Page 53 - MAJALAH 195
P. 53

KUNKER






              mengalami pertumbuhan selama
              pandemi.

              DUKUNG PEMULIHAN EKONOMI
              SUMSEL
                Provinsi Sumatera Selatan mendapat
              apresiasi terkait upaya dalam
              mendukung pemulihan ekonomi di
              Provinsi tersebut. Anggota Komisi
              XI DPR RI Percha Leanpuri melihat
              dukungan yang diberikan pemerintah
              sudah maksimal. Tak hanya dukungan
              yang ditempatkan di perbankan dan
              Himbara, namun dukungan itu juga
              diberikan dalam program PEN.
                “Alhamdulillah semua yang
              tujuannya untuk pemulihan ekonomi di
              masyarakat itu sudah berjalan, bahkan
              serapan dari kredit itu juga sudah
              sangat maksimal, pendapatan pajak
              juga sudah maksimal,” ujarnya usai
              pertemuan dengan Gubernur Sumsel
              Herman Deru, perwakilan Kementerian   Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI foto bersama dengan Gubernur Sumsel Herman Deru dan sejumlah mitra kerja di
                                               Palembang, Sumsel. Foto: Fitri/Man
              Keuangan, Bank Indonesia serta mitra
              kerja terkait di Palembang, Sumsel.
                Tak dipungkirinya meski        pengawasan dan evaluasi berkaitan   nasional. Persoalan database,
              perekonomian Sumsel mengalami    dengan kebijakan-kebijakan pemerintah   besarnya bunga hingga persoalan
              kontraksi akibat krisis yang     terhadap pemulihan ekonomi.       Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
              ditimbulkan Covid-19, pertumbuhan                                  (UMKM) menurutnya menjadi salah
              ekonomi di Sumsel masihlah tinggi   KENDALA PEN PERLU MENDAPAT     satu ujung tombak untuk memulihkan
              dan terus mengalami perbaikan.   PERHATIAN                         perekonomian.
              Bahkan di kondisi terakhir,        Tak dipungkiri, sejumlah kendala   “Nah kendala yang dihadapi
              pertumbuhan ekonomi Sumsel sudah   menjadi persoalan dalam implementasi   Himbara ataupun OJK adalah
              dalam posisi minus 0,11 dari seb          Program PEN. Anggota     database daripada UMKM dan
              weelumnya minus 1,4 persen.                 Komisi XI DPR RI Fauzi   KUR penerima, yang kedua adalah
                Percha menekankan bahwa                    H Amro menjabarkan    besarnya bunga yang diberikan oleh
              Komisi XI DPR RI akan terus                  ada tiga persoalan    pemerintah kepada penerima KUR
              memberikan dukungan                           yang perlu menjadi   atau UMKM. Ketiga adalah (sektor)
              dalam memacu pertumbuhan                      perhatian Pemerintah   usaha (UMKM),” Kata Fauzi.
              ekonomi di wilayah Sumsel.                    dalam upaya            Perbaikan dari Pemerintah atas
              Dalam hal ini Komisi XI DPR                    pemulihan ekonomi   persoalan tersebut pun menjadi hal
              RI akan terus melakukan                                            yang ditekankan olehnya. “Pertama,
                                                                                 jenis usahanya harus dibenahi, kedua
                                                                                 jangan sampai tumpang tindih antara
              Anggota Komisi XI DPR RI                                           KUR yang satu penerima dengan
              M. Sarmuji. Foto: Nap/Man
                                                                                 UMKM, artinya jangan sampai satu
                                                                                 orang punya tiga usaha (menerima
                                                                                 tiga bantuan), itu secara tidak
                                                                                 langsung menyalahi aturan yang ada
                                                                                 di Kementerian Keuangan,” jelas Fauzi.
                                                                                 l nap,tn,srw/es






                                                                           TH. 2019      EDISI 171      PARLEMENTARIA     53
                                                                          TH. 2021      EDISI 195      PARLEMENTARIA                        53
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58