Page 5 - MAJALAH 93
P. 5

DAFTAR  ISI



                                                                Parlementaria Edisi 93 Tahun XLII 2012


                                                           PESAN PIMPINAN
                                                             > Transparansi Pelaksanaan Tupoksi DPR Untuk Pendidikan Politik  2
                                                                 Dalam Rangka Ketahanan Nasional
                                                           LAPORAN UTAMA
                                                             > Reformasi Birokrasi Masih di “Pelabuhan”    10

                                                           SUMBANG SARAN
                                                             > RUU ASN Penting Bagi Reformasi Birokrasi    24
                                                           PENGAWASAN
                                                             > Hak Prerogatif Presiden Harus Dirumuskan Kembali  27
                                                           ANGGARAN
                                                             > RUU P2H: Berikan Perlindungan Komprehensif Bagi KAwasan Hutan  34

                                                           LEGISLASI
                                                                  > UU Perlindungan Pekerja Indonesia      38
                                                             > Tiga RUU Bidang Pertanian, Perlindungan Menyeluruh Bagi Indonesia  42
        Laporan Utama
                                                           PROFIL
        10 | Reformasi Birokrasi Masih                       > Sumarjati Arijoso                           45
        di “Pelabuhan”
                                                           KUNJUNGAN LAPANGAN DPR
        Reformasi Birokrasi masih                            > Kunjungan Lapangan Komisi DPR               49
                                                                Ke Berbagai Daerah di Indonesia
        bersandar di  pelabuhan.
        Tidak punya pangkal tolak, tidak ada               SOROTAN
        pondasi, serta tidak adanya kepastian arah.          > Musibah Sukhoi Jadikan Evaluasi Penerbangan Nasional  54
        Padahal semua reformasi itu, harus                 LIPUTAN KHUSUS
        mempunyai landasan hukum.                            > DKPP Jaga Pilar Demokrasi Sesuai Jalurnya   64
        Ia menilai setidaknya perlu lima                   SELEBRITIS
        landasan hukum yang bisa dijadikan                   > Rhoma Irama                                 66
        pondasi untuk terwujudnya reformasi
        birokrasi. Kelima landasan hukum itu               PERNIK                                          68
                                                             > DPR Kampanyekan Gaya Hobi Sehat
        diantaranya perlu adanya;
        UU Administrasi Negara, UU Kepegawaian             POJOK PARLE
        yang belakangan ini diganti menjadi UU               > Serba Salah                                 70
        Aparatur Sipil Negara (ASN), UU Kode Etik
        Penyelenggaraan Negara, UU Tata Hubungan
        antara pemerintah pusat, provinsi dan
        kabupaten/kota, serta UU                             Sorotan
        Pelayanan Publik .
                                                             54 |  Musibah Sukhoi Jadikan Evaluasi
                                                             Penerbangan Nasional

        PROFIL
                                                               Berbagai  komentar  dan  tanggapan  telah
        45 | Sumarjati Arijoso                              berkembang di media massa dan masyarakat
                              Menurut Sumarjati, sebagai    termasuk  juga  komentar  dari  para  anggota
                           wakil rakyat kita harus memberi-  dewan mengenai penyebab jatuhnya pesawat
                           kan  contoh  hidup  sederhana    tersebut.  Namun  komentar  dan  tanggapan
                           dan lebih dekat dengan rakyat.   tersebut  belum  didukung  dengan  bukti-bukti
                           “Di belanda rumah para peme-     yang  memadai  sehingga  hanya  bersifat  pan-
                           rintah  juga  sangat  sederhana.   dangan dan pendapat pribadi.
                           Saya  pikir  pekerjaan  negara      Terhadap  musibah  tersebut,  28  Mei  2012
                           sudah  terlalu  banyak,  apabila   Komisi  V  DPR  menggelar  rapat  kerja  dan
                           Negara  bisa  lebih  transparansi   rapat  dengar  pendapat  dengan  Menteri  Per-
                           dan  akun-tability  dimulai  dari   hubungan, Ketua Basarnas, Ketua KNKT, Ketua
        pejabat dan DPR. tentu memudahkan semua pihak dan   Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
        dapat meningkatkan kemakmuran rakyat,”jelasnya.     (BMKG), PT Angkasa Pura II, GM. ATS, Direktur
                                                            Utama PT Trimarga Rekatama.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10