Page 40 - MAJALAH 93

seperti sekarang pemeriksaan dilaku-
kan di klinik-klinik kecil. Pemeriksaan
yang dilakukan harus betul-betul, ha- foto:internet/kemlu.go.id
rus sudah menyesuaikan dengan Per-
pres yang baru yaitu Perpres Nomor
64/2011 tentang pemeriksaan kese-
hatan dan psikologi yang diwajibkan
kepada Sarana Kesehatan (Sarkes)
yang memiliki tiga ahli atau spesi-
alis, misalnya peñata rontgen, dan itu
hanya dimiliki oleh rumah sakit. “Ti-
dak bisa Sarkes yang dimiliki klinik,
karena melibatkan dokter spesialis
sebagai penanggung jawab dan itu
hanya ada di rumah sakit,” ujarnya.
Mengenai kewenangan BNP2TKI
dan kewenangan Pemerintah dalam
hal ini Kementerian Tenaga Kerja,
dijelaskan Supriyatno bahwa ada ke-
wenangan mengenai regulator, ada
kewenangan operator dan ada ke-
TKI yang akan berangkat ke luarnegeri
wenagan pengawas.
BNP2TKI kita berikan kewenangan
dalam sisi pengawasan, baik pada
saat pra penempatan, penempatan
maupun pasca penempatan. Peme- foto:internet/irganchairulmahfiz.com
rintah sebagai regulator dan sebagai
pelaksana penempatan itu adalah bisa
BUMD, bisa BUMN, bisa juga swasta,
tapi dimasaknya di daerah.
Kemudian dalam konteks perlin-
dungan, ruang lingkup perlindungan
yang diberikan adalah perlindungan
dalam sistem penempatan mulai dari
pra penempatan, penempatan sam-
pai pasca penempatan. Wewenang
pemerintah diberikan lebih besar
daripada swasta dalam sisi perlindu-
ngan. um asuransi luar negeri. Konsursium beri fungsi perlindungan.
Mengenai masalah pembiayaan, dalam negeri preminya ditanggung Setelah selesai (tahap pasca pe-
dalam UU PPILN diatur secara jelas. oleh PJTKI, konsursium asuransi luar nempatan), pemerintah dalam hal ini
Mana yang menjadi tanggung jawab negeri ditanggung oleh pengguna. Kementerian Tenaga Kerja memberi
pengguna dan mana pembiayaan Yang sekarang kosursium asuransi modal, agar pekerja Indonesia mam-
yang menjadi tanggung jawab TKI. dalam negeri, tapi TKInya di luar ne- pu bekerja dan tidak perlu ke luar
Maksimal hanya satu bulan gaji be- geri. Jadi jika ada masalah disana ti- negeri lagi.
sarnya pembiayaan yang ditanggung dak ada penyelesaian. Soepriyatno berharap, UU PPILN
oleh calon pekerja, yang terjadi saat Di negara-negara penerima pe- harus menjadi prioritas Komisi IX
ini bisa sampai enam bulan. Karena kerja indonesia terbesar harus ada DPR RI. Karena UU PPILN merupakan
tidakadanya ketidakjelasan berapa bi- Perwakilan Luar Negeri dari BNP2TKI perjuangan DPR dalam melindungi
aya yang dikenakan kepada TKI. dan Atase Ketenagakerjaan yang tenaga kerja dan calon tenaga kerja.
Demikian pula dengan sistem akan membantu proses diplomasi “Dengan UU yang komprehensif ini,
asuransi diatur dengan tegas dalam hingga mudah memberikan advokasi. mudah-mudahan masalah ketenaga-
UU PPILN nanti. Akan ada konsursium Namun, tetap dengan menjadikan Ke- kerjaan dapat terselesaikan dengan
asuransi dalam negeri dan konsursi- menterian Luar Negeri sebagai pem- baik,” tegas Soepriyatno. (sc)

| PARLEMENTARIA | Edisi 93 TH. XLII, 2012 | 1