Page 26 - MAJALAH 69

PENGAWASAN

sanksinya,” pungkasnya perbatasan. dikoordinasikan,” terangnya.
Meskipun pendekatan dengan “Dapat dibayangkan, pengaturan Sejauh ini banyak terjadi tumpang
kesejahteraan, keamanan, dan lingkungan dibidang perdagangan saja, sudah tindih dalam hal pengelolaan perbatasan,
layaknya segitiga sama sisi, namun Ifan overlapping, belum bidang yang lain,” salah satunya karena masalah koordinasi.
menyadari faktor kesejahteraan selalu tukasnya Dicontohkannya, untuk Kabupaten
menjadi faktor dominan dan sering Dikatakan Ifan, sewaktu pembahasan Sambas, APBN menganggarkan dana
memicu terjadinya hal-hal yang tidak RUU ini, pembahasan masalah cukup untuk pembangunan gedung
diinginkan. alot. Kemungkinan akan perdagangan dua lantai. Namun karena
Menurutnya, adanya masyarakat yang diswastanisasikan. Diharapkan dengan tidak ada koordinasi dengan Pemda
menjadi laskar watonia, sebenarnya adanya badan khusus ini percepatan setempat, sehingga ketika jalanan dibuat,
merupakan kritik mereka kepada pembangunan di daerah perbatasan dapat posisinya dibawah, akibatnya banjir.
Pemerintah. “Hanya buah dari suatu segera terwujud, sebab masalah Padahal Pemda sudah membuat
kondisi obyektif yang mereka tidak koordinasi, sinkronisasi baik itu program, masterplan.
mampu lagi, sehingga ideologi NKRI pun anggaran dapat lebih mudah untuk Karena itulah diharapkan dengan
mereka jual. Semua karena faktor mensejahterakan masyarakat di daerah adanya UU ini, juga dengan pembentukan
ekonomi. Seperti revolusi itu hanya akan perbatasan. badan pengelola, ada koordinasi serta
terjadi jika lapar,” paparnya. Misalnya di sepanjang kawasan sinkronisasi baik itu program, anggaran
Karena itu ia yakin, bila masyarakat perbatasan, pemerintah bekerjasama dan sebagainya. Salah satunya untuk
daerah perbatasan disejahterakan, dengan dengan pihak swastanisasi untuk mensejahterakan masyarakat di daerah
dana APBN, APBD, serta diberikan menanam kelapa sawit, sehingga perbatasan.
pelatihan bela negara, maka ideologi dampaknya dapat dirasakan bagi Dicontohkannya untuk masalah
mereka tetap terjaga. “Saya yakin kalau kita penduduk setempat. Dalam sekian tahun keamanan, katanya patok dipindahkan.
protek seperti itu, tidak akan sejengkalpun akan terjadi kemakmuran bagi mereka. Mungkin benar, tapi memang ada dua
kawasan perbatasan itu lepas dari Memang dilema untuk menambah versi. Pemda dan Dephan mempunyai
Indonesia,” tegasnya. pembentukan suatu badan. Tidak versi berbeda. Jumlah yang dihitung
Ifan merasa bersyukur adanya UU menutup mata, selama ini banyak yang Dephan menggunakan lintas batasnya,
tentang wilayah negara. Terlebih ia terlibat mengatakan bahwa setiap pembuatan UU terkadang tidak sama dengan versi Pemda.
penuh dalam pembahasannya, dapat maka dibentuk badan baru. Namun Ifan Padahal ini semua resmi. Belum lagi
mempersembahkan sesuatu yang menegaskan, untuk Badan Pengelola antar Pemda sendiri terkadang ada
memang sejak lama telah ditunggu- Kawasan Perbatasan (BPKP) ini telah perbedaan. Satu pihak mengatakan ada
tunggu masyarakat yang diwakilinya. menjadi kajian DPR bersama patok yang hilang, tapi ada juga yang
Menurut ifan masyarakat sangat Pemerintah. mengatakan tidak hilang. “Ini semua
menyambut baik dengan adanya UU ini. Diterangkannya berdasarkan kajian terjadi karena tidak ada satu pintu yang
itu, disimpulkan badan-badan dapat menyampaikan informasi,” katanya
adan Pengelolaengelola
adan Pengelola
adan P
B B B B Badan Padan Pengelolaengelola dikelompokkan menjadi dua, yakni yang Misalnya patok digeser saat negara
Wakil Rakyat dari Kalbar ini bersifat stategis dan yang bersifat praktis. tetangga mengambil kayu supaya seolah-
mengungkapkan dalam upaya Badan strategis diantaranya seperti Badan olah mengambildari kawasannya, setelah
menuntaskan berbagai masalah Intelijen Negara dan Badan Pertahanan. itu dikembalikan lagi. Ataupun karena
perbatasan sangat diperlukan adanya Mengingat UU Wilayah Negara ini posisi di lereng gunung, sehingga saat
suatu badan khusus. Badan ini dipandang merupakan payung hukum langsung di banjir atau longsor, patoknya tertutup. Jadi
perlu, terlebih dengan adanya kajian dari bawah Undang-Undang Dasar, maka ada faktor alami, ada juga faktor
Depdagri, bahwa ada 25 badan atau BPKP dianggap sebagai salah satu badan manusianya. Mudah-mudahan dengan
instansi yang mempunyai anggaran untuk strategis. Inikan NKRI, satu jengkalpun adanya Badan ini, dengan ketentuan-
pengelolaan kawasan perbatasan, seperti amanah dari UU,” tegasnya. ketentuan yang jelas dalam hal pengaturan
PU, Kesehatan, Depdagri. Anggaran Sesuai peraturan pembuatan UU, patok.
tersebut terdapat dalam bentuk 35 setelah disahkannya UU tentang Wilayah
Memprihaihatinkantinkan
program, kesemuanya termasuk kedalam Negara, maka akan menyusul Peraturan Mempr iha tinkan
Memprihatinkan
Memprihatinkan
Mempr
Anggaran Pendapatan Belanja Negara Pemerintah atau Perpres. Termasuk Sebagai wakil rakyat dari Kalbar,
(APBN). didalamnya pengaturan atau tindak lanjut Fanshurullah Asa mengetahui secara
Badan Pengelola Kawasan Perbatasan masalah pembentukan badan pengelola persis kondisi rill disana. Sewaktu
ini nantinya bertanggungjawab dibawah yang kemungkinan dapat bekerjasama parlementaria menemuinya, ia
Presiden langsung dan akan mengurusi dengan pihak ketiga. menceritakan adanya transaksi
secara tehnis segala hal-ihwal yang “Jadi PP itu yang akan merealisasikan perdagangan di daerah perbatasan.
menyangkut masalah di daerah pembentukan badan ini. Beberapa instansi Sebenarnya hal ini wajar bahkan dapat
perbatasan. Termasuk misalnya terkait tergabung didalamnya antara lain, menjadi sumber pendapatan yang sangat
transaksi perdagangan di daerah Depdagri, PU, dan sebagainya yang akan potensial. Hanya saja banyak

26 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 69