Page 48 - MAJALAH 195

KUNKER

Kemenaker Perlu Alokasikan

Anggaran bagi PMI

Komisi IX DPR RI melakukan kami minta. Tapi regulasinya diatur tenaga kesehatan yang sudah
kunjungan kerja ke beberapa harus jelas. Leading sector-nya ada diperjuangkan Komisi IX DPR RI, serta
daerah, yaitu Kepulauan Riau, di Kemenaker. Jadi ini harus menjadi bagaimana pembayaran klaim rumah
perhatian. Kita fokus bagaimana bisa
sakit di Daerah Istimewa Yogyakarta
membahas PMI yang pulang menyelesaikan masalah anggarannya (DIY). Selain itu, Wakil Ketua Komisi
ke Indonesia. Kemudian dulu, setelah itu bisa berkembang. IX DPR RI Emmanuel Melkiades Laka
D.I Yogyakarta dan Aceh Apakah perlu dibangun infrastruktur Lena mengatakan, pihaknya juga ingin
meninjau penanganan untuk penampungan atau tidak. Yang memantau penanganan pandemi
Covid-19 oleh para mitra kerjanya.
jelas kita jangan tutup mata untuk
pandemi Covid-19. masalah ini,” imbuh legislator dapil “Komisi IX ingin melihat dari dekat
Sulawesi Utara ini. bagaimana upaya mitra kerja Komisi
IX bener-bener bekerja dengan baik
TINJAU VAKSINASI DI YOGYAKARTA dalam pelayanan dan penanganan
etua Komisi IX DPR RI Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi Covid-19,” kata Melki usai pertemuan
Felly Estelita Runtuwene IX DPR RI memastikan proses vaksinasi Tim Kunker Komisi IX DPR RI dengan
meminta Kementerian dan pelaksanaan penyaluran insentif Sekretaris Daerah DIY, perwakilan
Tenaga Kerja (Kemenaker) Kementerian Kesehatan, Kementerian
K mengalokasikan anggaran Ketenagakerjaan, BP2MI, BPOM,
untuk para Pekerja Migran Indonesia BKKBN, dan BPJS Kesehatan dan
(PMI) yang pulang dari negara lain dan Ketenagakerjaan, di Gedung
harus transit atau singgah terlebih Kepatihan, Yogyakarta.
dahulu di Kota Batam, Kepulauan Riau Melki menjelaskan,
untuk isolasi selama 14 hari. menurut keterangan Asisten
“Kok bisa ya, para PMI yang harus Bidang Perekonomian dan
transit di Batam ini tidak mendapat Pembangunan Setda DIY,
perhatian dari pemerintah, bahkan sesuai aturan pusat, DIY
anggarannya tidak ada. Ini harus turut mewajibkan masyarakat
menjadi perhatian kita bersama. Hal ini mendapatkan suntikan vaksin,
tentu menjadi beban dari pemerintah namun tidak mengedepankan
daerah, karena mereka harus sanksi bagi yang menolak.
isolasi selama 14 hari, biaya makan Ketua Komisi IX DPR RI “Kami mendorong
dan lainnya menjadi tanggungan Felly Estelita Runtuwene. pemerintah agar
Foto: Jaka/nvl
pemerintgah daerah. Sementara tidak tidak
semua PMI tersebut berasal dari dari
Kepri,” kata Felly di Kota Batam, baru-
baru ini.
Politisi Fraksi Partai NasDem ini
berharap ke depan ada regulasi
yang jelas mengenai penanganan
PMI yang pulang ke tanah. Dirinya
meminta Kemenaker memperhatikan
kepulangan PMI dan yang singgah di
Batam, agar biaya penanganannya
tidak membebani pemerintah daerah.
“Dan ini bukan pengertian yang

48 48 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019
PARLEMENTARIA EDISI 195 TH. 2021