Page 41 - MAJALAH 93

LEGISLASI
LEGISLASI

Tiga RUU Bidang Pertanian,

Perlindungan Menyeluruh Bagi

Indonesia

DPR RI dengan Pemerintah masih membahas Rancangan Undang-Undang tentang
Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan, mengatur tetang
ketersediaan pangan, baik dari segi produksi pangan dalam negeri, cadangan
pangan, pemasukan pangan dari luar negeri, pengeluaran pangan dari wilayah
negera RI, penganekaraman pangan, dan termasuk juga krisis pangan.

Anggota Komisi IV DPR Murady Darmanjah

UU pangan juga mengatur tai Hati Nurani Rakyat (Hanura), meng- belum disetujui pemerintah. Pada
mengatur keterjangkauan dan harapkan pembahasan RUU Pangan daftar inventarisasi masalah (DIM)
Rkeamanan pangan, serta kelem- dapat selesai sebelum berakhirnya nomor 636 disampaikan pemerintah,
bagaan yang bertugas mewujudkan masa persidangan DPR RI kali ini. “Se- menurut dia, pemerintah masih bersi-
kedaulatan pangan. “RUU tentang cara umum Komisi IV DPR RI sepakat kukuh untuk mewujudkan kedaulatan
pangan saat ini telah memasuki tahap bahwa substansi RUU Pangan sudah pangan, kemandirian pangan, dan
pembahasan tingkat I di DPR bersama komprehensif dan memiliki semangat ketahanan pangan nasional, dapat
dengan Pemerintah, namun dalam yang sama untuk segera menyesele- dibentuk lembaga pemerintah yang
pembahasan tersebut komisi IV dan saikannya. Namun, masih ada ganja- menangani bidang pangan. “Sesuai
Pemerintah terdapat perbedaan pen- lan pada kelembagaan,” katanya. usulan pemerintah, lembaga terse-
ting yang sampai saat ini belum dapat Murady Darmanjah menambah- but berada di bawah koordinasi dan
disepakati” ujar Anggota Komisi IV kan, draft RUU Pangan dari DPR RI bertanggung jawab kepada presiden,”
DPR-RI Murady Darmanjah. mengenai kelembagaan yg diwujud- katanya.
Sementara Anggita dari Fraksi Par- kan dalam Badan Otoritas Pangan, Dia menjelaskan, ketidaksepa-

| PARLEMENTARIA | Edisi 93 TH. XLII, 2012 | | | PARLEMENTARIA | Edisi 93 TH. XLII, 2012 |
| PARLEMENTARIA | Edisi 93 TH. XLII, 2012