Page 12 - MAJALAH 93

RUU ASN, Pondasi Awal

Reformasi Birokrasi

ehadiran Undang-Undang Apa-
ratur Sipil Negara (ASN) yang
Ksaat akan dibahas kembali an-
tara pemerintah dengan DPR diharap-
kan bisa mempercepat laju reformasi
birokrasi. Pasalnya, tujuan reformasi
birokrasi yakni mewujudkan pemerin-
tahan yang bersih dan bebas korupsi,
kolusi dan nepotisme (KKN) serta
peningkatan mutu pelayanan publik
masih jauh dari harapan.
“Oleh sebab itu perlu reformasi
birokrasi secara menyeluruh, salah sa-
tunya adalah dengan kehadiran RUU
ASN ini,” kata anggota Komisi II DPR
Gamari Sutrisno (F-PKS) kepada Par-
lementaria, di Jakarta, beberapa wak-
tu yang lalu.
Menurut Gamari, semangat dari
UU ASN ini adalah menempatkan
Pegawai Negeri sipil (PNS) pada kom-
petensi dan profesionalisme. Ia me-
nilai UU ASN merupakan salah satu
bentuk reformasi yang terkait dengan
reformasi perundang-undangan di bi-
dang birokrasi.
Perubahan yang paling mendasar
dalam UU ASN ini kata dia adalah “semangat dari UU ASN ini
yang dimaksud dengan aparatur sipil adalah menempatkan
negara itu bukan hanya PNS tapi juga Pegawai Negeri sipil (PNS)
pegawai tidak tetap yang bekerja pada kompetensi dan
pada pemerintah. Sedangkan untuk profesionalisme.”
pola rekruitmen PNS maupun pega-
wai tidak tetap itu akan digunakan
sistem yang berbasis kompetensi.
“Jadi siapa pun nanti yang diterima Gamari Sutrisno Anggota Komisi II DPR
sebagai aparatur sipil negara harus seorang yang pangkatnya tinggi bisa pengembangan karir pada aparatur
memiliki kompetensi sesuai dengan naik jabatan secara otomatis. Ini kan sipil negara juga harus berdasarkan
jabatan yang dibutuhkan, dan jabatan tidak benar, karena jabatan yang di- standar yang sama (kompentensi-
yang dibutuhkan itu dasarnya adalah peroleh secara sistem seperti itu, ti- red) yang sifatnya lebih terbuka, tidak
analisis kebutuhan tentang jabatan itu dak akan merubah tata pemerintahan berdasarkan kepangkatan atau hanya
sendiri,” jelasnya. yang baik dan bertanggung jawab,” berdasarkan pada pengalaman.
Ia mengatakan saat ini rekruit- katanya. Sederhananya, kata politisi PKS ini,
men aparatur sipil negara cenderung Seharusnya, sistem rekruitmen seseorang siapa saja yang memenuhi
bersifat tertutup, yang berdasarkan aparatur sipil negara harus berdasar- persyaratan kompetensi dia bisa
kepangkatan dan pengalaman. Se- kan kompetensi, sejatinya untuk menduduki jabatan sesuai dengan

| PARLEMENTARIA | Edisi 93 TH. XLII, 2012 | 1
1
ARIA |
TH. XLII, 2012 |
|
P
Edisi 90
ARLEMENT