Page 7 - MAJALAH 93

LAPORAN UTAMA
PROLOG

Reformasi Birokrasi

Minim Pondasi

Jumlah aparat birokrasi
di Indonesia saat ini tercatat 4,6 juta orang,
itu jumlah yang cukup besar.

Mereka saat ini didorong untuk seoptimal mungkin
melaksanakan Reformasi Birokrasi.

Taufik Effendi (kiri) Wakil Ketua komisi II DPR, Gamari Sutrisno (tengah) Anggota Komisi II DPR, Dr Asmawi Rewansyah (kanan) pakar Administrasi Negara
STLAN
pa jadinya ketika hajat besar Usaha Negara – PTUN,” jelas Taufiq. menunggu aba-aba berlayar yang tak
reformasi ini dijalankan tetapi Terus bagaimana majelis hakim yang kunjung datang. Akibatnya ya enggak
Akemudian faktanya pondasi mulia itu bersidang memutuskan ka- berlayar berlayar,” tandasnya.
utama berupa aturan perundang- sus-kasus sengketa tata usaha ne- Ia memaparkan daftar RUU yang
undanganya masih minim alias jauh gara? Sebagai mantan menteri yang seharusnya bisa jadi penopang dan
dari memadai. Penggagas Reformasi saat ini mengemban tugas sebagai pendorong yaitu, RUU Administrasi
Birokrasi yang juga mantan Menteri wakil rakyat di Senayan, Taufiq sangat Pemerintahan, RUU Etika Penyeleng-
PAN dan RB Taufiq Effendi mengakui faham apa yang harus dilakukan. Ia gara Negara, RUU Tata Hubungan
pondasinya memang belum kokoh. berjanji berupaya sebisanya menun- Pusat dan Daerah, RUU Kepegawaian
Dari 8 paket undang-undang yang taskan daftar hutang legislasi itu ten- yang berubah menjadi UU Aparatur
seharusnya sudah diimplementasi- tunya apabila pemerintah juga men- Sipil Negara (ASN) dan RUU Penga-
kan ternyata baru 4 yang tuntas. Lho dukung dengan kekuatan penuh. wasan Negara.
bagaimana reformasi birokrasi bisa Pakar administrasi negara dari Bangsa ini menurutnya sangat
berdiri kokoh? STIAN Asmawi Rewansyah punya memerlukan UU Kode Etik Penyeleng-
“Contohnya RUU Administrasi gambaran berbeda terhadap capai- garaan Negara. Salah satu perma-
Negara, sampai sekarang belum sele- an reformasi birokrasi saat ini. “Ibarat salahan dalam perilaku administrasi
sai padahal itu ibunya Pengadilan Tata kapal yang sandar di pelabuhan, publik adalah mal administrasi berupa

| PARLEMENTARIA | Edisi 93 TH. XLII, 2012 |