Page 51 - MAJALAH 195

KUNKER

orang sekitarnya. Terlebih, para Sumbar, di Pendopo Kantor Gubernur
pemuda zaman sekarang sangat paham Sumbar, Padang.
teknologi dan juga informasi. “Organisasi kepemudaan diwakili
“Kaum muda memiliki kapasitas SAPMA dan KNPI mengusulkan agar Wakil Ketua Komisi X DPR RI
dan kesempatan untuk menciptakan pendidikan Pancasila dihidupkan Agustina Wilujeng Pramestuti.
Foto: Eko/nvl
lingkungan dan menyesuaikan diri lagi untuk masuk di kurikulum. Jika,
dalam situasi apapun, termasuk dalam sistem P4 di masa lalu sudah tidak
menerapkan pola kehidupan yang relevan maka pemerintah harus
baru untuk menghindari dampak memodifikasi dengan sistem kekinian.
buruk pandemi Covid-19 secara Tujuannya, supaya semua pihak dapat
berkelanjutan,” katanya. terakomodasi. Sebab, Pancasila milik
kita semua,” katanya.
DUKUNG MATA PELAJARAN Selain itu, Fikri juga mengingatkan
PANCASILA pemerintah agar tidak bersikap reaktif
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul dengan Surat Keputusan
Fikri Faqih menyatakan Komisi X DPR Bersama (SKB) 3 Menteri
RI mendukung secara penuh mata yang mengatur seragam
pelajaran Pancasila untuk masuk ke sekolah karena berpotensi
dalam kurikulum pendidikan nasional. memicu konflik antara pusat-
Mengingat, peta jalan pendidikan daerah. Menurutnya, SKB
nasional tidak hanya terdapat pada berpotensi merusak pembagian
tingkatan visi pemerintah tetapi juga kewenangan pusat dan daerah
harus diletakkan sebagai visi negara. sebagaimana amanat Undang-
Pemaparan tersebut disampaikan Undang Nomor 23 Tahun 2014 pemerintah provinsi dan kabupaten/
Fikri usai memimpin pertemuan Tim tentang Pemerintahan Daerah. kota. Perguruan tinggi menjadi
Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR “Sektor pendidikan adalah salah kewenangan pemerintah pusat,
RI dengan Kepala Dinas Pendidikan satu kewenangan pemerintah SMA/K dan pendidikan khusus
Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pemuda yang sudah didesentralisasikan kewenangan pemerintah provinsi,
dan Olahraga Sumbar, yang juga secara konkuren. Yakni, urusan sedangkan tingkat SMP hingga ke
dihadiri oleh organisasi kepemudaan pemerintah yang dibagi antara bawah merupakan kewenangan
pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya.
Politisi Fraksi PKS ini
mengungkapkan, jika terjadi
problematika maka pemerintah
pusat wajib mempercayakan kepada
pemerintah daerah untuk terlebih
dahulu menyelesaikan permasalahan
di daerah sesuai kewenangan
masing-masing. Maka tidak perlu
secara langsung diambil alih
pemerintah pusat dengan SKB yang
berlaku secara nasional.
“Sehingga, dengan kebijakan
pemerintah pusat tersebut justru
menimbulkan ketakutan di daerah.
Seperti di Padang, Provinsi Sumbar
ini, Dinas Kebudayaan terpisah
dengan Dinas Pendidikan. Dinas
Kebudayaan memberikan aspirasi
agar Padang dan Provinsi Sumbar
jangan disamakan dengan tempat
lain. Di sini, masyarakatnya sangat
Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI foto bersama dengan mitra kerja di Pendopo Kantor Gubernur Sumbar. Foto: Puntho/nvl agamis,” tandas Fikri. l rnm,pun,eko/es

TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 51
TH. 2021 EDISI 195 PARLEMENTARIA 51