Page 31 - MAJALAH 93

PENGAWASAN

Cegah Perijinan Ilegal,

KUD Digalakkan Kembali

Persoalan perijinan tambang selalu menjadi polemik bagi masyarakat sekitar, oleh karena itu
perlu didorong penyelesaian yang sifatnya win-win solution. Pendekatan yang sesuai kearifan
lokal sangat dibutuhkan untuk kesejahteraan masyarakat dimana lokasi tambang itu berada.

raan masyarakat sekitar semakin me-
ningkat.
potensi Sumber Daya Alam Menyinggung PAD Kalsel selaku
yang melimpah, dan daerah penghasil Batubara, anggota
seyogyanya dapat memberikan Komisi VII Bambang Heri (F-KB) me-
kontribusi bagi Daerah Propinsi ngatakan, Propinsi Kalimantan Se-
Kalimantan Selatan,
“Kondisi demikian ternyata tidak latan merupakan salah satu kawasan
sebanding dengan kenyataan, yang memiliki potensi Sumber Daya
bahwa masyarakat Alam yang melimpah, dan seyogya-
di Kalimantan Selatan nya dapat memberikan kontribusi
masih banyak yang berada bagi Daerah Propinsi Kalimantan Se-
pada garis kemiskinan,” latan, terutama meningkatkan kese-
jahteraan masyarakat di Kalimantan
Selatan.
“Kondisi demikian ternyata tidak
sebanding dengan kenyataan, bahwa
masyarakat di Kalimantan Selatan
masih banyak yang berada pada garis
kemiskinan,”ujarnya
Bambang menambahkan, pada
dasarnya potensi Pertambangan
mineral dan batubara yang ada di
Propinsi Kalsel adalah merupakan
aset Negara yang mempunyai nilai
sumbangan yang cukup besar ter-
hadap penerimaan dan pendapatan
Negara. “Aset ini diharapkan mampu
memberikan kontribusi bagi pe-
ningkatan kesejahteraan masyarakat
secara menyeluruh, serta muaranya
adalah kemiskinan dapat dikurangi
Anggota Komisi VII DPR Bambang Heri secara signifikan,”paparnya.
Dikemukakan juga, dengan la-
erkait ijin ilegal memang sangat penambangan secara ilegal. hirnya Undang-Undang Nomor 4
merisaukan saat ini, karena era Peranan Koperasi Unit Desa (KUD) Tahun 2009 tentang Pertambangan
Totonomi daerah, kepala daerah sangat dibutuhkan untuk memfasilita- Mineral dan Batubara telah memberi-
memiliki hak untuk mengeluarkan ijin tor kalangan masyarakat yang memi- kan perlindungan terhadap kekayaan
pertambangan namun yang jadi per- liki lahan namun kesulitan melakukan alam Indonesia secara penuh demi
soalan adanya sekelompok masyara- eksplorasi. Dengan model kerjasama pencapaian tujuan masyarakat adil
kat yang merasa tidak puas, sehingga dan saling mendukung antar sesama dan makmur.
banyak sekali masyarakat melakukan anggota KUD diharapkan kesejahte- Lahirnya otonomi daerah dengan

| PARLEMENTARIA | Edisi 93 TH. XLII, 2012 |