Page 27 - MAJALAH 93

SUMBANG SARAN

Pemberian grasi merupakan
hak prerogatif presiden yang
dilindungi oleh Undang-undang. komendasikan Presiden RI memberi-
kan grasi kepada napi narkotika asal
“Tapi jika kita berbicara perasaan Francis. Namun saat itu, permintaan
Mitterand ditolak pemerintah lewat
komulatif keadilan masyarakat
Yusril, dengan alasan Presiden RI be-
khususnya terpidana narkoba,
lum pernah memberi grasi pada napi
jika nanti mengajukan
kasus narkotika.
permohonan grasi namun tidak
Sementara Gerakan Nasional Anti-
dipenuhi betapa mengecewakan, Narkotika (Granat) menggugat kepu-
baik bagi terpidana maupun tusan Presiden SBY ihwal pemberian
keluarganya. grasi terhadap dua terpidana narkoba,
Presiden kita tidak adil.” Corby dan Grobmann ke Pengadilan
Tata Usaha Negara, Jakarta Timur.
Granat berpendapat pemberian
grasi terhadap Corby-Grobmann ber-
tentangan dengan asas-asas peme-
rintahan yang baik, tidak memperha-
tikan rasa keadilan masyarakat, tidak
mencerminkan keberpihakan terha-
dap masyarakat, serta bertentangan
dengan asas moral bangsa secara
nasional.
Pemberian remisi tersebut, menu-
rut Granat dapat menjadi preseden
buruk dan berdampak besar kepada
terpidana narkotika lainnya. Remisi
tersebut juga dapat dijadikan acuan
bagi terpidana narkotik lainnya, baik
Warga Negara Asing (WNA) maupun
foto:internet/arsipberita007.blogspot.com Grasi Merupakan Hak Prerogatif
WNI sendiri, untuk meminta per-
lakuan yang sama.

Presiden
Jika berlindung pada hukum nor-
matif menurut Desmond Junaidi Ma-

adalah benar. Pemberian grasi meru-
Anggota Komisi III DPR Desmond J, Mahesa hesa, apa yang dilakukan presiden
pakan hak prerogatif presiden yang
Indonesia, bahkan gugatan. Pemberi- narkoba dan memberikan efek jera dilindungi oleh Undang-undang.
an grasi terhadap narapidana sindikat kepada pelakunya. Padahal narkoba “Tapi jika kita berbicara perasaan
narkotik dinilai bertentangan dengan sendiri sangat merusak moral ma- komulatif keadilan masyarakat khu-
Undang-Undang Dasar 1945, Un- syarakat. susnya terpidana narkoba, jika nanti
dang-Undang Narkotik, Undang-Un- Mantan Menteri Kehakiman Yusril mengajukan permohonan grasi na-
dang Pengesahan Konvensi Perserika- Ihza Mahendra menyesalkan langkah mun tidak dipenuhi betapa mengece-
tan Bangsa-Bangsa tentang Narkotik, SBY ini. Menurut Yusril apa yang di- wakan, baik bagi terpidana maupun
dan Peraturan Pemerintah Nomor lakukan SBY bukan langkah bijak keluarganya. Presiden kita tidak adil,”
28 Tahun 2006 tentang Pengetatan dalam pemberantasan narkotika. Baru kata Anggota Komisi III DPR RI ini.
Pemberian Remisi kepada narapidana kali ini Presiden memberikan grasi Desmond menilai hak preroga-
korupsi, terorisme, narkoba, dan keja- pada terpidana kasus narkotika. tif presiden sangat abstrak. Presiden
hatan trans-nasional terorganisasi. Dijelaskan Yusril, saat ia masih berbuat apa saja sebatas kapasitas-
Pemberian remisi itu juga mencer- menjabat Menteri Kehakiman, Pre- nya menggunakan hak prerogatif,
minkan tidak adanya keseriusan siden Francis Francois Mitterand presiden bisa gunakan.
pemerintah dalam memberangus pernah meminta dirinya agar mere- Menurut dia, hak prerogatif presi-

| PARLEMENTARIA | Edisi 93 TH. XLII, 2012 |