Page 43 - MAJALAH 93

LEGISLASI
LEGISLASI

foto:internet/hebel.co.id

koreksi dan intervensi dari pangan DPR Firman Subagyo, RUU Perlin- ngan persyaratan yang mudah dan
asing, “Kata dapat ini tidak memberi- dungan Pemberdayaan Petani (PPP) lembaga keuangan mikro itu ada di
kan kepastian dan tidak memberikan didalam salah satu pasalnya meng- tingkat kecamatan-kecamatan, se-
perintah dari UU. Karena kata dapat adopsi konsep pengembangan per- hingga petani akan mudah mendapat-
bisa segera terbentuk atau lama ter- tanian berbasis teknologi dengan kan pelayanan permodalan.
bentuk atau tidak terbentuk sama manajemen hulu hilir dan salah satu- Namun sayangnya, kata Firman,
sekali,” tegasnya. nya adalah petani itu dibuatkan asu- sampai hari ini draft RUU yang telah
Lembaga yang diinginkan lebih si- ransi. “Sistem ini sudah berjalan dine- disampaikan DPR kepada Pemerintah
fatnya koordinatif, yang mengkoordi- gara-negara lain seperti Korea, Cina, belum mendapatkan respons. Karena
nasikan tugas-tugas kementerian lain Jepang dan di Amerika juga sudah pemerintah keberatan terhadap dua
terkait pangan, sehingga keinginan mulai jalan,”ujarnya. pasal itu.
masalah pangan ke depan tidak terjadi Oleh karena itu, katanya, gagasan Padahal, kalau dua pasal itu ditun-
kerawanan pangan. Ini merupakan ke- pemikiran kita sudah sangat maju dan da oleh pemerintah justru esensi dari
bijakan preventif yang dilakukan ber- ketika petani nanti dihadapkan pada pada pentingnya RUU tersebut rohnya
sama mengingat penting kedaulatan persoalan-persoalan, petani tidak ada di dua pasal itu. Kalau dua pasal
pangan, kemandirian pangan, dan akan kebingungan seperti sekarang itu tidak disetujui pemerintah artinya
ketahanan pangan nasional. ini. pemerintah tidak peduli kepentingan
Kita sadari bersama kesiapan Inilah yang diharapkan dari RUU rakyat kecil, dan tidak berpihak pada
menghadapi situasi mendatang, yang ini, disamping aspek untuk memberi- kepentingan petani.
sekaligus akan membangun industri kan cover asuransi juga mengenai Sementara, terkait RUU P2H Wakil
pangan, tidak bisa diselesaikan oleh aspek pembiayaan. Di negara-nega- Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron
satu kementerian, banyak kemen- ra maju seperti Korea dan Cina, ada mengatakan, persoalan pembalakan
terian yang akan terkait didalamnya yang disebut Bank Pertanian. Tapi di liar bukan saja berdampak buruk
sehingga diharapkan koordinasinya Indonesia, Bank Pertanian itu tidak pada kerusakan alam melainkan juga
akan lebih jelas. pada tatanan ideal, karena untuk pe- bisa mematikan perekonomian rakyat
RUU Pangan tidak memberikan tani menengah ke bawah, paling sulit dan merugikan pemasukan negara.
beban berat terhadap Pemerintah, mendapatkan akses kemudahan dari Melalui RUU ini diharapkan dapat
Justru akan memberikan keringan ke- Perbankan. mengurangi deforestrasi yang terjadi
pada pemerintah kedepan,” kata Mu- Untuk itu, di dalam RUU ini juga di Indonesia, karena melalui RUU ini
rady Darmanjah. memasukkan dalam salah satu pasal para pembalak liar akan dikenakan
dibentuknya lembaga keuangan mi- sanksi bagi yang mengetahui dan ter-
Mandegnya RUU PPP kro yang akan memberikan aspek libat pembalakan liar di area hutan.
Menurut Wakil Ketua Komisi IV pelayanan modal kepada petani de- ***

| PARLEMENTARIA | Edisi 93 TH. XLII, 2012 | |
| PARLEMENTARIA | Edisi 93 TH. XLII, 2012