Page 47 - MAJALAH 93

PROFIL

BIODATA :
faat dan tidak overlapping,”paparnya.
Dia berandai-andai Indonesia me-
miliki program anggaran yang ber-
dasarkan data dan fakta yang nyata,
lalu program itu dipakai sehingga
tidak terlalu banyak overlapping dan
dapat di lakukan penghematan se-
hingga apa yang direncanakan dapat
diwujudkan dan bermanfaat.
“Data daerah kemiskinan di In-
donesia pun berbeda-beda, karena
banyak perbedaan seperti data ma- 1. Nama : dr. Sumarjati Arjoso, SKM
syarakat miskin yang diperkirakan 2. Jabatan : Anggota Komisi VIII DPR-RI, Fraksi Partai Gerindra
turun, namun ternyata didalam data : - Ketua Badan Akuntabilitas (BAKN) DPR-RI
pada program jaminan kesehatan 3. TTL : Yogyakarta, 29 Mei 1946
untuk masyarakat miskin sebanyak 4.
78%. Saat saya tanya kok datanya ti- Pendidikan :
dak berkurang? Seharusnya kita ti- a. Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada (FK UGM)
dak hanya membantu namun juga ta hun 1971
b. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM
harus memperdayakan masyarakat
UI) tahun 1976
miskin untuk tidak menjadi miskin.
c. Health Sducation Specialist, Universitas Indonesia, tahun
Namun sangat mengecewakan
1977
setiap terjadi inflasi kemiskinan
bertambah,”tambahnya. 5. Riwayat Pekerjaan :
Saat ini, lanjutnya, pemerintah su-
a. Anggota Komisi VII DPR-RI (2009-2014)
dah memiliki PBB (Performance Based
b. Ketua II Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia/IAKMI
Budgeting) yaitu anggaran berdasar-
(2007-sekarang)
kan kinerja, sehingga anggaran itu
c. Kepala BKKBN Pusat (2003-2006)
dapat melihat kinerja apa saja yang d. Departemen Kesehatan, sebagai Kepala Badan Litbang
diperoleh. “Saat di komisi XI DPR su- Depkes (2003)
dah diusulkan setiap pertumbuhan e. Departemen Sosial RI, sebagai Dirjen Bantuan dan Jaminan
ekonomi beberapa bisa diturunkan Sosial (2003-2006)
tingkat kemiskinan, dan pengang- f. Depkesos, sebagai Dirjen Penanggulangan Masalah Sosial
guran dan hal itu harus bisa dihitung dan Kesehatan (2001)
dengan angka, yang harus dipicu de- g. Depkes RI, sebagai jabatan dari eselon III sampai eselon I
ngan database,”terangnya. (1983-2001)
Di Indonesia, tambah Sumarjati, h. Dinas Kesehatan DKI Jakarta (1972-1983)
Kita belum memiliki mekanisme BAKN 6.
Daerah guna mendorong transparansi Pengalaman Organisasi Mahasiswa :
dan akuntabilitas anggaran pemerintah a. Ketua KOHATI Komisariat Kedokteran Universitas Gajah
daerah. “Harapan saya kedepan kita Mada
dapat merevisi UU MD3 nanti dima- b. Pengurus KOHATI dan HMI di Yogyakarta
sukan DPRD, namun dikarenakan ada
masalah bahwa DPRD termasuk dalam
pemerintah daerah, ada ketentuan 7.
yang sangat sulit diubah,”katanya. Lain-lain :
a. Pembicara Nasional dan Internasional dalam bidang
Terkait staf ahli, Ketua BAKN
kesehatan, kependudukan
Sumarjato Arjoso juga mengeluhkan
b. dan KB
bahwa selama ini tenaga staf ahli ma-
c. Penulis Dokter Anda Majalah Kartini (1986-sekarang)
sih kurang dan sangat dibutuhkan di
d. Penyuluh Program Pro Dokter RRI Pro 2 FM (1997-
BAKN, namun dengan keterbatasan
sekarang
staf ahli yang ada saat ini, BAKN masih e. Narasumber di berbagai media cetak dan elektronik
membutuhkan bantuan tenaga staf (TV, Radio, dll)
dari Sekretariat Jenderal. (Spy).
| PARLEMENTARIA | Edisi 93 TH. XLII, 2012 |
| PARLEMENTARIA | Edisi 93 TH. XLII, 2012 | | | PARLEMENTARIA | Edisi 93 TH. XLII, 2012 |
| PARLEMENTARIA | Edisi 93 TH. XLII, 2012