Page 3 - MAJALAH 93

PESAN PIMPINAN

informasi publik di DPR, maka infor- DPR sesuai dengan ketentuan pe- publik kepada masyarakat adalah
masi publik di DPR dibagi atas 2 ba- raturan perundang-undangan. bukti nyata bahwa DPR senantiasa
gian yaitu informasi publik di DPR-RI [3] Setjen DPR dalam memberikan menjunjung tinggi asas transparansi
dan informasi publik di Setjen DPR- layanan informasi publik harus di- dan akuntabilitas publik dalam rangka
RI. lakukan berdasarkan standar layanan menciptakan tata pemerintahan yang
Informasi publik di DPR meliputi sesuai dengan ketentuan peraturan baik. Pengelolaan Keterbukaan Infor-
informasi yang berkaitan dengan: perundang-undangan dan ketentuan masi Publik yang telah diupayakan
organisasi DPR; program DPR; ke- yang ditetapkan DPR. dan akan terus diupayakan di DPR-RI,
giatan dan kinerja DPR; dan laporan [4] Layanan informasi publik di DPR sekiranya dapat dijadikan model bagi
keuangan DPR yang telah diaudit. Hal disediakan berdasarkan permintaan setiap badan publik dalam rangka
penting yang membuktikan kesung- pemohon informasi dan diumumkan mengelola keterbukaan informasi
guhan DPR-RI dalam mengelola KIP secara berkala. publik secara efektif dan efisien.
yaitu dengan ditetapkan jenis-jenis in- [5] Daftar informasi publik atas se- Pengelolaan keterbukaan informasi
formasi publik yang wajib di sediakan luruh informasi publik yang dikelola publik secara optimal, sesungguh-
dan diumumkan secara berkala, serta harus dimutakhirkan secara berkala. nya memberikan dampak positif bagi
informasi publik yang wajib tersedia Peraturan DPR-RI tentang KIP di upaya untuk mengoptimalkan kinerja
setiap saat. DPR-RI juga menetapkan jenis-jenis DPR dan/atau badan publik lainnya,
Informasi Publik di DPR yang wa- informasi yang dikecualikan, rincian- karena senantiasa melibatkan peran
jib disediakan dan diumumkan se- nya meliputi: informasi publik di DPR aktif masyarakat dalam menetapkan
cara berkala meliputi informasi yang yang dikecualikan untuk disediakan kebijakan.
berkaitan dengan: organisasi DPR; dan diumumkan; informasi publik DPR Ketahanan nasional salah satunya
administrasi keanggotaan DPR; fung- yang dikecualikan dapat diumumkan akan terwujud bila secara internal,
si DPR; program DPR; kegiatan dan apabila sudah ada keputusan dari masyarakat terlibat dalam memantau
kinerja DPR; laporan keuangan DPR DPR untuk membuka sebagian dan/ dan memberikan aspirasinya secara
yang telah diaudit; dan informasi lain atau seluruhnya; dan Informasi publik efektif dalam pembuatan suatu kebi-
yang diatur dalam peraturan perun- di Setjen DPR yang dikecualikan un- jakan politik. Dalam hal ini, sistem ke-
dang-undangan. Informasi publik di tuk disediakan dan diumumkan. terbukaan informasi publik yang telah
DPR RI yang wajib disediakan setiap Rencana aksi yang ditetapkan dilaksanakan di DPR RI sebagaimana
saat meliputi informasi yang berkai- pada tahun 2012 ini, yaitu melakukan diuraikan di atas adalah untuk kepen-
tan dengan: daftar seluruh informasi penyusunan dasar uji konsekuensi tingan ketahanan nasional, yang dida-
publik yang berada di bawah pe- terhadap informasi yang dikecualikan hului oleh terimplementasinya pendi-
nguasaannya, tidak termasuk infor- di DPR-RI, yang memuat penetapan dikan politik bagi rakyat Indonesia.
masi yang dikecualikan; hasil kepu- klasifikasi dan dasar hukum peneta- Hal tersebut dapat dipahami melalui
tusan DPR dan pertimbangannya; pan informasi publik menjadi infor- konteks pengertian, bahwa Informasi
peraturan DPR, keputusan DPR, dan masi yang dikecualikan. Selanjutnya, merupakan kebutuhan pokok setiap
keputusan pimpinan DPR; perjan- dalam rangka memperlancar tugas orang bagi pengembangan pribadi
jian DPR dengan pihak ketiga; infor- Pejabat Pengelola Informasi dan Do- dan lingkungan sosialnya serta meru-
masi dan kebijakan yang disampai- kumentasi (PPID) DPR-RI dipandang pakan bagian penting bagi ketahanan
kan dalam rapat yang terbuka untuk perlu untuk selalu memutakhirkan nasional. Hak memperoleh informasi
umum; informasi tentang rencana standar operasional prosedur yang merupakan hak asasi manusia dan
strategis dan rencana kerja DPR; dan terkait dengan pengelolaan KIP di keterbukaan informasi publik meru-
informasi tentang agenda kerja dan DPR-RI sesuai dengan dinamika ke- pakan salah satu ciri penting negara
Alat Kelengkapan Dewan. tersediaan informasi dan trend per- demokratis yang menjunjung tinggi
Dalam melakukan pengelolaan mintaan informasi publik di DPR RI. kedaulatan rakyat untuk mewujudkan
keterbukaan informasi publik, DPR-RI penyelenggaraan negara yang baik.
juga telah menetapkan stadar laya- Transparansi, Pendidikan Politik, Keterbukaan informasi publik meru-
nan informasi publik yaitu: dan Ketahanan Nasional pakan sarana dalam mengoptimalkan
[1] informasi publik harus dapat di- Transparansi di DPR-RI didasari pengawasan publik terhadap penye-
peroleh setiap pemohon informasi pemahaman bahwa DPR-RI adalah lenggaraan negara dan Badan Publik
publik dengan cepat, tepat waktu, bi- lembaga perwakilan yang memiliki lainnya dan segala sesuatu yang ber-
aya ringan, dan cara sederhana. fungsi legislasi, anggaran dan penga- akibat pada kepentingan publik se-
[2] Penyimpanan, pendokumentasian, wasan, yang kesemuanya dijalankan bagaimana yang diamanatkan dalam
penyediaan, dan pelayanan informasi dalam kerangka representasi rakyat. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keter-
publik di DPR dikelola oleh Setjen Pengelolaan dan pelayanan informasi bukaan Informasi Publik.

| PARLEMENTARIA | Edisi 93 TH. XLII, 2012 |
ARIA |
TH. XLII, 2012 |
|
| PARLEMENTARIA | Edisi 93 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA | Edisi 93 TH. XLII, 2012 |
Edisi 93

ARLEMENT
P