Page 19 - MAJALAH 69

LAPORAN UTAMA

pelaku ekonomi domestik. Jadi kondisi krisis ini dapat menghadapi kepercayaan masyarakat yang merosot. Kondisi
menjadi entry point bagi pengembangan industri nasional ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan rendahnya daya
atau saatnya menumbuhkan kemandirian ekonomi seperti serap SUN. Pilihan lainnya adalah menutup defisit dengan
yang dicita-citakan oleh para founding fathers. Hal ini perlu utang luar negeri, tapi langkah ini sangat tidak tepat karena
dukungan political will dari berbagai komponen bangsa ini. kreditor pasti akan menerapkan berbagai persyaratan, seperti
Jadi, apabila tingkat konsumsi ini bisa dijaga maka keharusan melakukan penjualan aset BUMN. Hal ini jelas
pertumbuhan ekonomi akan tetap tumbuh di atas 6 persen sangat merugikan. Karena itu pemerintah harus
atau sesuai dengan asumsi yang ditetapkan dalam APBN mengandalkan sumber-sumber penerimaan pajak melalui
2009. strategi ekstensifikasi pajak. Penerimaan pajak ini juga
Ketiga, berdasarkan pengalaman empirik pertumbuhan didukung dengan peningkatan cukai dan PNBP.
ekonomi dimana pun, salah satu syarat penting untuk Pada tindakan kedua dengan memperbesar transfer
mengenjot pertumbuhan ekonomi akan tergantung dari adalah mengingat dampak krisis dan antisipasi dampak
seberapa kuatnya peran sektor perbankan. Karena itu yang meningkatnya penduduk miskin yang jelas akan sangat
perlu dilihat adalah apakah sektor perbankan terpengaruh menuntut jaring penyelamat dari pemerintah agar tetap dapat
atau tidak dengan krisis. Kalau sektor perbankan terpengaruh menjaga kualitas minimal kehidupan sebagian besar
maka pertumbuhan optimis tidak akan tercapai dan masyarakat, terutama dalam hal mendasar, pangan, kesehatan
sebaliknya jika sektor perbankan tidak terpengaruh maka dan pendidikan. Transfer ini juga bermanfaat untuk menjaga
pertumbuhan pesimis dianggap berlebihan. Kondisi tersebut konsumsi masyarakat yang memang sumber terpenting
memberikan arti bahwa beban beratnya adalah bagaimana dalam pembentukan PDB Indonesia. Karena itu pemerintah
Otoritas Moneter memerankan kebijakan moneternya. Bila harus tetap berkomitmen untuk mengalokasikan transfer ini
hal ini tidak bisa diatasi dengan tindakan yang cepat dan dalam berbagai bentuk subsidi dalam APBN. Karena itu
tepat maka dapat dipastikan banyak perusahaan akan untuk meningkatkan alokasi transfer sangat beralasan jika
melakukan PHK. Demikian juga bila pada tahun 2009, pemerintah harus memutuskan untuk melakukan
pemerintah bersama Bank Indonesia tidak bisa penghematan dalam pengeluaran-pengeluaran yang
mengendalikan inflasi yang cenderung tinggi, maka harga dilakukan dalam APBN dalam kaitan dengan
komoditas dan kebutuhan pokok rakyat akan semakin penyelenggaraan pemerintahan.
meningkat. Ini artinya beban hidup akan semakin berat dan Tindakan ketiga dengan melakukan pengendalian belanja
sudah dipastikan potensi jumlah rakyat miskin akan semakin berarti di tahun tahun 2009 menuntut pemerintah untuk
bertambah. Pada akhirnya dengan sinerji dari tiga hal diatas berhemat dengan melakukan pengeluaran. Penghematan
sangat mungkin sekali pertumbuhan ekonomi bersifat yang dapat dilakukan memang akan berada dalam jumlah
moderat yaitu berada pada kisaran 5,5 sampai 6 persen. yang kurang signifikan dibandingkan dengan proporsi
pengeluaran APBN dimana struktur pos pengeluaran
ebijakan yang harang harus dilakus dilakukan di tahun 2009ukan di tahun 2009
ebijakan yang harus dilakukan di tahun 2009
ebijakan y
K K K K Kebijakan yebijakan yang harang harus dilakus dilakukan di tahun 2009ukan di tahun 2009 sebagian besar pengeluarannya bersifat komitmen seperti
Dalam menghadapi krisis, pemerintah harus menjalankan transfer ke daerah, pengeluaran bunga hutang dan berbagai
politik fiskal yaitu tindakan yang diambil oleh pemerintah kebijakan pengeluaran yang bersifat administrasi seperti biaya
dalam bidang anggaran negara dengan maksud untuk gaji. Untuk pengeluaran pemerintah yang bersifat komitmen
mempengaruhi jalannya perekonomian. Dalam kondisi krisis tersebut, porsinya di dalam pengeluaran APBN sudah lebih
tindakan pemerintah dapat dilakukan dengan tindakan: dari 60 persen dari total belanja negara sehingga gerak
pertama, memperbesar sumber penerimaan terutama pajak; penghematan pemerintah menjadi sangat terbatas. Jadi,
kedua, memperbesar transfer pemerintah; dan ketiga, meskipun secara nominal APBN 2009 memang sangat besar,
memperkecil pengeluaran pemerintah. Tindakan pemerintah akan tetapi kurang ruang bagi struktur pengeluaran APBN
tersebut nantinya akan mempengaruhi tingkat kesempatan yang dapat digunakan untuk membiayai sesuatu yang relatif
kerja, pendapatan nasional, mempengaruhi tingkat harga, tidak prioritas, atau dengan kata lain fiscal space sangat terbatas
memperkecil defisit neraca pembayaran, mempengaruhi untuk melakukan reorientasi strategis pada struktur
tinggi rendahnya investasi, mempengaruhi distribusi pengeluarannya. Oleh karena itu, alternatif satu-satunya
pendapatan dan lain sebagainya. Namun pilihan kebijakan penghematan yang harus dilakukan adalah pada pos
tersebut bagi pemerintah akan berhadapan dengan defisit pengeluaran untuk belanja Kementerian/Lembaga. Langkah
yang semakin besar dari yang diperkirakan sebelumnya. ini memang bukan suatu keputusan yang mudah, akan tetapi
Tindakan pertama dengan memperbesar penerimaan akan jauh lebih sulit dilakukan dibandingkan pemerintah
pajak karena dihadapkan dengan pilihan defisit yang harus mengurangi pos pengeluaran transfer seperti subsidi.
meningkat yang akan berdampak pada kekurangan dana Selanjutnya bagaimana Kementerian/Lembaga dapat
dalam APBN. Untuk itu sudah dipastikan akan dicarikan melakukan tugas pokok dan fungsinya secara optimal
melalui pembiayaan yang salah satunya adalah dengan ditengah langkah penghematan yang harus dilakukan saat
penerbitan Surat Utang Negara. Tetapi penerbitan SUN ini ini adalah dengan menyusun kembali skala prioritas dalam
harus disesuaikan dengan kemampuan daya serap pasarnya. struktur pengeluaran setiap unit pemerintahan.
Bagaimanapun saat ini, penerbitan obligasi negara berada
dalam kondisi di tengah pasar yang tidak kondusif dan

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 69 19