Page 54 - MAJALAH 195

SOR O TAN

Perlukah UU ITE Direvisi?

Sebetulnya UU ITE
sangat mulia pada awal
pembahasannya dulu,
yakni untuk memberi
kepastian hukum bagi para
pelaku ekonomi dan bisnis
di dunia maya (elektronik).
Namun seiring berjalannya
waktu, ternyata UU ITE
dalam implementasinya
malah lebih kental dengan
nuansa hukum pencemaran
nama baiknya daripada
soal transaksi ekonomi-
bisnisnya.
“Kami dari F-PKS saat
itu meminta agar pasal
pencemaran nama baik
ditinjau ulang, bahkan
kalau perlu dihapus saja,
mengingat sudah diatur
dalam KUHP, agar tidak
ada duplikasi pengaturan,”
ujarnya.
Dalam dinamika
pembahasan, mayoritas
fraksi menginginkan
pasal tersebut dapat
dipertahankan, dengan
pengurangan maksimal
ancaman pidana penjara.
Perbincangan publik seputar revisi Undang-Undang Informasi dan “Pada implementasinya, ternyata
Transaksi Elektronik (UU ITE) kembali mengemuka. Hal ini pertama masih banyak proses hukum kasus
pencemaran nama baik di lapangan
kali digulirkan Presiden Joko Widodo dalam rapat dengan Pimpinan yang tidak sesuai dengan spirit revisi
TNI-Polri di Istana Negara Jakarta, pertegahan februari lalu. tersebut. Malah terakhir kriminalisasi
melebar ke pasal-pasal lain seperti
pasal soal hoaks dan pasal keonaran
okowi mengatakan adanya UU Menanggapi hal tersebut, Anggota yang juga dianggap pasal karet. Ya,
ITE bertujuan agar ruang digital Komisi I DPR RI Sukamta menyebut semoga ke depannya revisi UU ITE
di Indonesia menjadi sehat. dirinya mendukung rencana bisa memberikan kejelasan hukum
Namun, dalam pelaksanaannya pemerintah merevisi UU ITE. “Kami berasaskan keadilan,” terang Sukamta.
UU ITE kerap menimbulkan menyambut baik dan sangat setuju Sementara itu, Anggota Komisi I
rasa ketikadilan. Hulu persoalan atas rencana revisi UU ITE. Dari DPR RI TB Hasanuddin menyebut
ada pada pasal-pasal yang dianggap sisi masyarakat, hal ini tentu bisa ada dua pasal krusial dalam UU ITE
“karet” yang menimbulkan penafsiran memberikan rasa keadilan dan yang sempat menjadi perdebatan.
yang berbeda-beda dan mudah kenyamanan di masyarakat,” ujar Pasal yang dimaksud adalah Pasal
diinterpretasikan secara sepihak. Sukamta. 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2. “Tapi

54 54 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019
PARLEMENTARIA EDISI 195 TH. 2021