Page 14 - MAJALAH 93

“zona nyaman” pihak yang korup. lola pemerintahan. Tiga, melibatkan peraturan perundang-undangan di
“Karena itu, kami melakukan anggaran yang tidak sedikit. bidang aparatur negara yang ma-
evaluasi dan restrukturasi lembaga Lebih lanjut ia menambahkan sih tumpang tindih, inkosisten, tidak
pemerintahdi pusat dan daerah untuk mengenai kondisi birokrasi yang ingin jelas, multi tafsir, pertentangan antara
menciptakan birokrasi yang bersih, diwujudkan pada tahun 2014 adalah, peraturan perundang-undangan yang
kompeten dan melayani,” katanya. Satu, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang satu dengan yang lain. “Pola pikir
Berdasarkan data Kemenpan-RB, jumlahnya proporsional sesuai rasio (mind set) dan budaya kerja (culture
saat ini struktur dalam suatu lembaga antara beban kerja dengan jumlah set) juga merupakan salah satu per-
negara yang terdiri atas 11 direktur penduduk, luas wilayah dan karakte- masalahn birokrasi, dimana belum
jenderal (dirjen) telah berhasil dire- ristik daerah yang perlu dikembang- sepenuhnya mendukung birokrasi
strukturisasi menjadi tujuh dirjen. kan serta prosentase belanja pegawai yang professional serta benar-benar
Terkait masalah tingkat penyedi- dalam APBN/APBD. Dua. Profesional, memiliki pola pikir yang melayani ma-
aan infrastruktur yang masih rendah, berintegritas tinggi, pelayan ma- syarakat dan pencapaian kinerja yang
Menpan-RB mengatakan hal tersebut syarakat abdi negara yang tercermin lebih baik,”terangnya.
berbanding terbalik dengan jumlah dari peningkatan penyelenggaraan Penyelenggaraan pemerintahan
dana yang dimiliki oleh masing-ma- pemerintahan yang bersih dan bebas yang bersih, bebas KKN dan akunta-
sing lembaga dan pemerintah daerah. KKN, peningkatan kualitas pelayanan bel, menjadi permasalahan yang juga
“Masih ada dana perkembangan in- public, peningkatan kapasitas dan diperhatikan, seperti masih adanya
vestasi daerah yang tidak jelas peng- akuntabilitas kinerja birokrasi, pening- praktek penyimpangan dan penya-
gunaannya,” kata Azwar. katan profesionalisme SDM aparatur, lahgunaan wewenang dalam proses
Menurut dia, hal tersebut terjadi mendorong mobilitas aparatur antar penyelenggaraan pemerintahan, serta
karena pemerintah daerah tidak me- daerah, antar pusat dan daerah, serta belum mantapnya akuntabilitas ki-
miliki prioritas dalam menggunakan memperoleh gaji dan jaminan kese- nerja pemerintah.
dana sesuai anggaran. “Inilah yang jahteraan. Pelayanan publik saat ini belum
menyebabkan tigkat penyediaan in- “Pada tahun 2025 diharapkan telah dapat mengakomodasi kepentingan
frastruktur rendah, sudah tidak ada terwujud tata pemerintahan yang baik seluruh lapisan masyarakat, dan me-
prioritas, bocor lagi!” katanya. dengan birokrasi pemerintah yang menuhi hak-hak dasar warga negara
Oleh karena itu, Azwar me- professional, berintegritas tinggi, atau penduduk. Permasalahan, SDM
ngatakan Kemenpan-RB berkomit- menjadi pelayan masyarakat dan abdi aparatur juga menjadi persoalan , di-
men untuk mengevaluasi dan menata negara,”jelasnya. mana manajemen sumber daya manu-
jabatan struktural lembaga pemerin- Selanjutnya, kata Ismail, dihada- sia aparatur yang belum dilaksanakan
tah untuk menjalankan birokrasi se- pan peserta Bakohumas, mengenai secara optimal untuk meningkatkan
cara efektif dan efisien. permasalahan birokrasi yang diha- profesionalisme, kinerja pegawai dan
Ditempat yang berbeda, menurut dapai diantarannya, efektifitas per- organisasi. (nt/iky)
Ismail Mohamad dari Kementerian aturan perundang-undangan, dimana ***
PAN dan RB, saat Bakohumas yang
diselenggarakan Kementerian PAN
dan RB di Jakarta, beberapa waktu
yang lalu menjelaskan Reformasi Bi-
rokrasi dimaksudkan untuk memper- foto:internet/beritajakarta.com
baiki birokrasi agar lebih berperan
secara professional, mampu mencip-
takan kondisi yang kondusif dan men-
dukung terpenuhinya kebutuhan ma-
syarakat.
Menurut Ismail, dalam makalah-
nya, Reformasi Birokrasi adalah peker-
jaan besar dan rumit, karena berkaitan
dengan, satu, proses penataan ribuan
overlapping fungsi-fungsi pemerin-
tahan, kelembagaan, tatalaksana, dan
jutaan SDM aparatur. Dua, mengubah
pola pikir (mind set) dan pola budaya
(culture set) birokrasi dalam tata ke- PNS saat sedang melakukan pekerjaannya

| PARLEMENTARIA | Edisi 93 TH. XLII, 2012 | 1