Page 33 - MAJALAH 93
P. 33

PENGAWASAN
               PENGAWASAN



           RUU P2H



           Berikan Perlindungan Komprehensif



           Bagi Kawasan Hutan








               “Jadi bukan saja orang yang                                           una  melindungi  kawasan  hu-
                                                                                     tan,  Komisi  IV  DPR  RI  tengah
               sudah memotong kayu                                             Gmenggodok         RUU   tentang
               tapi orang yang berniat                                         Pemberantasan   Perusakan   Hutan
               memotong kayu                                                   (P2H).  Pasalnya,  banyak  sekali  tam-
               dengan membawa                                                  bang-tambang  liar  yang  dilakukan
                                                                               oleh  sekelompok  masyarakat  yang
               peralatan pemotong kayu                                         tentunya  tidak  mudah  kita  untuk
               kehutan itu sudah                                               memberantasnya. Hal pokok tersebut
               merupakan barang bukti                                          adalah  melakukan  evaluasi  terhadap
                                                                               izin pinjam kawasan hutan.
               bahwa dia akan melakukan                                           “Ini sebagai test case untuk meli-
               pembalakan liar,”                                               hat sejauhmana izin-izin pinjam pakai
                                                                               ini dimanfaatkan secara baik, apakah
                                                                               mengikuti standar operasional prose-
               Wakil Ketua Komisi IV DPR                                       dur  (SOP)  yang  benar  yang  kemudi-
               Herman Khaeron
                                                                               an  dapat  memberikan  manfaat  yang
                                                                               sebesar-besarnya  untuk  bangsa  dan
                                                                               negara,”  jelas  Wakil  Ketua  Komisi  IV
                                                                               DPR  Herman  Khaeron  saat  ditemui
                                                                               tim parle di Gedung Nusantara II DPR,
                                                                               baru-baru ini.
                                                                                  Herman  menambahkan,  DPR  te-
                                                                               ngah  membahas  RUU  yang  dahulu
                                                                               bernama pencegahan pemberantasan
                                                                               pembalak liar (P3L) yang sekarang di-
                                                                               ubah  menjadi  RUU  Pemberantasan
                                                                               Perusakan Hutan (P2H).  “Kalau dalam
                                                                               RUU  P3L  kita  ingin  memberantas
                                                                               pembalak  liarnya,  sementara  dalam
                                                                               RUU PPH ini focus kepada bagaimana
                                                                               hukum  itu  berlaku  untuk  pembalak-
                                                                               pembalak  liar  dan  terhadap  perusa-
                                                                               haan-perusahaan  berizin  yang  tidak
                                                                               memenuhi  standar  lingkungan  yang
                                                                               benar,” tuturnya.
                                                                                   Menurutnya, dalam RUU P3L isinya
                                                                               mengatur bagaimana undang-undang
                                                                               atau norma-norma dengan memberi-
                                                                               kan sanksi keras terhadap para pem-
            Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron                           balak liar. “Jadi bukan saja orang yang



            | PARLEMENTARIA |  Edisi 93 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA |  Edisi 93 TH. XLII, 2012 |
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38