Page 1 - MAJALAH 93
P. 1
PESAN PIMPINAN
Transparansi Pelaksanaan Tupoksi DPR
Untuk Pendidikan Politik Dalam Rangka
Ketahanan Nasioanal
Oleh: Dr. Marzuki Alie
Istilah transparansi sesungguhnya adalah perpanjangan atau metafora dari arti yang digunakan di dalam ilmu Fisika,
yaitu sebuah obyek transparan adalah obyek yang bisa dilihat dan ditembus. Namun, makna transparansi,
sebagaimana yang sering dipakai dan digunakan dalam politik memiliki arti keterbukaan dan pertanggung-jawaban.
Di Indonesia sendiri, pada masa kini telah menjadikan transparansi sebagai parameter keberhasilan dalam
pemerintahan, dimulai dari Pemerintah Pusat hingga ke daerah, gema transparansi telah menjadi aksi yang harus
diaplikasikan dengan semangat tanggungjawab. Hal ini juga terutama dilandasi dengan UU No. 14 tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) yang merupakan sarana pengawasan publik terhadap penyelenggaraan
negara dan badan publik dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Keberadaan UU-KIP yang
merupakan UU usul inisiatif DPR RI sangat urgen sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap
orang untuk mendapatkan informasi.
ebagaimana tercatat dalam Ri- kaan informasi publik, merupakan sialisasi politik inilah para anggota
salah Rapat Pembahasan RUU- sarana mengoptimalkan pengawasan masyarakat memperoleh sikap dan
SKIP, semangat untuk mencip- publik terhadap penyelenggaraan orientasi terhadap kehidupan politik
takan penyelenggaraan negara yang negara dan badan publik lainnya. yang berlangsung dalam masyarakat.
baik sesungguhnya sudah tercermin Dengan demikian, untuk memba- Dua tujuan utama yang dimili-
pada awal pembahasan RUU. DPR-RI ngun good governance dipersyarat- ki oleh pendidikan politik adalah
Periode 2004-2009, saat itu, menilai kan adanya partisipasi publik dalam pertama, setiap individu diharapkan
keterbukaan informasi publik meru- penyelenggaraan pemerintahan me- mengenal dan memahami nilai-nilai
pakan cara untuk mengatasi perma- lalui pemberian akses informasi, se- ideal yang terkandung dalam sistem
salahan utama bangsa, yaitu dengan hingga menciptakan pemerintahan politik yang sedang diterapkan.
menciptakan transparansi untuk ber- yang bersih dan efisien, mencegah Kedua, setiap individu tidak hanya
jalannya mekanisme check and ba- KKN, meningkatkan kualitas partisi- sekedar tahu, tapi juga lebih jauh,
lances antara penyelenggara negara, pasi publik dalam proses perumusan dapat menjadi warganegara yang
masyarakat sipil dan sektor swasta, kebijakan publik. memiliki kesadaran politik, mampu
agar penyelenggaraan negara men- Selain itu, makna transparansi atau mengemban tanggungjawab yang
jadi lebih efektif dan efisien. Keter- keterbukaan dan tanggungjawab ini, ditunjukkan dengan peningkatan par-
bukaan informasi amat dibutuhkan juga menjadi sarana pendidikan poli- tisipasi dalam dunia politik. Pendidi-
untuk meningkatkan kualitas parti- tik atau sosialisasi politik yang baik kan politik perlu dilaksanakan secara
sipasi masyarakat dalam perumusan untuk masyarakat. Pendidikan politik berkesinambungan agar masyarakat
kebijakan publik yang luas dalam mengajarkan masyarakat untuk lebih dapat terus meningkatkan pemaha-
pengelolaan sumberdaya publik. Ke- mengenal sistem politik negaranya. mannya terhadap dunia politik yang
bebasan memperoleh informasi atau Dapat dikatakan bahwa sosialisasi selalu mengalami perkembangan.
keterbukaan informasi publik meru- politik adalah proses pembentukan Pembelajaran pendidikan politik
pakan syarat penting dalam mening- sikap dan orientasi politik para ang- yang berkesinambungan diperlu-
katkan kualitas demokrasi. Keterbu- gota masyarakat. Melalui proses so- kan mengingat masalah-masalah
| PARLEMENTARIA | Edisi 93 TH. XLII, 2012 |
ARIA |
| PARLEMENTARIA | Edisi 93 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA | Edisi 93 TH. XLII, 2012 |
TH. XLII, 2012 |
|
Edisi 93
ARLEMENT
P
