Page 39 - MAJALAH 93
P. 39
LEGISLASI
Wakil Ketua Komisi IX DPR Soepriyatno
saling meniadakan mana duluan yang teri menterjemahkan UU salah sendiri Baik pada PJTKInya sendiri sebagai
membuat peraturan. Akhirnya me- tidak mengikuti Peraturan Pemerintah pengirimnya, TKInya sendiri, ataupun
nimbulkan gesekan-gesekan diantara yang harus dikeluarkan pemerintah,” kepada pemerintah kalau memberi-
kepentingan-kepentingan ini sehing- jelasnya. kan pemalsuan dokumen atau identi-
ga akhirnya tidak efektif. “Ada dua Seharusnya setelah UU disahkan, tas,” papar Soepriyatno.
isntansi yang melakukan penempatan pemerintah membuat PP sebagai lan- Dijelaskan Soepriyatno, bahwa
tenaga kerja. Namun kadang-kadang dasan untuk membuat peraturan di UU baru ini sangat komprehensif un-
lucunya juga, pemerintah melakukan bawahnya, apakah itu Keppres, Pe- tuk memecahkan berbagai persoalan
penempatan tapi kewajiban perlin- raturan Menteri ataupun Peraturan Tenaga Kerja Indonesia saat ini. Untuk
dungan diserahkan kepada swasta BNP2TKI. Tidak dibuatnya PP inilah itu maka karena namanya penggan-
atau PPTKIS,” ujar politisi Partai Ge- yang menyebabkan terjadinya sedikit tian, UU ini berubah menjadi UU ten-
rindra tersebut. kerancuan mengenai tanggung jawab tang Perlindungan Pekerja Indonesia
Kelima, bahwa UU Nomor 39 Ta- dan wewenang antara BNP2TKI dan di Luar Negeri (PPILN).
hun 2004 mengamanatkan adanya Dirjen Binapenta Kementerian Tenaga Intinya adalah bahwa konsep
enam Peraturan Pemerintah (PP), dua Kerja. utama kita mengirim pekerja ke luar
Peraturan Presiden, dan 24 Pe- Keenam, bahwa tidak adanya negeri adalah keterampilan. “Untuk
raturan Menteri. Namun menurut konsistensi diantara pasal-pasal UU itu maka nanti di daerah diberikan ke-
Soepriyatno, sejak tahun 2004 hingga Nomor 39/2004. Artinya pemerintah wajiban kepada daerah dalam hal ini
sekarang PP itu tidak pernah keluar. dalam hal ini Kementerian Tenaga Kabupaten/Kota untuk membuat Pu-
Sementara kedua Peraturan Presi- Kerja dan BNP2TKI melakukan suatu sat Perijinan Terpadu (PPT),” jelasnya.
den sudah keluar yaitu Perpres No- proses penempatan tapi perlindu- “Kalau dulu yang mengurus
mor 81/2006 tentang pembentukan ngannya tidak ada. semuanya PPTKIS yang akhirnya me-
BNP2TKI dan Perpres Nomor 64/2011 Ketujuh, bahwa tidak ada larangan ngakibatkan banyak calo, kalau nanti
tentang pemeriksaan kesehatan dan bagi pejabat pelaksana penempatan daerah diwajibkan membuat PPT.
psikologi calon TKI. Selain itu ke dan perlindungan TKI di luar negeri Mulai dari rekruitmen, pendataan,
24 Peraturan Menteri sudah keluar untuk melakukan bisnis per-TKIan. pendidikan dan pelatihan, penyelesai-
semua. Sehingga terjadi sedikit kekacauan di- an dokumen, pemeriksaan psikologi
Intinya adalah peraturan di- dalam bisnis per-TKIan. dan kesehatan,” tambahnya.
bawahnya UU yaitu PP belum dike- Kedelapan, bahwa tidak ada sank- Untuk pemeriksaan kesehatan,
luarkan pemerintah tapi peraturan di si pidana dari UU 39/2004, hanya ada menurut Soepriyatno karena di dae-
bawahnya langsung mengacu kepada sanksi administratif. “Oleh itu maka rah sudah ada RSUD, maka pemerik-
UU. “Ini yang salah, akibatnya men- di UU baru, kita berikan sanksi pidana. saan dilakukan di RSUD daerah. Tidak
0 | PARLEMENTARIA | Edisi 93 TH. XLII, 2012 |
