Page 24 - MAJALAH 69

PENGAWASAN

terus kemudian mereka yang menjadi politisnya, secara diplomatis Andreas Dikesempatan berbeda, anggota
korban, dan juga mereka yang didalam menilai kalaupun masyarakat Pansus Orang Hilang Suripto menilai
rekomendasi dari Komnas Ham itu mempunyai interpretasi terhadap hingga saat ini pansus belum
dianggap sebagai pelaku, mereka harus pansus ini, hal itu adalah sesuatu yang menetapkan apa yang menjadi fokus dari
kita dengar,” katanya. wajar. “Saya kira politisasi itu bisa juga kasus orang hilang tersebut. Anggota
Kalau pun nanti pada akhirnya, para terjadi di luar DPR. Misalnya politisasi Pansus lainnya yakni Lukman Hakim
pihak-pihak yang dianggap terlibat itu untuk melemahkan Pansus ini supaya Saifuddin menambahkan bahwa
tidak datang, setelah Pansus melakukan tidak berjalan. Ini adalah realita yang saya penyelesaian kasus penghilangan orang
pemanggilan, bukan berarti Pansus DPR kira harus dihadapi oleh pansus, dan ini secara paksa ini tidak bisa dihindarkan
tidak dapat memberikan rekomendasi. memang tidak mudah. Tetapi kalau dari persoalan politik, namun agar tidak
“Tidak datang pun, Pansus DPR tetap selama kita berjalan sesuai tata tertib, menyeleweng yang harus dijalankan
bisa memberikan rekomendasi kemudian juga berdasarkan rekomendasi DPR adalah politik penegakan hukum.
keputusan kepada pemerintah untuk dari Komnas Ham, saya kira ini akan Sementara itu, keluarga aktivis yang
menindaklanjuti dengan pembentukan berjalan seperti yang diharapkan hilang kurun waktu 1997-1998 dan
Pengadilan Hakim Ad Hoc,” ujarnya. masyarakat,” katanya. hingga kini belum ditemukan, meminta
Soal batasan waktu kapan selesainya Yang jadi pertanyaan, mengapa ke Pansus Penghilangan Orang Secara
persoalan ini, Andreas menilai dalam Pansus ini muncul ketika pilihan Paksa menuntaskan kasus tersebut dan
Undang-undang HAM dengan tegas waktunya menjelang pemilu? “Soal segera membentuk pengadilan adhoc
mengatakan bahwa kasus pelanggaran waktu itu menjadi relatif juga, bahkan untuk mencari 13 orang yang belum
HAM berat bersifat tidak kadaluarsa. menurut saya akan menjadi lebih politis kembali hingga kini.
“Sekiranya pun kalau misalnya masalah kalau tahun depan (setelah pemilu-red) “Keluhan keluarga korban tidak bisa
ini tidak bisa diselesaikan karena itu dilakukan. Tapi saya kira persoalannya mengajukan gugatan praperadilan
tekanan politik, tidak berarti kasus itu bukan itu, yang jelas persoalan yang kita kerena kejaksaan agung belum
kadaluarsa. Sebab ini akan menjadi hadapi memang tidak mudah untuk melakukan penyelidikan, kami ingin hal
beban sejarah buat kita, dan ini akan terus membahas kasus ini. Karena memang ini dibicarakan di tingkat Pansus dan
muncul kembali. Sehingga dalam banyak kepentingan-kepentingan disini. presiden, kalau pembentukan pengadilan
pandangan saya lebih baik kita selesaikan Bagi saya silakan masyarakat menilai dan adhoc belum bisa dilakukan maka orang-
secara lebih cepat. Sehingga tidak mengintepretasikan. Tapi yang orang yang hilang itu harus dianggap
menjadi beban buat baik mereka yang terpenting adalah hasil akhir dari Pansus hidup meski jasadnya belum diketahui
menjadi korban atau mereka yang pernah ini memberikan rasa keadilan untuk secara pasti,”kata Kordinator Kontras
melakukan itu (pelanggaran HAM- masyarakat terutama mereka yang Usman Hamid saat RDP dengan Pansus
red),” katanya. menjadi korban,” tegasnya. DPR Penghilangan Orang Secara Paksa
Mengenai para korban yang Lantas bagaimana penyelesaian di Gedung DPR, Jakarta beberapa waktu
kemungkinan tidak memenuhi kasus ini, mengingat rentang waktunya lalu.
panggilan Pansus, menurut Andreas, cukup lama kasus orang hilang itu Di tempat yang sama Ketua Ikatan
Pansus akan melakukan kunjungan muncul yakni pada periode 1997-1998? Orang Hilang (Ikohi) Mugiyanto
kepada pihak-pihak yang menjadi “DPR itu bukan lembaga yustisi yang mengatakan dirinya merasa khawatir
korban. “Kita akan dengarkan memutuskan bahwa orang ini bersalah kalau DPR masuk ke wilayah investigasi,
pandangan mereka untuk menyerap atau tidak bersalah. Tetapi itu tadi yang “Keluarga korban hilang hanya
aspirasi dari mereka secara langsung,” saya sampaikan pada bagian awal menginginkan penyelesaian, untuk itu
ujarnya. pembicaraan ini bahwa DPR Pansus seharusnya focus dalam
Saat ditanya dari sisi urutan prioritas memberikan rekomendasi dan melakukan pekerjaannya untuk
mana yang dianggap paling penting, memberikan support secara politis membentuk pengadilan adhoc,”ujar
pemanggilan jenderal , mendatangi para untuk dibentuknya pengadilan ham ad Mugiyanto.
keluarga korban. Menurut Andreas, hoc tersebut. Jadi tidak harus melakukan Untuk itu, kata Mugiyanto, pihaknya
semuanya penting untuk didengar oleh penyidikan ulang terhadap kasus ini, menghimbau agar anggota Pansus
Pansus. “Dalam rapat internal Pansus, karena penyidikan sudah dilakukan oleh membaca laporan komnas Ham setebal
kita telah memutuskan di dalam Komnas Ham,” jelasnya lagi. 15 senti, “Seharusnya 13 orang yang
mendengar atau menyerap aspirasi, kita Ia juga mengatakan bahwa belum kembali ditangani oleh
menggunakan metode yang bersifat pengadilan ham ad hoc dibentuk Pengadilan HAM permanen karena
induktif. Dimana Pansus, menyerap berdasarkan keputusan presiden, setelah kasus ini berkelanjutan.”tambah
informasi langsung dari masyarakat dulu ada keputusan dari DPR. “Selama DPR Mugiyanto yang juga menjadi korban
baru kemudian pada mereka yang pada tidak mengeluarkan keputusan politik, penculikan 1997-1998 namun
posisi pengambil keputusan,” ujarnya. maka pemerintah dalam hal ini tidak bisa selamat.(nt/sc)
Mengenai adanya anggapan bahwa membentuk pengadilan ham ad hoc,”
Pansus DPR lebih kental suasana katanya.

24 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 69