Page 28 - MAJALAH 93

foto:internet/pedomannews.com foto:internet/antaranews.com

Anggota Komisi III DPR Desmond J, Mahesa
den harus ditinjau ulang agar presiden ini perlu dipertegas. “Ketidak-tegasan memberikan grasi kepada Corby.
tidak semena-mena menggunakannya hak prerogatif inilah yang membuat Desmond menyatakan seharusnya
sehingga kekuasaan presiden tidak jadi ada ruang-ruang yang bisa digu- ada konvensasi lain dari Australia. Jika
seperti sekarang yang memberikan nakan seolah-olah jadi apa saja oleh pemerintah kita mempuyai integritas
sesuatu menjadi sah, dan presiden ti- presiden kita,” tegasnya. dan daya tawar serta diplomasinya
dak keblalasan dalam menggunakan Yang menjadi persoalan adalah bagus, barter lebih elegan seperti
haknya tersebut. ketidaksensitifan presiden yang ba- barter tahanan. “Kalau saya sebagai
Oleh karenanya diperlukan aturan nyak dipertanyakan publik semen- warga negara lain, melihat pimpinan
yang jelas dan lebih tegas untuk tara ini. “Jika pemberian grasi ini Indonesia adalah orang yang bisa di-
merumuskan kembali hak prerogatif tanpa ada pertimbangan yang sangat tekan,” jelasnya.
presiden serta batasan-batasannya. matang, hak yang dimiliki presiden ini Jika dikatakan pemerintah kita
Kejahatan narkotika adalah keja- salah-salah menjadi hal yang mubajir takut, dijelaskan Desmond bahwa
hatan ekstra yudisial dan hukuman- saja,” kata Desmond. asumsi takut terhadap salah satu ne-
nya harus berat, tidak sesederhana itu Hak presiden memberikan grasi gara sebenarnya ini salah satu karak-
memberikan grasi. Termasuk korupsi memang diatur oleh Undang-un- ter kepemimpinan kita yang selalu
dan teroris, yang merupakan satu pa- dang, tapi sensitifitas terhadap per- tidak punya gereget yang jelas ten-
ket harus hati-hati dalam memberikan soalan-persoalan ini tidak seseder- tang perlindungan dan tentang sikap
keringanan hukuman. Ini merupakan hana itu. Jika dikemudian hari nanti sebuah negara dan bangsa. “Misalnya
semangat pengetatan pemberian re- ada lagi permintaan grasi dari taha- saja terhadap Malaysia, ada WNI yang
misi. nan korupsi, teroris dan narkotika mati, tapi tidak ada statement dari
“Yang menjadi persoalan saat ini lainnya dan tidak dikabulkan, akan presiden yang memuaskan kita se-
bukan di grasi atau di hak preroga- timbul masalah. Untuk WNA saja bagai warga negara,” ujar Desmond
tifnya, tapi apakah presiden konsisten diberikan grasi luar biasa lima tahun, memberikan contoh.
dengan aturan yang dibuatnya. tapi WNI tidak dipenuhi. “Presiden Namun menurutnya ini bukanlah
Presiden membuat aturan ada- akan dinilai tidak berpihak pada ke- sesuatu yang baru dari pemerin-
nya pengetatan remisi, tapi tiba-tiba pentingan nasional, tidak sensitif ke- tahan yang dipimpin SBY. Banyak
presiden memberikan grasi. Ini tidak pada kewarganegaraan sebagai anak hal omongan dan tindakan SBY ti-
konsisten,” papar suami dari Nurna- bangsa,” imbuhnya. dak cocok. “Jadi kalau kita melihat
ningsih. Anggota Komisi Hukum DPR RI track record SBY dalam omongan dan
Dijelaskan Desmond bahwa UUD ini menilai, presiden hanya mencari perbuatan itu selalu berbeda. inilah
kita selalu memberikan aturan-aturan popularitas dan ingin mendapat pu- karakter SBY, kita tidak perlu kaget,
yang umum, dan tentunya yang umum jian dari Pemerintah Australia dalam tidak perlu merasa dibohongi, karena

| PARLEMENTARIA | Edisi 93 TH. XLII, 2012 |