Page 25 - MAJALAH 93

SUMBANG SARAN

yang bersih dari praktek KKN; (b) onal (MI) dan Global Integrity setiap telah dipersepsikan oleh para pelak-
menyelenggarakan pelayanan publik tahun melaporkan statistik integritas sana di kementerian dan lembaga
bermutu; (c) meningkatkan kapasitas sector publik yang digunakan dalam yang terlibat secara sempit sebagai
dan akuntabilitas instansi pemerin- perumusan kebijakan dan program “reformasi remunerasi” atau langkah
tah; dan (d) melaksanakan reformasi peningkatan integritas sector publik. untuk mendapatkan kenaikan “take
biroikrasi. Untuk mencapai 4 tujuan Supaya mempunyai dampak terhdap home pay” tanpa diikuti oleh peruba-
tersebut ditetapkan 13 sub-program tingkat kepercayaan masyarakat pada han budaya kerja dan peningkatan
dan salah satunya adalah Sub-pro- Reformasi Birokrasi Generasi Kedua kinerja individual dan institusional.
gram Pengembangan profesional- efektivitas program peningkatan in-
isme, netralitas dan kesejahteraan tegritas perlu ditinngkatkan dengan Menyiapkan Reformasi Birokrasi
SDM Aparatur Negara. mengenakan sanksi tegas terhadap Generasi Kedua
Sub-program RPJM 2010-2014 pegawai atau instansi Aparatur sipil Agar Indonesia tidak tidak terje-
tersebut ruang lingkupnya amat ter- Negara tidak menunjukkan pening- bak ke dalam “middle income trap”
batas dan mungkin tidak memiliki katan tingkat integritas pada kurun pada akhir 2014, ketiga pilar ini harus
dukungan politik dan fiansial yang waktu tertentu. Tanpa sanksi yang dilaksanakan secara serentak dalam
cukup besar untuk membangun 4,2 tegas terhadap pegawai dan instansi 5 tahun ke depan dengan peneta-
juta SDM Aparatur Negara bersta- yang tidak menunjukkan perbaikan pan prioritas yang tajam dan dengan
tus PNS agar memiliki profesionali- integritas, kepercuaan rakyat kepada penjadwalan yang tepat.
tas dan kapasitas untuk mendukung Pemerintah tidak akan mengalami Keberhasilan reformasi untuk
sistem politik demokratis dan ekono- perubahan yang berarti. membangun integritas aparatur
mi pasar terbuka. Guna mendukung Tindakan KPK dalam memberan- Negara, penyediaan pelayanan pu-
tugas yang maha besar tersebut di- tas sogokan dan korupsi merupakan blik yang bermutu, dan mengimple-
perlukan RUU Aparatur Sipil Negara salah satu langkah Pemerintah guna mentasikan sistem manajemen SDM
untuk memantapkan pengembangan membangun kepercayaan public. yang professional melalui Reformasi
SDMApratur Sipil Negara yang pro- Karena mendapat porsi pemberi- Birokrasi Generasi Kedua, diperlu-
fessional, bersih dari praktek KKN, taan yang sangat besar dalam me- kan pendekatan komprehensif serta
dan bebas dari intervensi politik. dia cetak dan elektronik, krusi telah komitmen sepenuhnya dari semua
Karena itu ketentuan yang paling mendapat perhatian yang sangat fihak, khususnya Presiden dan DPR.
penting dalam RUU tersebut adalah: besar di masyarakat Indonesia. Tapi Komitmen Presiden terhadap refor-
(a) menetapkan apartur sipil Negara seperti dialami oleh banyak Negara, masi birokrasi memang tidak diragu-
sebagai profesi, (b) mendirikan suatu tindakan anti korupsi bersifat shock- kan seperti sudah disampaikan me-
Komisi Aparatur Negara yang mandiri therapy tidak akan mampu menga- lalui berbagai pidato resmi, terutama
mengawal dan membina profesi ASN; tasi penyakit korupsi secara tuntas. Pidato Kenegaraan di depan DPR
dan (c) mengadakan Jabatan Ekseku- Dalam Reformasi Birokrasi Generasi pada 14 Agustus 2009. Komitmen
tif Senir yang terdiri dari lebih kurang Kedua Pemerintah harus melakukan politik Presiden tersebut perlu didu-
12.000-12.500 pegawai ASN yang pemberantasan praktek sogokan dan kung oleh DPR dan oleh para kepala
ememgang jabatan pimpinan senior korupsi secara sistemik dan melaku- daerah.
pada Aparatur Sipil Negara. kan reformasi terhadap manajemen Pendekatan komprehensif refor-
keuangan Negara, pengadaan ba- masi birokrasi untuk membangun 3
3. Meningkatkan Integritas dan rang dan jasa milik pemerintah, regu- pilar birokrasi pemerintahan tersebut
Akuntabilitas Pemerintahan lasi atas kegiatan bisnis, sistem audit mengharuskan adanya perhatian ter-
Untuk mendorong peningkatan keuangan Negara, dan meningkat- hadap isu pokok yaitu, perombakan
kepercayaan publik kepada Aparatur kan efektifitas sistem monitoring dan kerangka hukum, penataan organisasi
Negara, tujuan ketiga Program Re- pengawasan Negara. Salah satu yang dan proses bisnis, peningkatan kapa-
formasi Birokrasi yang dilaksanakan mungkin perlu diprioritaskan pada sitas aparatur negara dan aparatur
oleh Pemerintah sejak 1998 adalah reformasi generasi kedua adalah daerah untuk merumuskan kebijakan
meningkatkan integritas aparatur melakukan penataan terhadap lem- dan merencanakan pelaksanaan tu-
sipil Negara dan akuntabilitas penye- baga pengawasan agar tidak terjadi gas pokoknya, dan kemampuan un-
lenggaraan pemerintahan. Lembaga tumpang tindih obyek pengawasan tuk memonitor dan mengevaluasi
pemantauan integritas sector pu- antar BPK, BPKP, Itjen, dan Itwilda. kinerja pelaksanaan pemerintahan
blik baik lembaga domestik seperti Pengalaman Program Reformasi dan pembangunan nasional.
Komisi Pemberantasan Korupsi, mau Birokrasi Generasi Pertama menun-
pun lembaga internasional seperti jukkan strategi reform from within Yogyakarta, 6 Juni 2012
Masyarakat Transparansi Internasi- yang ditempuh Pemerintah ternyata ***

6 | PARLEMENTARIA | Edisi 93 TH. XLII, 2012 |