Page 38 - MAJALAH 93

Undang-Undang PPTKILN bukan
hanya tidak mampu melindungi TKI,
tetapi juga memfasilitasi terjadinya foto:internet/antaranews.com
perdagangan orang (Human Traf-
fic King). Selain itu, UU No. 39 Tahun
2004 menempatkan dan memper-
lakukan TKI sebagai komoditas. Ma-
teri muatan UU tersebut didominasi
urusan bisnis penempatan TKI.
Semakin kompleksnya persoalan
dan ketidakmampuan UU Nomor 39
Tahun 2004 mengatasi berbagai per-
soalan TKI dari tahun ke tahun yang
semakin membesar, baik kualitasnya
maupun variasinya menjadi alasan
bagi Komisi IX DPR RI berinisiatif un-
tuk melakukan perubahan terhadap
UU Nomor 39 Tahun 2004, ungkap
Ketua Panja Revisi UU Nomor 39 TKI di luarnegeri
Tahun 2004 Komisi IX DPR RI,
Soepriyatno. “Akhirnya yang terjadi bukan lagi pe- hal diamanatkan dalam UU Nomor
Namun dalam perjalanan pem- rubahan tapi penggantian,” katanya. 32/2004. “Hal inilah yang menye-
bahasan Revisi UU PPTKILN, menurut Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun babkan kadang-kadang pemerintah
Soepriyatno terjadi 80% perubahan. 2011 tentang Pembentukan Peraturan daerah bingung terhadap tugas dan
Perundang-undangan, apabila siste- tanggungjawabnya,” ka-tanya.
matika suatu UU berubah, materinya Soepriyatno memberi contoh ka-
lebih dari 50% berubah, begitu pula sus yang terjadi di Lampung pada
foto:internet/beritaekonomi.kiosgeek.com but harus dicabut dan diganti dengan TKI dihukum pancung, Gubernur bi-
dengan esensinya berubah, maka pe-
saat dirinya melakukan kunjungan
kerja ke daerah tersebut. Ada seorang
raturan perundang-undangan terse-
ngung karena setelah di cek nama
peraturan perundang-undangan yang
baru.
dan alamatnya ternyata bukan warga
Lampung tapi dari Indramayu, namun
Soepriyatno menjelaskan bahwa
ada beberapa persoalan pokok dari
Alamat palsu, nama palsu, semua
UU 39/2004. Pertama, bahwa UU
palsu. “Saya sebagai Ketua Panja UU
39/2004 dibuat tanpa naskah aka- mengurus paspornya di Lampung.
demik. Kedua, pasal perlindungan Nomor 39/2004 menyatakan bahwa
hanya delapan pasal dari 109 pasal pemberangkatan harus dari daerah
yang ada. Sementara pasal yang me- asal demikian pula dengan kepula-
ngatur tentang penempatan berjum- ngannya ke daerah asal,” tegas Soe-
lah 66 pasal. “Sehingga UU Nomor priyatno.
39/2004 itu hanya mengatur tentang Keempat, adanya dua instansi
penempatan bukan perlindungan yang melaksanakan tugas penem-
yang mengakibatkan terjadinya ko- patan dan perlindungan yaitu Ke-
moditi TKI,” kata Wakil Ketua Komisi menterian Tenaga Kerja dalam hal ini
IX DPR RI ini. Direktorat Jenderal Pembinaan dan
Ketiga, UU Nomor 39/2004 di- Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta)
buat bersamaan dengan UU No- dan Badan Nasional Penempatan dan
mor 32/2004 tentang pemerintahan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
daerah namun tidak ada sinkronisasi (BNP2TKI).
dan harmonisasi diantara keduanya, Hal ini menyebabkan tumpang
sehingga tidak ada wewenang dan tindihnya kewenangan, tugas dan
TKI sekembalinya ke tanah air tugas serta tanggung jawab peme- tanggung jawab kedua badan terse-
rintah daerah dalam UU ini. Pada- but, yang berakibat sering terjadinya

| PARLEMENTARIA | Edisi 93 TH. XLII, 2012 |