Page 42 - MAJALAH 93
P. 42
foto:internet/muhammadiyah.or.id
haman antara Komisi IV DPR RI dan
Pemerintah pada usulan lembaga
pengelola ketahanan pangan. Menu-
rut Murady Darmanjah, pada pencan-
tuman kata “dapat” menjadi sorotan
fraksi-fraksi, karena dengan mencan-
tumkan kata “dapat” mengandung
arti dapat dibentuk atau tidak dapat
dibentuk kelembagaan pangan.
“Komisi IV DPR menginginkan kata
“dapat” pada DIM 636 dihapuskan,”
tegasnya.
Murady mengingatkan waktu Para petani diladang sedang melihat-lihat tanamannya
persidangan akan segera berakhir.
Karena itu harus ada komitmen be-
sar antara DPR dan pemerintah un-
tuk membahas sampai tuntas. DPR
punya hak konstitusional di dalam foto:internet/dhkangmas.wordpress.com
memberikan input mengenai struk-
tur dan mekanisme seperti apa yang
akan dibahas bersama antara DPR de-
ngan pemerintah, namun hingga saat
ini masih ada perbedaan pandangan
antara DPR dan Pemerintah meman-
dang mengenai kelembagaan.
Perubahan paradigma ketaha-
nan pangan menuju paradikma ke-
daulatan pangan dan kemandirian
pangan mempunyai arti dan filosofi
yang mendalam mewarnai pasal-pa-
sal dalam RUU pangan ini, termasuk
persoalan impor, ekpor sudah dijiwai
oleh paradikma kedaulatan pangan.
Menurutnya masuknya pasal ke-
lembagaan, mengacu kepada ke-
daulatan pangan dan kemandirian Hamparan persawahan
pangan sebenarnya tidak ada yang
mengganjal terkait persoalan itu.
Ini karena kelembagaan yang akan
dibentuk dan diamanatkan oleh UU
ini tentu akan mengalir dari pasal- foto:internet/indraferyanto.ubb.ac.id
pasal yang mengkoreksi apakah
kelembagaan yang ada sekarang baik
Badan Ketahanan Pangan, Bulog,
BPOM, dan lain sebagainya. Dengan
bentuk seperti ini, sudah menjiwai
dan menuju kedaulatan pangan atau
belum, dia berharap perbedaan ma-
salah perbedaan pandangan terkait
kelembagaan segera ditemukan ke-
sepahamanannya.
Mengenai Pangan ini merupakan
hal yang strategis dan telah dirasakan
kondisi pangan Indonesia banyak ter- panen hasil tanaman sayur
| PARLEMENTARIA | Edisi 93 TH. XLII, 2012 |
TH. XLII, 2012 |
| PARLEMENTARIA | Edisi 93 TH. XLII, 2012 | | | PARLEMENTARIA | Edisi 93 TH. XLII, 2012 |
ARIA |
P
ARLEMENT
Edisi 90