Page 49 - MAJALAH 93
P. 49
KUNJUNGAN LAPANGAN
Pemda dalam melaksanakan otono- Beberapa isu krusial dalam RUU dengan wilayah daratan.
mi, antara lain adalah menyangkut isu Pemda ini yang memerlukan pendala- Terkait dengan masalah Dana Alo-
peran gubernur sebagai wakil peme- man pemikiran lebih lanjut adalah kasi Umum (DAU), Onibala menjelas-
rintah pusat di daerah kecamatan berkenaan antara lain isu pemben- kan, dimensi laut dalam penentuan
yang sebagaimana disebutkan dalam tukan daerah baru. Apalagi disini, isu anggaran Dana Alokasi Umum (DAU)
Pasal 77 huruf 1 draft RUU, yaitu ke- pembentukan daerah baru berkaitan juga kurang terakomodir. Oleh karena
wenangannya untuk memberikan dengan masalah Dana Alokasi Umum itu, jelasnya, formula anggaran DAU
persetujuan rancangan Perda tentang (DAU) yang selama ini menempatkan dan DAK harus memasukan dimensi
pembentukan kecamatan. daerah otonomi baru sebagai pem- kelautan secara proporsional dan adil
Ibnu menambahkan, RUU Pemda bagi, dan kalau tidak dikendalikan sebagai satu kesatuan dengan wilayah
juga menawarkan perubahan-peruba- perkembangannya maka akan terjadi daratan.
han tertentu tentang Forum Komuni- penurunan DAU bagi daerah-daerah Menurutnya, Pasal 40 PP No.55
kasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), lainnya, yang justru sebagian besar Tahun 2005 tentang Dana Perimba-
Pembangunan Daerah, Partisipasi dana dalam APBD-nya sangat tergan- ngan masih terfokus pada wilayah da-
Masyarakat, Pelayanan Publik, Ker- tung kepada DAU. Relasi isu pemben- ratan (berorientasi kontinental) yang
jasama antar Daerah, Pembinaan dan tukan daerah otonomi baru dan DAU seharusnya dalam perhitungan DAU
Pengawasan, Kawasan Khusus, dan sangat penting untuk dicatat, meng- memasukan wilayah laut. “Karena
Dewan Pertimbangan Otonomi Dae- ingat proses pemekaran daerah masih pada Pasal 18 UU No.32 Tahun 2004
rah (DPOD). berkembang kuat desakannya hingga menegaskan bahwa daerah yang me-
Terkait dengan masalah isu Pilkada sekarang ini. miliki wilayah laut diberikan kewena-
dan isu Desa, Ibnu Munzir menjelas- Ibnu menambahkan, isu lainnya ngan untuk mengelola sumberdaya di
kan, RUU Pemda hanya memuat adalah mengenai inovasi daerah, wilayah laut,” jelasnya.
pengaturan-pengaturannya secara dan sehubungan ini diperlukan pe- Dalam UU No.6 Tahun 1996 ten-
umum semata dan merupakan pe- ngaturan secara spesifik diskresi yang tang Perairan Indonesia Pasal 2 ayat
ngantar, sedangkan pengaturan lebih diambil pejabat pemerintahan dalam (2), menyatakan bahwa segala perai-
lanjut secara rinci masing-masing melakukan inovasi pelayanan pu- ran (laut) adalah merupakan bagian
akan diatur dalam UU tentang Pilkada blik. “Hal mendasar dari isu ini adalah integral dari wilayah daratan, tam-
dan UU tentang Desa. tindakan pejabat publik dimaksud bahnya.
Isu baru yang diatur dalam RUU selama tidak menimbulkan kerugian Menurutnya, indikator luar wilayah
Pemda ini adalah mengenai daerah negara, tidak mengandung konflik ke- yang selama ini diperhitungkan ha-
berciri kepulauan, inovasi daerah, pentingan, dan bertujuan memenuhi nyalah luas wilayah daratan, sedang-
dan tindakan hukum terhadap apara- kepentingan umum,” jelasnya. kan wilayah laut masih kurang diper-
tur daerah. Isu-isu tersebut sengaja Pansus RUU tentang Pemda saat hitungkan. Padahal, lanjutnya, darat
dibuat pengaturannya mengingat ini, terus mencari masukan-masukan dan laut merupakan satu kesatuan in-
urgensi yang sedang berkembang dan aspirasi yang berkembang dari tegral wilayah yang tidak terpisahkan.
dalam pengalaman pelaksanaan pemerintah dan masyarakat Provinsi Dalam kerangka itu, penambahan
otonomi daerah selama ini. Begitu Sulut. “Masukan-masukan tersebut 25 persen dari luas wilayah penge-
juga dengan isu tindakan hukum bagi akan ditindaklanjuti dalam rapat- lolaan perairan belumlah terasa adil,
aparatur daerah, RUU Pemda meman- rapat kerja antara Pansus RUU ten- kata Onibala. Oleh karena itu perlu
dang bahwa terjadi fenomena di tata- tang Pemda dengan menteri-menteri penambahan kurang lebih 50 persen
ran empiris kesan keengganan peja- terkait untuk mencari solusi yang ter- dari luas wilayah pengelolaan perai-
bat daerah untuk menduduki jabatan baik, khususnya RUU tentang Pemda,” ran dari berbagai tingkatan adminis-
sebagai pengelola proyek daerah. katanya. trasi pemerintahan.
“Kesan tersebut diwarnai tudu- Sementara Asisten Pemerintahan Dia juga mengusulkan, kewena-
han pelanggaran pidana untuk hal- dan Kesra Provinsi Sulut MM. Onibala ngan-kewenangan sektoral yang
hal yang sebenarnya lebih bersifat yang mewakili Gubernur Provinsi Su- lebih effisien dan efektif dilaksanakan
administrative. Sehingga dianggap lut, mengatakan wilayah kepulauan oleh daerah, sebaiknya diserahkan ke
perlu adanya kepastian hukum dalam dalam manajemen pemerintahan Provinsi melalui asas dekonsentrasi
landasan bertindak bagi pejabat dae- daerah (Pemda) belum terakomodir, atau tugas pembantuan. “Untuk itu
rah dalam mengelola proyek-proyek oleh karena itu manajemen peme- perlu adanya sinkronisasi Peraturan
pembangunan yang justru kegiatan rintahan khusus wilayah kepulauan Perundang-undangan Sektoral de-
itu diharapkan dapat mendorong perlu diakomodir dalam perubahan ngan Peraturan Pemerintah Daerah,”
peningkatan kesejahteraan masyara- UU tentang Pemda. Pasalnya, karak- tegasnya. (iw/as)
kat daerah,” ujarnya. ter wilayah kepulauan sangat berbeda ***
1
0 | PARLEMENTARIA | Edisi 93 TH. XLII, 2012 | 1
ARIA |
TH. XLII, 2012 |
|
0 | PARLEMENTARIA | Edisi 93 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA | Edisi 93 TH. XLII, 2012 |
P
Edisi 93
ARLEMENT
