Page 48 - MAJALAH 93

KUNJUNGAN LAPANGAN

Berikan Kepastian Hukum

Dalam Pelaksanaan Otonomi

dan ketegasan khususnya di tatanan
pelaksanaan nantinya.
Khusus untuk isu Pilkada dan Isu
Desa, RUU Pemda hanya memuat
pengaturan secara umum yang meru-
pakan pengantar, “Pengaturan lebih
lanjut secara rinci akan diatur dalam
Undang-Undang tentang Pilkada dan
Undang-Undang tentang Desa,” pa-
par Budiman Sudjatmiko disela-sela
Kunjungan Kerja di provinsi Bali, guna
mendapatkan masukan dari Pemda
Provinsi Bali, Pemda Kabupaten Ba-
dung, dan Universitas Udayana, baru-
baru ini
Wakil Ketua Tim Pansus RUU
Pemda Ibnu Munzir sekaligus ke-
Tim Pansus RUU Pemda saat berada di Sulut
tua tim rombongan Pansus Pemda
ke Sulut, mengatakan pembahasan
RUU tentang Pemda mengatur juga
jelasan dan ketegasan khususnya di mengenai daerah berciri kepulauan,
tatanan pelaksanaan nantinya. inovasi daerah, dan tindakan hukum
Secara subtansi telah teridentifi- terhadap aparatur daerah. “Isu-isu ini
kasi 22 isu starategis yaitu Pemben- sengaja dibuat pengaturannya meng-
tukan Daerah Otonom, Pembagian ingat urgensi yang sedang berkem-
Urusan Pemerintahan, Daerah berciri bang dalam pengalaman pelaksanaan
kepulauan, Pemilihan Kepala Dae- otonomi daerah selama ini,” tegas
rah, Peran Gubernur sebagai Wakil Ibnu, di kantor Gubernur Provinsi Su-
Pemerintah Pusat, Forum Komunikasi lawesi Utara (Sulut).
Pimpinan Daerah atau Musyawarah Senada dengan Ketua Pansus
Wakil Ketua
Tim Pansus RUU Pemda Ibnu Munzir Pimpinan Daerah, Perangkat Daerah, Pemda, Ibnu mengatakan, dari 22 isu
Kecamatan, Aparatur Daerah, Per- strategis yang teridentifikasi tersebut
RUU Pemerintahan aturan Daerah, Pembangunan Dae- ada beberapa perubahan yang dita-
Daerah mengisyaratkan rah, Keuangan Daerah, Pelayanan warkan dalam RUU ini yang sifatnya
munculnya wancana baru Publik, Partisipasi Masyarakat, Ka- fundamental, disamping ada yang
untuk memberikan wasan Perkotaan, Kawasan Khusus, bersifat pengaturan lebih lanjut untuk
Kerjasama Antar Daerah, Desa, Pem-
menciptakan kejelasan dan ketegasan
kepastian hukum bagi bimbingan dan Pengawasan Daerah, khususnya di tatanan pelaksanaan
Pemerintah Daerah dalam Tindakan Hukum terhadap Aparatur nantinya. Bahkan RUU menampil-
pelaksanaan otonomi. Daerah, Inovasi Daerah, dan DPOD. kan isu-isu baru yang diatur untuk
Menurut Ketua Pansus Pemda Bu- memberikan kepastian hukum bagi
da beberapa perubahan yang diman Sudjatmiko, Ada beberapa pe- pemerintah daerah dalam pelaksa-
ditawarkan dalam RUU ini rubahan yang ditawarkan dalam RUU naan otonominya,” jelas Ibnu.
Abersifat fundamental, disam- ini bersifat fundamental, disamping Menurutnya, perubahan-peruba-
ping ada pula yang bersifat peraturan ada pula yang bersifat peraturan lebih han yang memerlukan pengaturan
lebih lanjut untuk menciptakan ke- lanjut untuk menciptakan kejelasan untuk memberikan penjelasan bagi

| PARLEMENTARIA | Edisi 93 TH. XLII, 2012 |
| PARLEMENTARIA | Edisi 93 TH. XLII, 2012 | | | PARLEMENTARIA | Edisi 93 TH. XLII, 2012 |
| PARLEMENTARIA | Edisi 93 TH. XLII, 2012