Page 23 - MAJALAH 69

PENGAWASAN

Pansus Orang Hilang Targetkan

Tuntaskan Kasus Sebelum Pemilu 2009

Panitia Khusus (Pansus) Orang Hilang pada Oktober lalu kembali di aktifkan, kemunculan Pansus
Orang Hilang tersebut mendapat perhatian dan respon yang berbeda dari berbagai pihak, salah
satunya adalah adanya reaksi yang timbul mengenai kecurigaan bahwa, dengan diaktifkannya
kembali Pansus Orang Hilang dikhawatirkan akan dijadikan alat untuk menjegal rival politik.

iaktifkannya kembali yang menjadi rekomendasi dari Komnas
Pansus Orang Hilang Ham tersebut. “Laporan dari Komnas
ini, memang banyak Ham itu kan berdasarkan temuan-
Dmenimbulkan perhatian temuan investigasi yang mereka lakukan
terutama ketika Pansus tersebut dan kami sudah membaca laporan itu.
merencanakan memanggil beberapa Menurut pandangan saya sebagai
jenderal yang terkait beberapa kasus suatu laporan yang sangat representatif
penculikan beberapa aktivis pada tragedi perlu. Apalagi laporan ini juga
1998, lebih dari itu, tentunya persoalan menghasilkan beberapa fakta-fakta yang
orang hilang atau dihilangkan masih menurut kami sangat penting untuk
menjadi hal yang belum tuntas. ditindaklanjuti,” ujarnya.
Pansus Orang Hilang menargetkan Meski begitu Andreas yang juga
penuntasan kasus ini sebelum Pemilu anggota Komisi I DPR itu tidak setuju
tahun depan, jadi rekomendasi yang akan dilakukannya pengumpulan data ulang
dikeluarkan cukup bermacam-macam dengan melakukan pemanggilan
diantaranya akan membawa kasus ini ke terhadap jenderal-jenderal yang
Pengadilan Adhoc, rekonsiliasi sampai Andreas Pareira (FPDIP), dianggap terkait dengan pemanggilan
dengan kompensasi, berdasarkan data anggota Pansus Orang Hilang terhadap jenderal-jenderal yang
dari Ikatan Orang Hilang Indonesia dianggap terlibat dengan kasus
(Ikohi) ada 23 orang yang dihilangkan penculikan beberapa aktivis pada periode
secara paksa pada periode 1997-1998 International Convention for the Protection 1997-1998. ”Sebaiknya bukan
dan sampai hari ini 13 diantara mereka of All Persons from Enforced pengumpulan data ulang, karena Pansus
masih dalam status hilang. Disappearances (Konvensi Internasional DPR dalam hal ini bukan lembaga yang
Lebih dari itu persoalan orang hilang untuk Perlindungan Semua Orang dari melakukan penyidikan,” katanya.
diharapkan bisa diselesaikan, seperti Penghilangan Paksa). Namun untuk soal pemanggilan
nama-nama aktivis yang hilang yakni Dalam Konvensi itu menekankan jenderal-jenderal, hal itu kata Andreas
Petrus Bima Nugraha, Ucok Munandar bahwa penghilangan paksa merupakan mutlak dilakukan Pansus. “Kan perlu
Siahaan, Wiji Thukul Wijaya, Yadin ibu dari segala pelanggaran HAM. melakukan konfirmasi untuk dengar
Muhodin, Yani Afri, mereka adalah Sebab, dalam kasus itu, paling tidak pendapat, ya mereka (jenderal-jenderal-
beberapa nama yang kemudian bisa empat hak dasar (basic human rights) red) bisa mengungkapkan semua, apa
diharapkan oleh keluarga mereka bisa dilanggar, yakni hak tidak disiksa, hak laporan atau konfirmasi dari Komnas
dituntaskan. atas kebebasan dan keamanan, hak Ham tersebut sesuai dengan fakta di
Pansus dalam hal ini menjalankan diperlakukan sama di depan hukum, dan lapangan atau tidak,” ujarnya.
rekomendasi yang dititipkan oleh hak hidup. Tentu saja, Andreas menambahkan, forum bagi
Komnas Ham untuk menyelesaikan mengimplementasikan tuntutan para jenderal-jenderal itu tepat untuk di
persoalan ini dengan lebih baik, dan konvensi itu tidak mudah. Namun, sampaikan. “Saya kira bukan hanya para
pemeriksaan sebenarnya telah dilakukan kesulitan dalam impelentasi itu jelas tidak jenderal yang namanya ada dalam
oleh Komnas Ham bahkan untuk bisa dijadikan alasan untuk menghindar laporan Komnas Ham, tapi saya kira juga
beberapa hal. dari tanggung jawab. disini termasuk juga pendapat dari
Persoalan orang yang dihilangkan Menurut anggota Pansus Orang mereka-mereka yang mempunyai
bukan persoalan sepele. Apalagi, pada 29 Hilang Andreas Pareira (FPDIP), DPR kompetensi dalam penegakan Ham.
Juni 2006, Sidang Komisi HAM PBB memiliki kewenangan untuk Artinya dari berbagai pihak yang
di Jenewa sudah mengesahkan memberikan penguatan terhadap apa menurut kami mempunyai kompetensi,

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 69 23