Page 20 - MAJALAH 69

PENGAWASAN

Liputan langsung mengikuti Tim Pengawas Haji DPR;

Kualitas Pelayanan Haji Belum Optimal

Secara umum, Tim Pengawas Haji DPR menilai kualitas pelayanan mencakup pemondokan,
kesehatan, katering dan transportasi belum optimal. Selain itu pelayan haji belum seluruhnya
ditangani oleh tenaga yang handal dan professional. Sedangkan masalah lain yaitu belum
terciptanya koordinasi yang baik, akuntabilitas dan transparansi dalam manajemen
penyelenggaraan ibadah haji.

elum sink
r
elum sinkron
elum sinkrronon
elum sink
erbagai kelemahan itu pemondokan di Ring I hanya 18 persen. B B B B Belum sinkron
on
muncul menurut Tim Mengenai kualitas pemondokan Lebih lanjut Hasrul mengatakan,
Pengawas Haji DPR Tim Pengawas DPR menemukan meskipun Departemen Agama telah
B karena belum ada cetak biru sejumlah contoh adanya pemondokan menyusun Siklus Haji Tahunan, namun
(blue print) sistem penyelenggaraan haji yang belum siap huni bahkan tidak masih saja dalam pelaksanaan di
Indonesia. Di sisi lain, kesepakatan yang memenuhi standar. Misalnya pemadatan lapangan masih banyak yang belum
dicapai antara Komisi VIII DPR dengan penghuni, air sering macet, tidak ada AC, sinkron dengan jadual. Diantaranya
pemerintah ternyata belum seluruhnya jumlah kamar mandi dan WC yang tidak kelambanan atau bahkan keterlambatan
diimplementasikan di lapangan. seimbang dengan jumlah jemaah. dalam penyiapan pemondokan dan tidak
Itulah beberapa hal yang dijumpai “Kualitas pemondokan yang tak bertindak cepat sehingga hanya sebagian
Tim Pengawas Haji DPR Tahap II yang memenuhi standar sangat berpengaruh kecil yang mendapatkan pemondokan di
dipimpin langsung Ketua Komisi VIII terhadap kondisi
DPR Drs. Hasrul Azwar Musai, MM kesehatan jemaah yang
yang bertugas dari tanggal 28 Nopember menderita sakit ISPA,”
hingga 13 Desember 2008. Tim kata Hasrul.
Pengawas Haji DPR terdiri 11 anggota D i a
terdiri Hasrul Azwar selaku Ketua dari menambahkan fakta di
FPP, Abdul Hakam Naja dari FPAN lapangan yang
selaku Wakil Ketua dan 9 anggota yakni ditem ukan,
Zulkarnain Djabar, Sjahrir Sjarifuddin pemondokan di Ring I
Daeng Jarung dan Mochammad yang hanya 18% dan di
Ichwansyah dari FPG, M. Hasib Wahab Ring II mencapai 82%
dan Kurniati Binti Sukardi dari Fraksi tidak sesuai dengan
PDIP, Edy Jauze Muhsin Bafadal dari kesepakatan
FPP, Zaenauddin Nurmad Bin Nur Saad pemerintah dengan
(FPD), Chairul Shaleh Rasyid (FKB) Komisi VIII DPR
dan Umung Anwar Sanusi dari FPKS. bahwa 50% di Ring I
Selama berada di Arab Saudi Tim dan 50% di Ring II.
antara lain menggelar pertemuan dengan S esuai
Kepala Daerah Kerja (Kadaker) Mekah, kesepakatan, plafon
pertemuan dengan Menteri Agama, harga sewa perumahan
Dubes Arab Saudi, Konjen di Jedah dan di Makkah sebesar SR
jajaran PPIH serta meninjau pos-pos 2.000.00. Perumahan yang disewa pada Ring I.
pelayanan haji baik di Mekah, Madina , Ring I ditargetkan sebesar 50% dengan Hasrul mengatakan, beberapa
Arafah maupun di Mina. jarak maksimal 1.400 m dari Masjidil pemondokan yang letaknya jauh dari
Jika pada musim haji tahun 2007 lalu Haram, sedangkan perumahan di luar Masjidil Haram menimbulkan beberapa
yang mencuat masalah katering, maka Ring I berjarak maksimal 3.500 m dari masalah serius. Mereka berada di
tahun ini banyak keluhan masalah Masjidil Haram. kawasan pemukiman yang belum
tranportasi. Transportasi menjadi “Saat ini pemondokan jemaah haji dikenal, letaknya terpencar-pencar dan
masalah karena sebagian besar jamaah di Ring II jaraknya dengan Masjdil tidak ada rute kendaraan.
haji Indonesia berada jauh dari Masjidil Haram lebih dari 15.000 m,” kata Hasrul Konsekuensi dari jauhnya
Haram mencapai 82% (Ring II) menambahkan. pemondokan dari Masjidil Haram dan
sedangkan yang mendapatkan fasilitas belum didukung transportasi yang

20 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 69