Page 13 - MAJALAH 93

LAPORAN UTAMA

orang-orang di Korpri minta jabatan
mereka disetarakan dengan jabatan
struktural di kementerian sehingga
mereka dapat tunjangan jabatan. “Se-
benarnya mereka-mereka (Korpri-red)
itu kan pengangguran-pengangguran
yang sebetulnya tidak jelas kinerjanya,
kayak semacam paguyuban yang se-
benarnya manfaatnya tidak dirasakan
PNS,” katanya.
“Singkatnya Korpri silakan jalan,
tapi organisasi ASN adalah organisasi
profesi non-kedinasan. Pada prin-
sipnya, silakan berserikat, karena ini
era demokrasi. Tapi jangan bebani
APBN lagi. Kita tidak ingin melanggar
demokrasi dan tidak ingin melanggar
HAM. Justru kita ingin menegakkan
demokrasi dan HAM, karena PNS kan
punya HAM juga kan,” lanjutnya.
Seperti di kutip dari laman antara.
com, Menteri Pemberdayaan Apara-
tur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Menpan-RB) Azwar Abubakar meng-
ungkapkan bahwa pelaksanaan per-
cepatan reformasi birokrasi masih
berlangsung “setengah hati” atau be-
lum sepenuhnya. “Saya katakan terus
terang bahwa masalah utama dalam
percepatan reformasi birokrasi adalah
pelaksanaan yang setengah hati,”
kata Azwar dalam Diskusi Umum an-
tara Kemenpan-RB, Organisasi Sipil
dan Media di Jakarta, beberapa waktu
yang lalu.
Menurut dia, pelaksanaan yang
“setengah hati” itu telah menimbul-
Anggota Komisi II DPR Gamari Sutrisno kan percepatan reformasi birokrasi
kebutuhan, tidak peduli seseorang tegasnya. berjalan lambat. Selain itu, dua ma-
itu dari pusat atau pun dari daerah. Ia mengatakan soal organisasi salah lain yakni korupsi dan tingkat
“Pejabat daerah pun jika ia memenuhi PNS, ada pasal yang mengaturnya penyediaan infrastruktur yang rendah
standar kompetensi, dia bisa menjadi di dalam UU ASN, dimana pasal itu juga membuat program itu tersendat.
pejabat instansi di pusat, begitu juga mengatakan bahwa organisasi profesi Oleh karena itu, Azwar Abuba-
sebaliknya, semuanya sesuai dengan aparatur sipil negara, adalah orga- kar mengatakan KEemenpan-RB
standar kompetensi yang dibutuh- nisasi profesi non-kedinasan, artinya berkomitmen untuk medorong semua
kan,” ujarnya. organisasi ini silahkan ada, namun di- lembaga pemerintah untuk bekerja
Disini, Gamari juga membantah nas tidak akan membiayai. keras untuk mewujudkan reformasi
kehadiran UU ASN akan berujung “Nah sekarang ini kan Korpri mau- birokrasi yang ditargetkan tercapai
pada pembubaran Korps Pegawai nya dibiayai oleh APBN. Di dalam UU pada 2014.
Negeri Republik Indonesia (Korpri). ASN ini tidak boleh organisasi non- Menpan dan RB juga mengatakan
“Ada isu saya baca di media, UU ASN kedinasan dibiayai APBN. Alasan ini korupsi yang sudah mengakar dalam
ini seakan-akan akan membubarkan yang bikin mereka ‘menolak’ UU ASN sistem birokrasi di Indonesia membuat
Korpri. Itu salah besar, kita tidak ber- ini,” ujarnya. sebuah gerakan reformasi dianggap
maksud untuk membubarkan Korpri,” Di samping itu, kata Gamari, sebagai ancaman yang akan merusak

1 | PARLEMENTARIA | Edisi 93 TH. XLII, 2012 |