Page 42 - MAJALAH 93
P. 42

foto:internet/muhammadiyah.or.id


           haman  antara  Komisi  IV  DPR  RI  dan
           Pemerintah  pada  usulan  lembaga
           pengelola ketahanan pangan. Menu-
           rut Murady Darmanjah, pada pencan-
           tuman  kata  “dapat”  menjadi  sorotan
           fraksi-fraksi, karena dengan mencan-
           tumkan  kata  “dapat”  mengandung
           arti dapat dibentuk atau tidak dapat
           dibentuk   kelembagaan   pangan.
           “Komisi  IV  DPR  menginginkan  kata
           “dapat”  pada  DIM  636  dihapuskan,”
           tegasnya.
             Murady   mengingatkan   waktu                                 Para petani diladang sedang melihat-lihat tanamannya
           persidangan  akan  segera  berakhir.
           Karena  itu  harus  ada  komitmen  be-
           sar  antara  DPR  dan  pemerintah  un-
           tuk  membahas  sampai  tuntas.  DPR
           punya  hak  konstitusional  di  dalam                                                                foto:internet/dhkangmas.wordpress.com
           memberikan  input  mengenai  struk-
           tur dan mekanisme seperti apa yang
           akan dibahas bersama antara DPR de-
           ngan pemerintah, namun hingga saat
           ini masih ada perbedaan pandangan
           antara DPR dan Pemerintah meman-
           dang mengenai kelembagaan.
             Perubahan  paradigma  ketaha-
           nan  pangan  menuju  paradikma  ke-
           daulatan  pangan  dan  kemandirian
           pangan  mempunyai  arti  dan  filosofi
           yang  mendalam  mewarnai  pasal-pa-
           sal dalam RUU pangan ini, termasuk
           persoalan impor, ekpor sudah dijiwai
           oleh paradikma kedaulatan pangan.
             Menurutnya  masuknya  pasal  ke-
           lembagaan,  mengacu  kepada  ke-
           daulatan  pangan  dan  kemandirian                                                   Hamparan persawahan
           pangan  sebenarnya  tidak  ada  yang
           mengganjal  terkait  persoalan  itu.
           Ini  karena  kelembagaan  yang  akan
           dibentuk  dan  diamanatkan  oleh  UU
           ini  tentu  akan  mengalir  dari  pasal-                                                             foto:internet/indraferyanto.ubb.ac.id
           pasal  yang  mengkoreksi  apakah
           kelembagaan yang ada sekarang baik
           Badan  Ketahanan  Pangan,  Bulog,
           BPOM,  dan  lain  sebagainya.  Dengan
           bentuk  seperti  ini,  sudah  menjiwai
           dan menuju kedaulatan pangan atau
           belum,  dia  berharap  perbedaan  ma-
           salah  perbedaan  pandangan  terkait
           kelembagaan  segera  ditemukan  ke-
           sepahamanannya.
             Mengenai  Pangan  ini  merupakan
           hal yang strategis dan telah dirasakan
           kondisi pangan Indonesia banyak ter-                                              panen hasil tanaman sayur





                                                                              | PARLEMENTARIA  |  Edisi 93 TH. XLII, 2012 |

                                                                                                   TH. XLII, 2012 |
     | PARLEMENTARIA |  Edisi 93 TH. XLII, 2012 |                             |   | PARLEMENTARIA  |  Edisi 93 TH. XLII, 2012 |
                                                                                        ARIA |
                                                                              P

                                                                               ARLEMENT
                                                                                             Edisi 90
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47