Page 21 - MAJALAH 93
P. 21
LAPORAN UTAMA
adalah uang rakyat harus dapat di-
pertanggungjawabkan tegas perem-
puan yang selalu menjaga kebugaran
dengan olah raga jalan kaki memutari
komplek parlemen di Senayan.
Dukungan Terhadap RUU ASN
Salah satu beban kerja yang saat
ini dihadapi Setjen DPR adalah mem-
beri dukungan dalam pembahasan
RUU Aparatur Sipil Negara (ASN). Un-
dang-undang yang merupakan usul
inisiatif DPR ini sedang dalam proses
pembahasan di Komisi II. Ia menyebut
telah menyampaikan beberapa keuni-
PNS sedang memberikan pelayanan kepada masyarakat
kan dalam tata aparatur di gedung
menyiapkan. Pimpinan sidang sangat tugasnya kalau mau rapat bikin un- parlemen yang terjadi di sekretariat
tergantung itu, masukannya mulai dari dangan, sajikan minuman, tidak sam- parlemen lain di negara-negara de-
UU terkait, dasar hukum, keputusan pai ke materi. Setelah reformasi ber- mokrasi di dunia. Setjen DPR sendiri
yang sudah pernah diambil bagaima- gulir, tugas dewan meningkat disitu juga sudah bergabung menjadi ang-
na, itu kita yang harus siapkan karena fungsi kesekjenan terlihat berubah gota Asosiasi Sekjen Parlemen Du-
anggota tidak mungkin menghafal,” menjadi teknis administrasi dan keah- nia (ASGP). Dalam setiap pertemuan
imbuhnya lian, ini perubahan sangat mendasar,” tahunan selalu ada agenda diskusi
Nining menambahkan kemajuan tambahnya. dan saling berbagi informasi terkait
lain yang berhasil dituntaskan adalah Keberhasilan Setjen DPR dalam re- perkembangan tugas masing-masing.
peningkatan penyelesaian SOP - Stan- formasi birokrasi membuat sejumlah “Kita saling berbagi informasi, jadi
dard Operating Procedures dari 400 Sekretariat Dewan (Setwan) di DPRD memang ada pengaturan tersendiri
menjadi 1000 SOP. Semua pekerjaan tertarik untuk mendalaminya. “Saya untuk pegawai di parlemen, status-
di-kesetjenan ada Standard Operating sering berceramah keliling Indone- nya tetap pegawai negara tetapi ada
Procedure-nya, langkah kerja terukur sia ke Setwan daerah yang meminta sistem rekruitmen, keahliannya, yang
dan target jelas. Reformasi birokrasi menjadi nara sumber tentang pening- tidak secara umum disamakan. Kon-
di gedung wakil rakyat ini diperkuat katan kapasitas Setwan,” imbuhnya. disi ini mungkin secara umum dapat
lagi dengan hadirnay UU no.27 tahun Ia selalu menanamkan pemaha- diungkapkan dalam RUU ASN tetapi
2009 tentang MD3. Ada perubahan man pentingnya DPRD didukung pengaturan secara lebih detail ten-
peran dari teknis administrasi menjadi SDM yang baik, karena besar pe- tang kesekjenan biasanya pada UU
fungsional keahlian. BURT kemudian ngaruhnya pada kualitas keputusan MD3,” paparnya.
merumuskan langkah penting yang dewan. Reformasi birokrasi bukanlah Sama seperti di kesetjenan par-
dirangkum dalam Renstra (Rencana momok tapi sebuah tantangan yang lemen negara lain para staf terdiri
Strategis). Sepanjang sejarah inilah harus dilaksanakan untuk masa depan dari 2 kelompok besar, ada yang per-
pertama kalinya DPR memiliki Renstra bangsa. Kesadaran itu akan memu- manen tetapi juga banyak staf yang ti-
yang didalamnya mengamanatkan dahkan proses perubahan culture dan dak permanen. Staf permanen adalah
pembentukan Budget Center, Legis- mindset. “Sambut dengan positif, mu- PNS dengan jenjang karier yang
lasi Center, dan lain-lain. Kebijakan ini lailah hari ini, mulailah dari diri sendiri, mengacu pada aturan perundang-
mengacu pada sejumlah organisasi mulailah dari yang kecil-kecil misalnya undangan tersendiri. Sementara staf
perlemen di beberapa negara lain disiplin datang tepat waktu.” tidak permanen seperti staf pribadi
yang dinilai proses demokratisasinya Dalam reformasi birokrasi dipasti- dan tenaga ahli anggota DPR memi-
telah berhasil baik. kan ada beban kerja dan target yang liki aturan tersendiri. Sebagai contoh
Bagi Nining yang sudah bekerja di terukur. Dibalik itu ada peningkatan seorang anggota parlemen di Ameri-
DPR selama 30 tahun, sangat mera- kesejahteraan yang berbanding lurus ka diizinkan memiliki staf pendukung
sakan perubahan paradigma kerja dengan prestasi kerja. Ini bisa juga yang jumlah 27 orang. Keputussan itu
mulai dari orde baru sampai pada disebut akuntabilitas, tidak mungkin dipastikan beranjak dari hasil analisis
diterapkannya reformasi birokrasi. dibagi kesejahteraan tanpa kinerja. beban kerja yang dapat dipertang-
“Orde baru Tatib-nya mengatakan Setiap pekerjaan ada nilainya se- gungjawabkan. Dapat dibayangkan
Setjen adalah unsur pembantu, jadi hingga setiap rupiah yang nota bene apabila ada 500 anggota parlemen
| PARLEMENTARIA | Edisi 93 TH. XLII, 2012 |
