Page 55 - MAJALAH 195

SOR O TAN

Ia juga menggarisbawahi
KAMI DARI F-PKS SAAT ITU MEMINTA penerapan Pasal 28 ayat 3 UU
ITE ini juga harus berhati-hati dan
AGAR PASAL PENCEMARAN NAMA selektif karena sangat penting
BAIK DITINJAU ULANG, BAHKAN KALAU untuk menjaga keutuhan NKRI yang
berkarakter Bhineka Tunggal Ika
PERLU DIHAPUS SAJA, MENGINGAT alias pluralisme. “Menurut saya,
SUDAH DIATUR DALAM KUHP, AGAR multitafsir atau penafsiran berbeda
dapat diminimalisir dengan membuat
TIDAK ADA DUPLIKASI PENGATURAN, pedoman tentang penafsiran hukum
kedua pasal ini secara komprehensif,”
tuturnya.
Sukamta. Foto: Mentari/nvl
Hasanuddin juga membantah
adanya anggapan pasal karet pada
2 pasal kontoversial itu. Menurutnya,
kalau harus direvisi saya berharap ke tak ada pasal karet tapi bagaimana
2 Pasal itu hendaknya dipertahankan, MULTITAFSIR ATAU para penegak hukum memahaminya
jangan dihilangkan karena itu ruh dan ditambah dengan menggunakan
berdirinya Negara Kesatuan Republik PENAFSIRAN BERBEDA hati nurani. Dapat dibayangkan
Indonesia,” kata dia. bagaimana negeri ini akan kacau,
Selaku Kapokja pada pembahasan DAPAT DIMINIMALISIR bila rakyatnya dibebaskan saling
UU ITE beberapa tahun lalu silam, DENGAN MEMBUAT menghujat, saling membuka aib dan
Politisi dari F-PDI Perjuangan ini saling mengungkapkan kebencian
memaparkan, Pasal 27 ayat 3 PEDOMAN TENTANG secara bebas dan vulgar.
merupakan pasal tentang penghinaan PENAFSIRAN “Termasuk menyebarkan kebencian
dan pencemaran nama baik. Ia karena SARA, padahal negeri
mengakui bahwa pasal ini sempat HUKUM KEDUA ini berkarakter pluralisme yang
menjadi perdebatan. Tetapi, Pasal 27 PASAL INI SECARA berdasarkan pada Pancasila dan UUD
ini sudah mengacu dan sesuai dengan 1945. Kedua pasal ini pernah dua kali
Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang KOMPREHENSIF diajukan ke Mahkamah Konstitusi
Hukum Pidana (KUHP). untuk judicial review dan hasilnya tak
“Pasal 27 ayat 3 ini acuannya KUHP ada masalah,” pungkas legislator dapil
Pasal 310 dan 311 tentang pencemaran TB Hasanuddin. Foto: Oji/nvl Jawa Barat IX itu.
nama baik dan menista orang lain Meski begitu, Hasanuddin
secara lisan maupun tulisan,” tuturnya. mempersilakan bila memang UU
Kemudian, Pasal 28 ayat 2 tentang ITE harus direvisi misalnya dengan
menyiarkan kebencian pada orang atau membuat pedoman interprestasi resmi
kelompok orang berdasarkan pada terhadap pasal-pasal dalam UU ITE.
SARA. “Kami di DPR terbuka, bila memang
“Kedua pasal ini, Pasal 27 dan harus direvisi mari bersama kita revisi
Pasal 28 harus dipahami oleh para demi rasa keadilan dan demi tetap
penegak hukum agar tak salah dalam utuhnya NKRI,” tegasnya.
penerapannya. Apalagi pasal 27 itu Pihaknya juga turut mengajak
sifatnya delik aduan, mereka yang seluruh anak bangsa, untuk bijak
merasa dirugikan dapat melapor dan dalam menggunakan media sosial.
pelapornya harus yang bersangkutan “Marilah kita sebagai warga negara,
bukan orang lain,” jelasnya. bijak dalam menggunakan media
Dalam menerapkan Pasal 27 ayat sosial. Kritik membangun sah – sah
2 itu harus dibedakan antara kritik saja dan dilindungi UU, tapi jangan
terhadap siapapun dengan ujaran dicampuradukan antara kritik dan ujaran mencampuradukan kritik dengan
kebencian dan penghinaan. Penegak kebencian, maka saya rasa hukum ujaran kebencian, apalagi penghinaan
hukum harus memahami betul di negara ini sudah tak sehat lagi,” yang berujung laporan kepada polisi,”
secara sungguh-sungguh. “Kalau ungkapnya. tandasnya. l ann/es

TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 55
TH. 2021 EDISI 195 PARLEMENTARIA 55