Page 2 - MAJALAH 93

di bidang politik sangat kompleks,
bersegi banyak, dan berubah-ubah.
Jadi, pendidikan politik adalah suatu
upaya sadar yang dilakukan antara
pemerintah dan para anggota ma-
syarakat secara terencana, sistematis,
dan dialogis untuk mempelajari dan
menurunkan berbagai konsep, sim-
bol, hal-hal dan norma-norma politik
dari satu generasi ke generasi selan-
jutnya.
Merujuk pada beberapa penger-
tian pendidikan politik, pendidikan
politik mempunyai dua tujuan utama. Gedung DPR RI Senayan, Jakarta
Pertama, untuk mengubah dan mem- ini dijalankan dalam kerangka repre- menjalankan keterbukaan informasi
bentuk tata perilaku seseorang agar sentasi rakyat. publik (KIP) di DPR, diperlukan pe-
sesuai dengan tujuan politik yang DPR RI menyadari bahwa pelaksa- rencanaan sistem yang komprehensif
dapat menjadikan setiap individu se- naan ketiga fungsinya tersebut perlu dan tepat serta dikoordinasikan se-
bagai partisipan politik yang bertang- dilaksanakan dengan penuh tang- cara baik dan permanen. Hal tersebut
gung jawab. Kedua, lebih luas untuk gungjawab, yang salah satu bentuknya disebabkan karena mekanisme kerja
membentuk suatu tatanan masyara- dilakukan dengan membuka akses DPR sebagai sebuah lembaga negara
kat yang sesuai dengan tuntutan atas informasi publik yang berkaitan dan Setjen DPR, sangat berbeda bila
politik yang ingin diterapkan. dengan DPR kepada masyarakat, un- dibandingkan dengan mekanisme
Melihat pengertian pendidikan tuk mewujudkan penyelenggaraan lembaga negara dan lembaga bi-
politik berikut dua tujuan pendidikan negara yang transparan dan akunta- rokrasi lainnya.
politik tersebut, maka transparansi bel. DPR sebagai Badan Publik, tentu Dalam rangka melaksanakan ke-
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi harus memberikan pelayanan publik terbukaan informasi publik, DPR-RI
DPR juga diupayakan untuk mencip- yang berorientasi pada pelayanan telah menetapkan Peraturan DPR-RI
takan ketahanan nasional yang kuat, rakyat dengan sebaik-baiknya. Baik No. 1 Tahun 2010 tentang Keterbu-
utamanya ketahanan dalam bidang rapat-rapat di DPR maupun saat kaan Informasi Publik di DPR-RI yang
sosial-politik nasional. melakukan kunjungan kerja, senan- disahkan dalam Rapat Paripurna 20
tiasa harus dilakukan dengan berori- Mei 2010. Peraturan ini terdiri dari
Transparansi di DPR RI entasi kepada pertanggungjawaban 7 bab dan 14 pasal yang mengatur
Sudah kita ketahui bersama, DPR- dan pelayanan masyarakat, yang tentang Ketentuan Umum, Ruang
RI terdiri atas anggota partai politik ditandai dengan kesungguhan me- Lingkup Informasi Publik di DPR-RI,
peserta pemilihan umum yang dipi- ngelola dan memberikan pelayanan Hak dan Kewajiban, Standar Layanan
lih. DPR RI merupakan lembaga per- informasi publik kepada masyara- dan Pejabat Pengelola Informasi dan
wakilan rakyat yang berkedudukan kat. Hal ini pula yang menjadi dasar Dokumentasi, Jenis Informasi Publik
sebagai lembaga negara yang memi- utama bagi DPR, dalam menetapkan yang Wajib Disediakan dan Diumum-
liki 3 (tiga) fungsi utama, yaitu fungsi kebijakan pengelolaan keterbukaan kan Secara Berkala, Standar Prose-
legislasi, anggaran dan pengawasan. informasi publik di DPR-RI. dur Operasional Layanan Informasi
Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai Sebagai badan publik, DPR-RI Publik, Penetapan Pejabat Pengelola
perwujudan DPR selaku pemegang juga mempunyai kewajiban untuk Informasi Dokumentasi (PPID) dan
kekuasaan membentuk undang-un- membuka akses atas Informasi Publik Standar Biaya, serta Ketentuan Penu-
dang. Selanjutnya fungsi anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tup.
dilaksanakan untuk membahas dan tugas dan kewenangan yang dimi- Informasi publik di DPR RI dalam
memberikan persetujuan atau tidak likinya. Tingginya intensitas kerja ser- peraturan ini, diartikan sebagai in-
memberikan persetujuan terhadap ta kuatnya tuntutan kinerja, membuat formasi yang dihasilkan, disimpan,
rancangan undang-undang tentang DPR harus berupaya sebaik mungkin dikelola, dikirim, dan/atau diterima
APBN yang diajukan oleh Presiden. untuk menyesuaikan diri dengan tun- oleh DPR dan Setjen DPR serta yang
Sedangkan fungsi pengawasan di- tutan masyarakat akan ketersedia- berkaitan dengan penyelenggara dan
laksanakan melalui pengawasan atas an informasi dan dokumentasi ter- penyelenggaraan tugas dan fungsi
pelaksanaan undang-undang dan kait dengan pelaksanaan tugas dan DPR dan Setjen DPR. Untuk memper-
APBN. Ketiga fungsi yang diemban fungsi DPR. Dengan demikian, dalam mudah pengelolaan dan pelayanan

| PARLEMENTARIA | Edisi 93 TH. XLII, 2012 |
ARIA |
TH. XLII, 2012 |
| PARLEMENTARIA | Edisi 93 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA | Edisi 93 TH. XLII, 2012 |
|
ARLEMENT
Edisi 93
P