Page 10 - MAJALAH 93
P. 10
jaan, bahkan minta dilayani masyara- (grand design) dan peta jalan (road birokrasi. Kelima landasan hukum itu,
kat, bukannya melayani masyarakat. map) yang jelas. kata dia, diantaranya perlu adanya;
Dalam sebuah kesempatan, man- Ia mencontohkan bagaimana pe- UU Administrasi Negara, UU Kepega-
tan Kepala Lembaga Administrasi laksanaan reformasi birokrasi di be- waian yang belakangan ini diganti
Negara (LAN) Dr Asmawi Rewansyah berapa negara Asia seperti di Korea menjadi UU Aparatur Sipil Negara
mengatakan kondisi obyektif birokra- Selatan, Thailand dan Republik Rakyat (ASN), UU Kode Etik Penyelenggaraan
si dihadapkan pada tingginya hara- China (RRC) yang telah terbukti mem- Negara, UU Tata Hubungan antara
pan dan ekspektasi masyarakat untuk beri kemajuan yang signifikan bagi pemerintah pusat, provinsi dan kabu-
dapat segera terjadinya perbaikan di- bangsa dan negaranya sehingga ne- paten/kota, serta UU Pelayanan Publik
mana masyarakat saat ini sudah tidak gara tersebut menjadi sebuah kekua- (sudah disahkan-red).
sabar menunggu perubahan, jenuh tan baru di Asia. “Sejauh ini, landasan yang meno-
dengan pelayanan yang masih buruk “Seperti di Korea Selatan, refor- pang itu (reformasi birokrasi-red)
serta sudah bosan dengan janji-janji masi birokrasi diarahkan untuk men- belum ada dan tersentuh oleh DPR,”
tanpa realisasi. ciptakan pemerintahan yang mampu ujarnya.
“Reformasi birokrasi tidak akan dan pemerintahan yang komunikatif,” Ia mencontohkan, seperti pada
mempunyai makna, apabila tidak jelasnya. perlunya UU Kode Etik Penyelengga-
membawa dampak perbaikan terha- Sebaliknya, kata Asmawi, jika di- raan Negara. Menurut dia, salah satu
dap kesejahteraan rakyat atau mem- ibaratkan, reformasi birokrasi di In- permasalahan menyimpang dalam
perbaiki kondisi obyektif bangsa,” donesia masih berada di pelabuhan. perilaku administrasi publik adalah
ujarnya kepada Parlementaria di Ja- “Reformasi Birokrasi masih bersandar mal administrasi yang berupa pelang-
karta, baru-baru ini. di pelabuhan. Tidak punya pangkal garan kode etik. “Mal administrasi
Meski begitu, Asmawi mengakui tolak, tidak ada pondasi, serta tidak dengan korupsi kan beda-beda tipis,
bahwa reformasi birokrasi bukanlah adanya kepastian arah. Padahal semua itu kan tindakan menyimpang, dan
pekerjaan yang instan, tidak semudah reformasi itu, harus mempunyai lan- dekat dengan keputusan moral,” ka-
membalikkan telapak tangan karena dasan hukum,” katanya. tanya.
memang memerlukan proses dan Ia menilai setidaknya perlu lima Jika merujuk pada pelanggaran
waktu yang panjang. Untuk itu, lan- landasan hukum yang bisa dijadikan kode etik yang terjadi di luar negeri,
jut dia, dibutuhkan rancangan induk pondasi untuk terwujudnya reformasi begitu diketahui kesalahannya, yang
foto:internet/dppkadhsselatan.blogspot.com
| PARLEMENTARIA | Edisi 93 TH. XLII, 2012 | 11
10 | PARLEMENTARIA | Edisi 93 TH. XLII, 2012 | | PARLEMENTARIA | Edisi 93 TH. XLII, 2012 | 11
