Page 8 - MAJALAH 93

pelanggaran kode etik. Jika merujuk hal tim penyusun draf yang terdiri dari masi birokrasi terletak pada birokrat
pada pelanggaran kode etik yang pakar perguruan tinggi terbaik dari se- itu sendiri. Bangsa ini menurutnya su-
terjadi di luar negeri, begitu diketa- luruh Indonesia telah menyelesaikan- dah memiliki segalanya untuk menjadi
hui kesalahannya, yang bersangkutan nya sejak 15 tahun lalu. Dalam rapat besar, sumber daya alam ditambah
akan mengundurkan diri bahwa tidak kerja dengan Kapolri anggota Komisi sumber daya manusia. Indonesia juga
jarang ada yang sampai bunuh diri. III Nudirman Munir menumpahkan memiliki pasar yang besar. “Orang lain
“Coba lihat di negara kita ini, bukan kekesalannya. “Kenapa kepolisian ma- bisa berproduksi, bisa ekspor tetapi
budaya malu yang dibangun, tetapi sih menahan-nahan pembahasan draf mereka mungkin tidak punya pasar,”
budaya malu-maluin. Seperti sudah RUU KUHAP, apabila tidak sepakat urainya. Reformasi birokrasi-lah yang
masuk penjara masih saja ngotot ti- dengan pasal tentang Hakim Komisa- akan menghadirkan pemerintah yang
dak melakukan kesalahan dan tidak ris yang diindikasikan merampas se- baik, manajemen dan SDM yang lebih
mau meletakan jabatannya. Kondisi bagian kewenangan Polri, mari kita baik, yang kemudian mengarahkan
inilah yang mendasari mengapa kita bicarakan di parlemen. Masalah poli- pada Indonesia maju tidak tertan-
harus punya UU yang mengatur soal tik hukum disini tempatnya. Jangan dingi.
etika, pondasi penting bagi jalannya ditahan-tahan karena masyarakat su- Agenda kerja reformasi birokrasi
pemerintahan,” ujarnya. dah menunggu undang-undang ini,” ditingkat Kementrian/Lembaga yang
Ia mengingatkan RUU paket re- tandasnya. telah disiapkan pemerintah, ditar-
formasi birokrasi merupakan pon- Kemajuan satu bangsa berawal getkan tuntas tahun 2011 lalu. Fak-
dasi atau landasan pijakan agenda dari keberhasilan Reformasi Birokrasi, tanya masih banyak yang keteter. Se-
reformasi birokrasi. Disinilah hukum inilah temuan utama Tim studi ban- dangkan penyelesaian pada seluruh
tambahnya dapat tampil kedepan ding Lembaga Administrasi Negara tingkat daerah secara nasional ditar-
guna menunjukkan arah dan mem- tentang reformasi birokrasi yang di- getkan pada tahun 2025. Mengacu
beri jalan bagi perubahan pola/alam praktekkan di beberapa negara se- pada RPJPN - Rencana Pembangunan
pikiran (mindset) dan budaya (cultural perti Korea Selatan, Thailand dan RRC. Jangka Panjang Nasional 2005-2025,
set) birokrasi pemerintahan. Semen- Semua mencatat negara-negara inilah maka waktu yang tersedia sudah tidak
tara komitmen pimpinan dipandang yang kemudian berkembang menjadi banyak lagi, hanya sekitar 13 tahun.
merupakan faktor penentu paling kekuatan baru di Asia. Pemerintah Pondasi penting aturan perundang-
penting bagi keberhasilan program Korea Selatan memulai reformasi undangan yang masih terbengkalai
nasional reformasi birokrasi, diikuti 5 dengan ‘Participatory Government’ harus segera dituntaskan, agar ba-
faktor lain yaitu, kemauan diri sendiri, dengan lima sasaran inovasi pemerin- ngunan Reformasi Birokrasi tegak
kesamaan persepsi dan tujuan, kon- tahan yaitu ; administrasi yang efisien, berdiri kokoh dan menghantarkan ke-
sistensi, kelembagaan dan anggaran administrasi yang melayani, adminis- sejahteran bagi anak bangsa. Meng-
dan dukungan masyarakat. trasi yang didesentralisasikan, admi- hadapi fakta seperti ini, nasehat orang
Komitmen pimpinan ini yang ke- nistrasi yang transpanran dan admi- bijak patut kita ulang dan resapi kem-
mudian menjadi pertanyaan besar nistrasi yang partisipatif. bali ‘Lebih daripada keindahan luar,
dari anggota Komisi II DPR RI Gamari Taufiq Effendi sekali lagi me- bangunlah kehidupan di atas pondasi
Sutrisno yang juga anggota Panja nekankan kunci keberhasilan refor- yang kokoh’ (nt/iky)
RUU ASN. Ia kecewa karena per-
wakilan pemerintah tidak kunjung
mencapai kata sepakat. Akibatnya 2
periode persidangan berlalu tetapi foto:internet/pdk.or.id
palu pengesahan RUU usul inisiatif
DPR ini tidak kunjung diketok. Ke-
pentingan institusi, lembaga bahkan
pribadi yang menjadi penghalangnya.
“Banyak pejabat kita yang tidak mau
merubah mind set-nya, tidak pernah
mau berubah ingin tetap berada di
comfort zone atau zona nyaman,”
tandasnya.
Kondisi yang kurang lebih sama
juga terjadi pada rencana revisi RUU
KUHAP yang drafnya tidak kunjung
diserahkan pemerintah ke DPR. Pada- PNS sedang melakukan aktifitas

| PARLEMENTARIA | Edisi 93 TH. XLII, 2012 |