing-
            pelaksanaan teknis penetapan perbatasan  Sebagai Wakil Rakyat dan berasal dari  masing tidak dapat dipisahkan.
            itu sendiri hingga saat ini belum selesai.  daerah pemilihan Kalimantan Barat, ia  “Jadi tidak bisa hanya berdasarkan
            Seperti batas Negara di darat dengan  merasa wajib untuk fokus terhadap  pendekatan security saja ataupun
            Malaysia maupun dengan Timor Leste  masalah ini.                 kesejahteraan masyarakatnya semata,”
            yang hingga sekarang masih dalam proses  “Provinsi Kalbar mempunyai lima  ujarnya. Ifan mencontohkan, pendekatan
            pelaksanaan. Begitupun dengan batas  kabupaten, 16 kecamatan, 116 desa total  keamanan dapat dilakukan dengan
            Negara di laut, masih terdapat beberapa  penduduknya mencapai belasan ribu.  membuat pelatihan bela negara di daerah
            permasalahan yang belum diselesaikan  Mereka berada di sepanjang daerah  perbatasan, dengan melibatkan pemuda
            dengan beberapa Negara tetangga.  perbatasan, dengan kondisi yang sangat  setempat.
               Masyarakat Indonesia, khususnya  terisolasi, dengan kemiskinan yang parah,”  Masalah lingkungan ini juga
            yang memang berdomisili di daerah  ungkapnya                     merupakan faktor penting, salah satunya
            perbatasan berharap UU tentang Wilayah  Lebih memprihatinkan lagi,  untuk menjaga jika ada kekayaan
            Negara dapat meminimalisasi serta  mayoritas penduduk yang tinggal di  tambang. “Misalnya daratannya milik
            mengatasi berbagai persoalan seperti  daerah perbatasan, seperti di Kalimantan  malaysia, namun ketika dikeruk, tahu-tahu
            sengketa mengenai batas, termasuk  Barat merupakan penduduk tertinggal.  masuk ke daerah kita. Jangan sampai
            wilayah daratan, pulau-pulau dan wilayah  “Padahal mereka berada di daerah  nantinya malah hilang. Harus disiapkan


                                                                             PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 69  25
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30